Ratusan Warga Desak Minta Ditahan

  • Whatsapp
Ratusan warga kontra tambang laut perairan Matras mendatangi Polres Bangka menuntut 7 orang rekannya yang diproses pihak kepolisian dibebaskan, Jumat (17/1/2020). (Rizky)

SUNGAILIAT – Ratusan warga terdiri dari nelayan dan berbagai elemen masyarakat tolak tambang laut Matras mendatangi Mapolres Bangka, Jumat siang (17/1/2020). Warga mendesak penyelesaian masalah pro kontra berakhir damai, sebab ada beberapa rekan-rekan mereka dipanggil penyidik Polres Bangka.

Tampak warga datang dengan sepeda motor dan mobil serta berkumpul di depan Jalan Ahmad Yani pas di hadapan Mapolres Bangka. Warga kontra ini berasal dari perwakilan warga Kelurahan Matras, Kelurahan Sinarjaya Jelutung, Desa Deniang, Tuing dan sebagainya. Termasuk juga terdapat beberapa mahasiswa dari Universitas Bangka Belitung dan BEM Stisipol Pahlawan 12 Bangka.

Muat Lebih

Sementara di hadapan warga tampak perwira Polres Bangka seperti Kabag Ops Kompol Faisal Fatsey, Kasat Intelkam AKP David Charli, serta sejumlah anggota lainnya. Warga mendesak perdamaian tanpa ada lagi proses pelaporan. Sebelumnya telah terjadi perjanjian damai namun kembali pelaporan dugaan pengeroyokan dilakukan pihak pro kapal isap produksi sehingga beberapa warga kontra dipanggil penyidik.

Beberapa perwakilan warga kemudian diterima menemui Polres Bangka dalam pertemuan tertutup. Ngikiw salah satu perwakilan massa, dalam perkembangan kasus pro kontra sudah ada perdamaian dan tak ada lagi saling menuntut. Pihaknya mempertanyakan apakah perjanjian damai itu berlaku sementara tujuh rekan mereka dipanggil penyidik.

“Tapi ada rekan-rekan kami yang ditahan, kawan-kawan kami dipanggil dan dari penyidik sudah di BAP. Pak Kapolres sempat mau mediasi kapan itu, tapi ditunggu sampai jam empat hari itu tidak ada, sehingga masalah ini tidak ada kejelasan,” sebut Ngikiw.

Warga menyatakan bersedia dipenjara ramai-ramai apabila perdamaian tidak berlaku. Sebab perjuangan yang dilakukan adalah bersama-sama bukan segelintir warga saja.

“Jadi kalau damai semua kehidupan damai. Tapi kalau rekan-rekan kami diproses begini kami semua juga mau, karena kami ini sakit satu, sakit semua,” ujarnya.

Wakapolres Bangka, Kompol S. Sophian atas kedatangan warga menyatakan, Kapolres Bangka tidak bisa menemui warga karena sedang ke Semarang untuk mengurusi kelengkapan ibadah haji. Atas masalah yang disampaikan warga telah ada komunikasi juga dari Wakapolres Bangka dengan pihak pengacara.

Dalam hal ini Polres Bangka sebagai instansi yang melayani berbagai laporan warga bersikap netral. Lalu soal perdamaian yang terjadi sebelumnya antara pihak Rudi Efendi (warga pro) dan Herman (warga kontra) yang sempat sama-sama jadi korban pemukulan berbeda dengan yang disampaikan warga.

Mengenai tujuh warga kontra yang diinterograsi saat ini prosesnya masih penyelidikan belum ke penyidikan. Nantinya terkait masalah ini akan dilakukan gelar perkara bersama Kapolres Bangka.

“Apa yang temen-temen bapak alami ini baru proses penyelidikan belum penyidikan,” kata Wakapolres Bangka.
Apabila naik ke proses penyidikan pun prosesnya masih panjang dan banyak proses yang akan dilewati hingga nanti kalau sampai ke persidangan. Mengenai masalah antara Rudi dengan Herman masalahnya tidak sama dengan tujuh warga yang dipanggil atas laporan warga lainnya.

Polres Bangka dalam hal ini berharap perkara akan selesai dan tidak ada persoalan. Proses penyelidikan masih membuka pintu damai namun sebagai Wakapolres Bangka ia akan menyampaikan ke Kapolres Bangka dan hasilnya akan dilakukan sesuai petunjuk Kapolres Bangka.

“Kalau bapak bisa damai kami senang. Masalah ini tidak ada untungnya bagi kami. Kalau bisa damai kita senang, kita juga malu ditanya wartawan. Tapi kita ada aturannya dalam proses penyelidikan dan penyidikan,” jelas Wakapolres Bangka.

Dalam hal ini pihaknya meminta warga percaya dengan Polres Bangka. Aspirasi akan ditampung yang mana menginginkan semua persoalan selesai dan aspirasi warga akan disampaikan dengan Kapolres Bangka.

Sementara itu Direktur Eksekutif Walhi Babel, Jessix mengatakan, perlu adanya perlindungan bagi warga yang berjuang atas kerusakan lingkungannya. Perjuangan atas lingkungan dilindungi oleh undang-undang sehingga untuk kenyamanan banyak pihak sebaiknya proses perdamaian dilakukan.

“Persoalan damai ini bisa dilakukan dengan dasar dari surat perdamaian sebelumnya,” tukasnya. (2nd/6)

Pos terkait