UU Minerba 2020 Sangat tidak Transparan

  • Whatsapp
Gubernur Babel, Erzaldi Rosman

Gubernur Babel Gugat ke MK

RAKYATPOS.COM, PANGKALPINANG – Pengamat Pertimahan, Safari ANS menyoroti Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang terbit dimasa pandemi Covid-19. Ia menilai penerbitan undang-undang itu tidak transparan, apalagi digagas oleh DPR RI.

Read More

“Kalau melihat prosesnya UU No.3 tahun 2020 yang sangat tidak transparan dan diajukan melalui hak inisiatif anggota DPR RI, kita patut menilai ini sebagai bagian dari permainan yang kita bicarakan ini. Pemesan sepertinya ingin bermain total di Indonesia untuk menguasai tiga mineral yang kini langka di dunia. Yakni, timah, nikel, dan logam tanah jarang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu malam (11/7/2020).

Safari mendukung Pemprov Babel menggugat UU No.3 tahun 2020 itu, karena selain bertentangan dengan UU otonomi daerah juga akan membuat repot Babel dalam mengatur tata ruang yang baru saja disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Hal ini mengingat, PT Timah memiliki wilayah penambangan hampir sepertiga luas daratan Babel.

“Beberapa proyek strategis di Babel selalu bersentuhan dengan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. Buka pelabuhan, buka kawasan industri, buka pabrik, buka perkebunan dan pertanian selalu saja beririsan dengan wilayah IUP PT Timah Tbk. Apalagi UU No.3 tahun 2020 membatalkan UU otonomi daerah, sementara bidang lain yang tidak membatalkan undang-undang otonomi daerah,” paparnya.

Artinya, lanjut dia, menurut UU No.3 tahun 2020 bahwa undang-undang otonomi daerah berlaku di bidang lain, tapi tidak berlaku di dunia tambang mineral dan batubara.

“Orang awam saja paham mana undang-undang hukumnya bermuka dua begitu. Artinya logika hukum tidak jalan disini. Bukankah hukum di Indonesia tidak menganut sistem pilih kasih begini,” imbuhnya.

Padahal, dalam penilaian Safari dimanapun tambang berada akan bersentuhan dengan hak kepala daerah untuk mengatur daerahnya. Kalau dibalik persoalannya, maka yang repot nanti perusahaan tambang sendiri.

“Bagaimana kalau sang gubernur ngotot, bahwa wilayah tambang yang diminta bertentangan dengan tata ruang daerahnya yang disahkan DPRD dan Kementerian Dalam Negeri. Gubernur akan bertahan dengan hak undang-undang daerah. Belum lagi hak hukum adat atas wilayah tertentu yang juga dilindungi undang-undang keberadaannya. Pokoknya jika UU No.3 tahun 2020 mengabaikan UU Otonomi Daerah, implementasi dipastikan akan repot. Nanti yang rugi adalah perusahaan tambang sendiri. Karena hak kepala daerah yang sudah dipilih oleh rakyatnya tidak akan mudah dikangkangi. Jika yang berpikiran gubernur sekarang menjadi lemah dengan adanya UU No.3 tahun 2020, menurut kami justru terbalik, karena gubernur tidak terikat dengan UU No.3 tahun 2020. Sang gubernur akan berbuat sesuka hati dia. Dia tidak akan peduli dunia minerba. Dia hanya tau daerahnya harus dibangun dan berkembang baik. Jika keadaanya begitu, nanti perusahaan tambang akan ngemis-ngemis dengan gubernur. Karena gubernur adalah perpanjangan tangan Presiden di daerah. Dan gubernur dipilih oleh rakyat secara langsung. Ingat ada rakyat di belakangnya sebagai kekuatan terbesar,” jelasnya.

Related posts