Terkendala Covid-19, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Anggota DPRD Bangka Masih Lidik

  • Whatsapp
Anggota DPRD Bangka, Magrizan

RAKYATPOS.COM, SUNGAILIAT– Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus dugaan pencemaran nama baik anggota DPRD Kabupaten Bangka, Magrizan oleh salah satu oknum honorer di lingkungan Pemkab Bangka. Kasus tersebut telah dilaporkan Magrizan pada 24 April 2020.

“Kasus ini sedang tahap penyelidikan dan masih menunggu dari saksi ahli. Ada beberapa pertanyaan yang kita dorong jika saksi ahli sudah menyatakan kasus ini masuk kedalam ITE atau masuk pidana baru naik ke sidik,” ungkap Kasat Reskrim Polres Bangka, AKP Dedy Setiawan, Selasa (2/6/2020).

Dia mengatakan lamanya proses kasus tersebut karena terkendala oleh adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan beberapa proses harus melalui mekanisme protap Covid-19.

“Banyak kasus yang terkendala karena Covid-19, biasanya kita dari polres langsung ke saksi ahli tapi karena Covid ini kita tanya jawab melalui email, jika sudah baru dikirim melalui ekspedisi,” terang Dedy.

Baca Lainnya

Sementara itu, anggota DPRD Bangka, Magrizan mengatakan tidak akan mencabut laporannya. Dia mengaku sudah menunggu itikad baik dari oknum tersebut seminggu sejak laporan polisi dibuat namun tidak juga direspon oleh yang bersangkutan.

“Laporannya terus dan belum ada pencabutan, saya sudah menunggu seminggu sejak laporan kemarin tapi tidak ada juga itikad baiknya,” ungkap Magrizan, Selasa (2/6/2020).

Politisi Partai Hanura itu mengatakan kasus tersebut bermula dari beredarnya informasi yang memojokkannya lantaran baru pulang dari Jakarta dan tidak melakukan isolasi mandiri. Magrizan mengaku tidak pernah menolak prosedur yang dibuat pemerintah saat datang maupun pergi ke luar daerah.

“Kalau sebagai ODP saya tidak mempermasalahkan, tapi dibawahnya itu bawa-bawa nama anggota dewan jadi disitu saya di-bully. Saya tidak pernah menolak protap kesehatan, memang waktu itu belum ada pemakaian gelang tapi disitu saya dibilang gelangnya dilepas dan sebagainya. Saya rasa distu ada unsur politis karena ada keterangan anggota dewan,” terangnya.(mla)

Related posts