Kiri Sayap
kanan Sayap Kategori
Dibawah Menu

Rapid Test Antigen untuk ASN Gratis

 

RAKYATPOS.COM,PANGKALPINANG- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akan membiayai rapid test antigen untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan honorer di lingkungan Pemprov Babel yang terkait dengan pasien Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Menurut Sekda Provinsi Babel, Naziarto, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah dan antisipasi penularan virus corona yang kian meningkat setiap hari. Dia menyebutkan sudah menginstruksikan dinas kesehatan dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda) untuk melayani rapid test antigen ASN yang kontak erat dengan pasien positif.

Ia menegaskan, para ASN dan honorer harus menjaga kesehatan masing-masing dalam rangka menghindari pandemi, salah satunya dengan cara menggunakan masker di lingkungan kerja, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain itu, katanya, upaya tracing dan tracking juga dilakukan dengan melakukan swab antigen.

"Pemprov akan melakukan swab antigen kepada para ASN dan honorer di lingkungan pemprov di labkesda. Jadi, siapa yang merasa dirinya kurang sehat dan yang bersangkutan pernah kontak fisik langsung dengan orang yang sudah terpapar, segera untuk swab antigen di labkesda, " kata Naziarto, Selasa (29/12/2020).

Dia menambahkan, sudah membuat surat yang diedarkan ke masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk ditindaklanjuti dan surat ini juga berkenaan dengan instruksi kerja dari rumah atau work from home yang dikeluarkan oleh gubernur. Hal ini dilakukan, agar tidak semakin banyak ASN yang terpapar dari klaster perkantoran dan keluarga, sehingga ASN yang masih sehat, diminta untuk tetap waspada dan melakukan upaya pencegahan.

"Tingginya angka kasus positif satu bulan terakhir, dikarenakan kelengahan atau abai dalam penerapan prokes Covid-19. Padahal menggunakan masker itu kewajiban, cara kita mencegah agar tidak tertular Covid- 19, saya melihat karena banyak yang lengah dan abai, akhirnya kasus ini meningkat, " tandasnya.

Naziarto mencontohkan, ia pernah satu mobil dengan orang yang ternyata terpapar Covid- 19, tetapi karena ia selalu menggunakan masker meskipun dalam mobil, akhirnya ia tidak terpapar. "Jangan pernah abai dan harga disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan, ini untuk mencegah diri dan keluarga agar tidak terpapar corona, karantina itu nggak enak, "katanya.

Ia menambahkan, di kementerian memang diberlakukan pemeriksaan rutin seperti rapid test setiap bulan, tetapi di Pemprov Babel, kata dia, belum dilakukan setiap bulan, hanya menyasar ASN yang kontak erat dengan pasien positif saja. "Untuk biaya, kita gratiskan, untuk alat swab antigen kita dapat sepuluh ribu dari BPBD, bagi ASN dan masyarakat umum yang tidak mampu, " demikian Naziarto.

Terpisah, Kapolda Babel, Irjen Pol Anang Syarif Hidayat menyebutkan pihaknya telah menyampaikan konsep peraturan daerah (perda) yang berisi tentang ancaman denda maupun kurungan pidana penjara bagi pelanggar protokol kesehatan.

"Saya sudah sampaikan hal ini kepada pak Gubernur dan Ketua DPRD Babel konsep atau naskah tentang perda protokol kesehatan. Ini sudah selesai dan sudah diajukan ke Kemendagri," kata Anang kepada Rakyat Pos usai konferensi pers di Mapolda Babel, Senin (28/12/2020).

Selain itu, kata Anang yang juga menjabat Wakil Ketua Tim Satgas Penanganan Covid-19 Babel ini, naskah perda prokes tersebut tinggal menunggu disahkan dan disetujui oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). "Nanti perda ini akan dioperasionalkan di Bangka Belitung," ujarnya.

Di dalam perda tersebut, ia menjelaskan bahwa telah dicantumkan ancaman denda maupun kurungan bagi pelanggar prokes. "Tentunya, Polri beserta satpol PP ataupun aparat penegak hukum lainnya, baik itu jaksa maupun pengadilan bisa menerapkan itu setelah betul-betul disahkan. Jadi, naskah ini menurut pak Gubernur dan DPRD sekarang sudah ada di Kemendagri dan tinggal menunggu persetujuan saja," tuturnya.

Lebih lanjut dia merasa pesimis dan tidak akan efektif kalau hanya diberlakukan sanksi lisan dan tulisan bagi pelanggar prokes. "Mudah-mudahan di awal tahun 2021 sudah resmi dan disosialisasikan, kita akan operasionalkan. Tanpa adanya perda, tanpa adanya denda dan ancaman kurungan, saya kira tidak akan efektif kalau hanya sekedar teguran tulisan dan tulis saja," tutupnya. (nov/bis/10)

Diatas Footer
Light Dark