Tarik Paksa Motor Konsumen, PT BAF Dipolisikan

  • Whatsapp
ilustrasi
foto ilustrasi

PANGKALPINANG – PT. Busan Auto Finance (PT. BAF) di Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) diduga telah melakukan penarikan secara paksa sepeda motor milik Maryani, warga Kecamatan Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah.

Bahkan, tindakan sepihak PT BAF ini telah dilaporkan korban melalui kuasa hukumnya ke Polres Pangkalpinang agar ditindaklanjuti. Hal ini diutarakan oleh kuasa hukum Maryani, David kepada awak media disela-sela mendatangi Kantor PT BAF, Senin siang (24/2/2020).

“Klien kami diambil unitnya, dijanjikan apabila ada angsuran 1 bulan bisa dikeluarkan satu unit motor itu. Sedangkan angsuran ini masih empat bulan terakhir,” tutur David.

Ia mempertanyakan kepada pihak PT BAF bagaimana prosedur penarikan, diduga tanpa melengkapi putusan inkrah dari pengadilan.

Baca Lainnya

“PT BAF ini tidak ada mengeluarkan putusan pengadilan berarti sudah menyalahi Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Di putusan MK (Mahkamah Agung), dimana putusan itu menyatakan apabila melakukan penarikan unit, penarikan harus ada putusan dari pengadilan,” tegasnya.

David menyayangkan sikap PT BAF yang menjanjikan apabila ada uang satu bulan angsuran, motor bisa dikembalikan. Namun nyatanya, motor tetap saja tidak dikembalikan kepada konsumen.

“Ibu ini janda, saya tanya kenapa tidak dilakukan restruktur dimana angsuran diperkecil nilai angsuran, cuma jangka waktu diperpanjang. Cuma mereka tidak melakukan juga,” sesalnya.

Kepala Cabang PT BAF, Hartawan membenarkan ada penarikan motor milik konsumen oleh pihaknya karena ada sisa empat bulan angsuran yang belum dibayar.

“Itu tertunggaknya bulan kemarin sudah lima bulan. Motor ada di kantor, kalau konsumen bersedia, ambillah dan lakukan pelunasan,” tukasnya.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Pangkalpinang, Kompol Jadiman Sihotang dihubungi terpisah pada Selasa (25/2/2020) mengungkapkan belum ada menerima laporan dugaan menyalahi Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dilaporkan oleh Maryani dengan didampingi penasehat hukum (PH).

“Belum ada ke saya,” pungkas Sihotang.

Sekadar diketahui, Jaminan Fidusia memberikan jaminan kepada debitur dan kreditur (leasing) dalam proses eksekusi atau penarikan kendaraan yang mengalami kredit macet. Tanpa adanya sertifikat fidusia, debt collector tidak boleh melakukan eksekusi di jalan karena berpotensi menimbulkan pidana.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda bergerak yang hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Misalnya, seseorang yang mengkredit motor, motor tersebut milik perusahaan leasing akan tetapi hak miliknya dialihkan kepada debitur.

Dalam pelaksanaan eksekusi ini, perusahaan leasing harus melengkapi diri dengan sertifikat jaminan fidusia setelah menempuh upaya somasi terhadap debitur terlebih dahulu. Dalam proses pelaksanaannya, pihak leasing dapat menunjuk atau bekerja sama dengan pihak ketiga (debt collector/tenaga jasa penagihan) untuk melakukan eksekusi (penarikan barang) dengan santun dan beretika.

Dalam UU Jaminan Fidusia ini, diatur mekanisme dalam proses eksekusi (penarikan) benda bergerak dari debitur. Debt collector atau tenaga jasa penagihan tidak berhak mengeksekusi benda jika tidak dilengkapi dengan sertifikat jaminan fidusia. (bis/6)

Related posts