Warga Tolak Rusunawa Tempat Karantina Corona

  • Whatsapp
Wagub Babel, Abdul Fatah dan Ketua DPRD Didit Srigusjaya saat meninjau gedung Diklat yang hari ini mulai dijadikan tempat karantina ODP dan PDP Covid-19. (Foto: Ist)

PANGKALPINANG – Warga Kelurahan Pangkalarang, Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang dan sekitarnya, mengaku resah dan khawatir terkait rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang yang akan menjadikan kompleks Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebagai tempat karantina sementara terhadap Orang Dalam Pemauntauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Corona dengan kategori ringan.

Sejumlah Tokoh Pemuda Pangkalarang dan Ketua Nelayan setempat, Obhi Ardi, mengatakan warga tetap menolak keinginan Walikota itu. Kebetulan, katanya, posisi Rusunawa berada di RT 08.

“Mayoritas masyarakat yang tinggal di situ anggota-anggota nelayan kita. Mereka komplain karena terjadi kekhwatiran dan keresahan warga nelayan ini dengan rencana Pak Walikota menempatkan Rusunawa itu sebagai karantina,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (31/3/2020). Menurutnya, apapun alasan Walikota, warga tetap akan menolak. “Pokoknya, Ini ditolak keras apapun alasan walikota, masyarakat tetap menolak,” tegasnya.

Dia berharap walikota bisa mendengar langsung suara masyarakat Pangkalarang untuk tidak menjadikan Rusunawa sebagai tempat karantina khususnya pasien ODP dan PDP. Sehingga tidak ada keresahan dan kekhwatiran karena Pangkalarang satu jalur pintu masuknya.

Baca Lainnya

Masyarakat setempat pun sudah melakukan aksi penolakan terhadap rencana Rusunawa kepada pihak kelurahan dan kecamatan.

“Masyarakat juga telah ramai-ramai datang ke Rusunawa. Ini bentuk aksi penolakan mereka. Karena ada suatu kekhwatiran,” imbuhnya.

Obhi mengaku, salah satu alasan masyarakat setempat menolak Komplek Rusunawa dijadikan sebagai tempat karantina, lantaran kekhawatiran penyebaran Covid-19, mengingat lokasinya berada tidak jauh dari pemukiman penduduk.

“Masyarakat takut terjadi penularan. Selain itu kami menolak, ini akan berdampak sosial di masyarakat kami. Sehingga kami menjadi bahan ejekan orang bahwa Pangkalarang ini tempat pembuangan orang sakit tadi,” jelasnya.

Selain itu, ia mengaku masyarakat setempat tidak pernah didatangi terkait rencana komplek Rusunawa akan dijadikan tempat karantina sementara oleh pemerintah setempat.

“Tidak ada sosialisasi. Tadi berdasarkan kita diundang ibu camat, kelurahan ternyata tadi beberapa RT juga tidak mengetahui atau sosialisasi. Yang sangat kita khawatir ini anak-anak kita yang sekolah ini. Di sekitarnya merupakan tempat bermain anak-anak, ada tempat bermain voli, bola dan sebagainya,” papar Obhi.

Sementara Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil menanggapi aksi penolakan tersebut dengan mempersilakan warga untuk menyampaikan keberatannya, namun tidak dengan cara anarkis.

Pria yang biasa disapa Molen ini memaklumi, adanya sejumlah warga yang menolak terkait rencana tersebut. Namun, setidaknya harus disampaikan sesuai dengan aturan.

“Silakan saja asal menyampaikan itu, benar-benar disampaikan secara baik dengan mekanisme yang ada. Bu Camat beserta dengan lurah, tokoh agama dan tokoh masyarakat mengumpulkan mereka,” ujarnya.

Hanya saja, Molen meminta tidak ada pihak yang mencampur adukkan kondisi saat ini dengan politis. Lantaran langkah itu dilakukan sebagai persiapan serta untuk kepentingan bersama, bukan sedikit orang.

“Sekarang yang penting. Tolong jangan anarkis, jangan membuat keruh kondisi yang ada di sini. Jangan melibatkan yang namanya politis segala macam, tolong lah jangan. Sekarang ini kan kepentingan semua untuk semua,” tegasnya.

Menurut Molen, langkah ini juga merupakan persiapan ketika memang sudah menghadapi kemungkinan terburuk penyebaran Corona di Pangkalpinang. Setidaknya, langkah preventif dan upaya sudah dipersiapkan.

“Ini prepare kita, persiapan kita dalam menghadapi kemungkinan terburuk. Kalau tidak seperti ini orang banyak datang puluhan segala macam kita belum siap. Setidaknya masyarakat sudah diedukasi bahwa ada loh tempat mereka juga harus prepare apa itu Corona,” jelasnya.

Dia mengatakan, akan mencari cara alternatif sebagai jalan terbaik dalam menanggapi persoalan tersebut. Namun, dirinya memastikan tidak akan mengurungkan niat untuk menanggulangi kondisi yang terjadi saat ini.

“Nanti kita akan cari alternative, misalnya kalau di sana masyarakatnya kurang berkenan kita akan mencoba mencari alternatif terbaik. Tidak menutup kemungkinan kita akan tetap di sana, sekarang kita pikir 200 ribu masyarakat inilah yang kita pikirkan, bukan hanya segelintir orang,” tukas walikota.

Gedung Diklat
Dilain pihak, kian banyaknya jumlah ODP dan telah ditemukannya dua PDP positif terinfeksi Virus Corona, membuat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) menyiapkan ruangan karantina dan isolasi tambahan.

Gedung yang biasanya digunakan untuk Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemprov Babel, kini disulap sebagai tempat karantina ODP dan PDP.

Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Babel, Mulyono Susanto menyebutkan, pihaknya menyiapkan tim dokter yang ditempatkan di gedung karantina di luar rumah sakit tersebut.

“Kami sudah persiapkan 12 tim dokter dengan 34 perawat untuk disiagakan di gedung yang kita jadikan karantina di luar rumah sakit, dan gedung karantina ini akan mulai beroperasi besok (hari ini-red),” ujarnya.

Di ruangan ini, sebut Mulyono, disediakan untuk PDP sebanyak 24 kamar dan ODP ada 36 kamar. Ruangan ini, dikhususkan juga untuk ODP yang terjaring razia ketika masih berkeliaran di Babel. Digunakan pula untuk PDP dengan gejala ringan, sehingga dilakukan pemantauan di gedung karantina tersebut.

“Kebutuhan akan kami lengkapi, termasuk makan dan minum. Mereka ini betul-betul dilakukan karantina, agar tidak kemana-mana,” tegasnya.

Gedung karantina Diklat ini, menurut Mulyono sudah ditinjau oleh Wagub Babel, Abdul Fatah, didampingi Ketua DPRD Babel, yang melihat kesiapan dan peralatan lainnya untuk menunjang proses karantina. Selain petugas medis, tim telah mempersiapkan petugas laundry dan katering serta kesiapan lainnya, termasuk dengan kebutuhan lain.

“Untuk PDP ringan, yang tanpa gejala, kita tempatkan di sini, kita pantau kondisinya,” imbuh Mulyono.
Ia menegaskan, pasien yang diinapkan di ruang karantina ini, dapat juga adalah ODP yang bisa saja dari pendatang masuk ke Babel, maupun yang terjaring petugas karena masih berkeliaran di luar rumah.

Dokter gigi ini melanjutkan, bagi pendatang yang masuk ke Provinsi Babel, wajib mengisi kartu tanda kesehatan Health Alert Card (HAC). Di kartu ini, akan dijelaskan mengenai riwayat perjalanan pendatang dan perkembangan kondisi kesehatannya.

Ia menyebutkan, untuk menentukan seseorang masuk katagori ODP di-screening dari kondisi kesehatan, yang diukur dengan suhu tubuhnya, kontak pasien positif kemudian riwayat perjalanannya.

“Intinya, seseorang yang suhunya diatas 38 derajat, ini yang masuk melalui bandara atau pelabuhan kita cek, kemudian berasal dari daerah pandemi virus, apalagi 14 hari kemarin ada perjalanan ke negara terjangkit,” jelas Mulyono.

Salah satu gelaja yang dialami ODP, adalah batuk, sesak nafas dan demam. Ketika ada gejala ini, seseorang dari riwayat keluar daerah dikatagorikan berstatus ODP.

“Nanti petugas akan mengisi HAC, kemudian merekomendasikan apakah dilakukan karantina petugas atau kartantina mandiri,” imbuhnya.

Jika seseorang telah memegang HAC, maka data-datanya akan diinformasikan hingga ke tingkat RT/RW, termasuk pihak kepolisian. Apabila ia direkomendasikan karantina mandiri, namun masih berkeliaran, maka akan segera diciduk.

“Akan dicap di HAC-nya, jika mereka melanggar tidak isolasi mandiri, akan kita lakukan isolasi petugas. Ini salah satunya kita tempatkan di gedung karantina yang kita siapkan,” tandas Mulyono.

Setelah itu, jika dari hasil pemeriksaan ODP ini harus dikarantina petugas, maka selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan menggunakan rapid test. Dan jika hasilnya negatif, akan dilakukan observasi dan sosialisasi.

“Jika hasil Rapid Tes positif, akan diteliti dengan pengambilan swab, dan masuk ke Pasien Dalam Pengawasan (PDP), ini juga dilihat ringan atau berat,” jelasnya.

Ia menegaskan, jika ada pendatang yang usianya diatas 60 tahun, akan sangat berisiko. Oleh karena itu diminta agar tetap di rumah, karantina mandiri atau dilakukan karantina petugas.

“Kami berharap, masyarakat bisa mengerti, dan betul-betul melakukan karantina ini, terutama secara mandiri,” pintanya. (bum/nov/1)

Related posts