Warga Padangkandis Minta tak Terbitkan Izin PT HPI dan PMS

  • Whatsapp

Perusahaan tidak Pernah Lakukan Sosialisasi

Read More

RAKYATPOS.COM, MEMBALONG – Polemik perizinan pertambangan pasir PT. Hero Progress Internasional (PT. HPI) dan PT. Parit Mujur Sejahtera (PT. PMS) di Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus bergulir.

Warga yang tidak menerima keberadaan dua perusahan pertambangan itu terus menyuarakan penolakan dan berencana untuk mengadu ke DPRD Kabupaten Belitung.

“Kami minta Dinas Penanaman modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bangka Belitung tidak menerbitkan IUP Operasi Produksi (OP) kepada PT. HPI dan PT
PMS,” tegas seorang tokoh masyarakat Desa Padang Kandis Asri Cahyadi kepada RakyatPos.com, Senin (03/02/2020).

Sebelumnya, mantan Ketua BPD dua periode ini sudah mewanti-wanti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Belitung untuk tidak menerbitkan rekomendasi UKL/UPL dan Izin Lingkungan. Izin ini menjadi salah salah satu syarat untuk mendapatkan izin operasi produksi. Asri menduga-duga ada kemungkinan Dinas Lingkungan Hidup sudah menerbitkan rekomendasi UKL/UPL dan Izin Lingkungan.

Panjangnya rentang waktu antara pemasangan pengumuman dan penyampaian saran, tanggapan dan pendapat masyarakat lebih dari satu bulan menjadi celah untuk menerbitkan rekomendasi, sementara waktu yang diberikan untuk memberikan tanggapan, saran dan pendapat masyarakat hanya tiga hari kerja sejak tanggal pemasangan.

Hal senada juga disampaikan Ketua BPD Desa Padang Kandis, Rusfandi. Menurutnya, masyarakat sempat dikagetkan dengan keberadaan dua perusahaan pertambangan pasir PT. HPI dan PT. PMS di wilayahnya. Ini lantaran tidak pernah ada sosialisasi dari pihak perusahaan maupun dari dinas terkait.

“Masyarakat Desa Padang Kandis tetap pada keputusan musyawarah, menolak keberadaan dua perusahaan tambang pasir itu,” tandas Rusfandi.

Menjawab aksi penolakan masyarakat Desa Padang Kandis, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Edi Usdianto, sudah menindaklanjuti aspirasi penolakan masyarakat melalui surat tertanggal 27 Januari 2020 yang disampaikan kepada Kepala Desa Padang Kandis.

Edi Usdianto menjelaskan, bahwa telah menyampaikan hasil musyawarah masyarakat yang menolak pertambangan pasir kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Bangka Belitung dan dinas PMPTSP Kabupaten Belitung untuk ditindaklanjuti.

Diketahui, PT. HPI dan PT. PMS sudah mengantongi IUP eksplorasi untuk pertambangan pasir kuarsa di Desa Padang Kandis. Dan membutuhkan izin UKL/UPL dan izin lingkungan untuk mendapatkan IUP operasi produksi agar bisa beraktivitas

Belakangan, beredar khabar salah satu dari perusahaan itu sudah pernah melakukan aktivitas penambangan pasir meski belum mengantongi IUP OP.

Menurut Kepala Dinas LH, rekomendasi UKL/UPL dan izin lingkungan bukan izin usaha sehingga tidak dibenarkan perusahaan melakukan kegiatan penambangan pasir sebelum IUP OP terbit. (yan/6)

Related posts