Kiri Sayap
kanan Sayap Kategori
Dibawah Menu

Urgensi Pembentukan RUU Daerah Kepulauan

Penulis: Sudarto, S.H.
Mahasiswa Magister Hukum Tata Negara UGM

Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai kondisi geografis dalam bentuk daerah kepulauan dengan total luasan wilayah 5.180.083 km2 yang mencakup daratan dan lautan yang terbagi menjadi 34 provinsi dan terdiri dri 17.504 Pulau yang membuat Indonesia dikenal sebagai negeri maritim. Letak geografis Indonesia dinilai berada pada posisi yang strategis, sehingga memberikan keuntungan bagi masyarakat dan negara. Salah satunya dari aspek ekonomi yang menjadikan Indonesia sebagai jalur (Cross Position) pelayaran dan perdagangan internasional yang dilalui oleh banyak negara di dunia, karena letaknya yang strategis, sehingga Indonesia dapat menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara sekitar.

Hal inilah yang dinilai mampu meningkatkan kegiatan perdagangan dan menambah sumber devisa negara. Di samping itu, potensi kekayaan sumber daya alam hasil laut membawa dampak penting bagi kehidupan masyarakat khususnya diwilayah yang bercirikan kepulauan.

Progres dan Dasar Pembentukan

RUU Daerah Kepulauan merupakan payung hukum untuk memberikan pengaturan secara khusus terhadap wilayah kepulauan yang sesungguhnya sudah diusulkan sejak lama lewat inisiatif delapan Gubernur daerah kepulauan pada Deklarasi Ambon tahun 2005. Bahkan Naskah akademik dan draft RUU serupa sudah pernah dibuat dan diusulkan di tahun 2012, namun tidak ada keberlanjutannya.

Di perioderisasi Pemerintahan saat ini, Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan (RUU DK) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020/2021 sebagai RUU inisiatif DPD RI. Presiden Jokowi melalui suratnya kepada Ketua DPR RI 20 Mei 2020 (menanggapi surat Ketua DPR 31 Maret 2020 tentang penyampaian RUU DK) memerintahkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mewakili pemerintah untuk membahas RUU tersebut.

Dalam kaitan ini, inisiasi yang telah dilakukan oleh DPD RI untuk memperjuangkan pembentukan RUU DK patut segera direspon oleh Pemerintah. Ditinjau dari sisi/unsur filosofis, sosiologis, yuridis, ekonomis, dan empiris, maka urgensi RUU DK tersebut merupakan perwujudan dari amanat Pasal 18 A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undangundang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah."

Disamping itu, konsep Pengaturan daerah kepulauan ini juga merupakan implementasi ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi "Daerah Provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya." Kemudian adanya penegasan terkait karakteristik provinsi tersebut dalam Pasal 28 ayat (1) tersebut, yang berbunyi "Daerah Provinsi yang bercirikan kepulauan memounyai kewenangan mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27."

Urgensi Pembentukan

Karakteristik negara Indonesia yang bercirikan daerah kepulauan memberikan pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat di wilayah tersebut, yaitu ditandai dengan adanya kekayaan sumber daya alam (hasil laut) yang melimpah, sehingga berpengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat. Dengan adanya potensi tersebut, seharusnya bisa dijadikan pedoman dasar bagi Pemerintah Indonesia dalam melakukan dukungan penuh atas pembangunan di daerah kepulauan yang selama ini dinilai masih belum merata dari sisi pembangunannya.

Meskipun dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir telah memiliki regulasi khusus yang dijadikan dasar pengaturan dalam melakukan tata kelola sumber daya pesisir laut melalui pembagian zonasi ruang laut secara beraturan sesuai potensi sumber daya yang ada, sebagaimana yang di atur dalam ketentuan UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengeloan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Namun dari konteks arah perencanaan dan pembangunan daerah kepulauan masih diperlukan adanya pengaturan khusus yang menjadi dasar dan pijakan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pemerataan pembangunan di daerah kepulauan yang sampai saat ini, dinilai masih belum merata dan memiliki ketimpangan dari sisi pembangunannya akibat adanya kesenjangan kualitas SDM, ketersediaan infrastruktur terutama mode transportasi laut yang andal, sarana pendukung kegiatan produksi dan pengolahan hasil laut di daerah kepulauan juga sangat tidak memadai, sehingga Pemerintah Daerah kurang berdaya dalam mengoptimalkan potensi daerahnya.

Dari pemetaan masalah yang menjadi faktor utama tidak optimalnya pengelolaan potensi laut ialah akibat keterbatasan infrastruktur sentral sebagai pendukung pembangunan, rendahnya konektivitas mode logistik pelayaran antar-pulau karena masih bersifat tradisonal, sehingga perlu pembaharuan sesuai kebutuhan (modernisasi) yang semakin mendesak, wewenang dan urusan Pemerintah Daerah amat terbatas untuk mengelola potensi kelautan, dan minimnya dukungan pendanaan untuk membangun sektor prioritas (potensial).

Dengan demikian, untuk mengatasi problem keterbelakangan dan ketertinggalan tersebut dibutuhkan payung hukum melalui Pengesahan RUU Daerah Kepulauan untuk mengakomodir kebutuhan sentral daerah, yaitu dengan dukungan pendanaan untuk membangun sektor prioritas dan potensial daerah kepulauan yang sampai saat ini masih memiliki kesenjangan dari sisi pemerataan pembangunannya serta penguatan kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengeloalan wilayah laut. Meskipun perhatian pusat atas daerah kepulauan yang berkarakteristik terluar, terisolir, dan tertinggal terus meningkat, namun hal itu tidak cukup memastikan keberlangsungan pembangunan tanpa disertai kepastian hukum yang dijamin undang-undang sebagai legalitas yang memberikan kekuatan dan kepastian hukum untuk pembangunan daerah kepulauan di Indonesia.

RUU Daerah Kepulauan merupakan kebutuhan hukum baru untuk memberikan kepastian hukum atas pengakuan kewenangan dan perlakuan khusus berbasis karakteristik khas kepulauan, karena dilatarbelakangi adanya bias pembangunan daratan dan ketidakadilan/ketimpangan bagi daerah kepulauan. RUU ini untuk menuju optimasi kontribusi wilayah kepulauan dalam konteks posisi geopolitik, basis potensi sumber daya kelautan serta basis pembangunan kelautan ke depan secara berkelanjutan sebagai penjelamaan prinsip desentralisasi dalam konsep otonomi daerah.(***).

Diatas Footer
Light Dark