Kiri Sayap
kanan Sayap Kategori
Dibawah Menu

Soal SPK Tambang Jalan Laut

Pertemuan Perwakilan Waerga Jalan Laut dengan Ka Wasprod Bangka,  PT. Timah, Selasa (2/3/2021) di ruang rapat Wasprod Sungailiat.  (foto : zuesty Novyanti)
Pertemuan Perwakilan Waerga Jalan Laut dengan Ka Wasprod Bangka, PT. Timah, Selasa (2/3/2021) di ruang rapat Wasprod Sungailiat. (foto : zuesty Novyanti)

*Soal SPK Tambang Jalan Laut

Warga Diminta Ajukan Surat Penolakan

SUNGAILIAT - Penolakan tambang di Aliran Sungai Jalan Laut yang sudah mendapat SPK dari PT.  Timah ke CV.  BIM oleh warga Jalan Laut Kelurahan Matras akhirnya terjawab. Kepala Pengawas Produksi PT.  Timah,  Aditya Prasetyo Selasa (2/3/2021) setelah bertatap muka dengan perwakilan Warga Jalan Laut yang diakomodir Kepala Lingkungan Jalan Laut,  Doni Alexander berjanji akan menghentikan tambang setelah warga mengajukan surat penolakan secara resmi ke PT.  Timah.

"Masukan saja surat penolakannya secara resmu biar kami punya landasan untuk menghentikan tambang disitu.  Kalo suratnya masuk hari ini,  hari ini juga akan kami hentikan sementara sambil kami melayangkan berkasnya ke Kepala Unit, "jelas Aditya Prasetyo saat bertatap muka dengan warga di ruang rapat Wasprod Bangka Selasa tadi.

Dikatakannya SPK dapat diterbitkan ketika pihak mitra sudah melengkapi berkas - berkas persyaratan. Mengenai tudingan adanya tanda tangan warga yang dimanipulasi, tentu saja pihak Wasprod tidak mengetahui cara mitra dalam melengkapi syarat - syarat penerbitan SPK.

Terlebih lagi,  menurut Aditya pihak CV.  BIM malah nekat melampirkan surat pernyataan akan mempertanggung jawabkan permasalahan konflik dan bencana di lokasi tersebut yang ditandatangani oleh PJO CV. BIM atas nama Sujono.

"Luar biasa mereka ini (CV.  BIM)  sampai bikin surat seperti ini.  Mereka berani mempertanggung jawabkan apabila terjadi apa - apa dari penambangan ini.  Atas surat ini lah kami menerbitkan SPK.  Tapi kami juga memiliki catatan terkait penolakan yang beralasan pada konflik sosial,"jelasnya.

Doni Alexander, Kaling Jalan Laut Kepada wartawan mengatakan sejak duhulu warga Jalan Laut menolak keras segala bentuk penambangan di Sungai Jalan Laut karena akan mengakibatkan banjir ke pemukiman warga.  

Ia pun menjelaskan kalau 20 warga yang menandatangani berkas tersebut sudah dikonfirmasi dan para warga yang terdiri dari Anggota Majelis Taklim menerangkan bahwa tanda tangan yang diminta salag satu pengurus Masjid hanya memberikan bentuk sumbangan untuk pembangunan Masjid Jalan Laut senilai Rp. 25 Juta.

"Sudah kami kroscek satu - satu. Mereka mengatakan tandatangan yang diminta salah satu tokoh agama disitu hanya untuk menerima sumbangan bantuan pembangunan Masjid tanpa embel - embel.  Kalau ada alasan untuk penambangan tentu mereka akan menolak.  Dan warga yang tanda tangan lainnya itu bukan warga Jalan Laut, "cerita Doni kepada Rakyat Pos.

Lebih lanjut,  Doni mengkritik kinerja PT.  Timah atau pihak mitra yang enggan menemui warga secara terang - terangan sehingga tidak terjadi saling tuding antar sesama warga. Ia pun menyayangkan sikap PT. Timah hanya mempertimbangkan

"Kenapa PT.  Timah tidak terang - terangan bertemu warga. Dan kenapa hanya selembar surat pernyataan dari CV.  BIM malah SPK bisa diterbitkan.  Itu yang kami sayangkan karena sejak dulu kami masih menyimpan berkas penolakan warga Jalan Laut mengenai tambang di belakang sekolah, "lanjutnya.

Menurut Doni,  apabila PT. Timah tidak merealisasikan penghentian tambang setelah pihaknya melayangkan surat penolakan maka ia tak dapat menjamin kemarahan warga yang menolak tambang di sekitar lokasi.

"Hari ini akan kami layangkan surat penolakannya.  Kalau segera tidak dihentikan warga kami sekarang sudah panas, tidak ada yang setuju penambangan disitu, "jelasnya.

Sementara Kadis Kehutanan Provinsi,  H. Marwan saat dikonfirmasi wartawan mengatakan Sungai Kampung Pasir hingga Jalan Laut merupakan kawasa. Yang masum Daerah Aliran Sungai (DAS).  

"Kawasan jembatan Kampung Pasir dan Jalan Laut masuk kawasan DAS, "ujar H. Marwan.  (2nd)

Diatas Footer
Light Dark