PT. PUS Dituding Gagal Kelola Limbah

  • Whatsapp
Kolam penampungan limbah pabrik CPO yang dibuat seadanya oleh PT PUS. DPRD Belitung menuding perusahaan itu gagal mengelola limbah. (Foto: Bastiar Riyanto)

TANJUNGPANDAN – Limbah cair pabrik pengolahan Crude Palm Oil (CPO) milik perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Pratama Unggul Sejahtra (PT. PUS) di Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbuntut panjang. Kini, limbah pabrik yang dikabarkan sempat mencemari sungai hingga mengalir ke laut itu bergulir ke gedung DPRD Kabupaten Belitung. Para wakil rakyat memanggil managemen perusahaan untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait, Senin (08/03/2020). Rapat gabungan Komisi I dan Komisi III ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Ansyori, dihadiri Ketua Komisi 1, Syamsir dan Ketua Komisi III beserta anggota komisi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Belitung, Edi Usdianto, Disnaker yang diwakili Kabid PHI Budi Swasta, serta Kepala Desa Sungai Samak, Alek. Sementara pihak perusahaan diwakili Yoga Pratama dan manager pabrik, Eko.

Dalam RDP itu Yoga Pratama mengakui adanya limbah cair dari pabrik mereka yang mengalir di Blok A 5. Namun keberadaan limbah itu diklaimnya sudah ditindaklanjuti meski belum sempurna.

“Perusahaan sudah menindak lanjuti surat kades dengan membuat dan memperbaiki tanggul kolam limbah agar limbah tidak mengalir ke sungai, walaupun belum maksimal,” papar Yoga. Ia menambahkan, perusahaan yang mempekerjakan 519 karyawan perkebunan dan 100 orang karyawan pabrik itu akan mengambil tindakan yang tepat dengan membuat tanggul penahan di area yang berpotensi limbah mengalir ke sungai dan area perkebunan disiapkan satu unit alat berat.

Untuk diketahui, limbah PT. PUS yang mengalir ke sungai pada Januari 2020 lalu, sudah seringkali terjadi. Bahkan hampir setiap tahun di musim penghujan. Kolam IPAL tidak mampu menampung limbah dari pabrik dan harus dipompa ke areal perkebunan.

Baca Lainnya

Kolam limbah berukuran kecil di areal berkebunan ini pun tidak mampu menampung limbah pada saat hujan hingga meluber dan mengalir ke sungai.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Belitung, Idrianto menilai PT. PUS telah gagal mengelola limbah meski sudah mendapat advis dari Dinas Lingkungan Hidup (LH). Politisi Partai Golkar itu minta agar PT. PUS lebih kooperatif dalam hal penanganan limbah supaya tidak mencemari sungai.

Sedangkan Politisi Partai Nasdem, Hilman mempertanyakan hasil uji lab sample limbah yang dilakukan oleh DLH. Karena sample itu hanya melibatkan perusahaan tanpa keterlibatan masyarakat. Hilman malah menuding pihak perusahaan tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintah desa.

“Apakah pengambilan sample limbah itu melibatkan masyarakat?” tanya Hilman.

Hasil uji lab sample limbah yang dilakukan oleh DLH yang berada dibawah batas yang ditentukan pun menjadi pertanyaan di kalangan anggota dewan.

Hilman menyesalkan pengambilan sample limbah yang tidak melibatkan masyarakat, tapi justru difasilitasi perusahaan karena akan berbeda persepsi.

“Tolong lebih serius, karena tidak semua warga Sungai Samak bekerja di PT. PUS tapi juga meluas,” kata Hilman.

Sementara Ketua Komisi I, Syamsir meminta PT. PUS jangan hanya memperbaiki tanggul pada saat limbah meluber, tapi memperbaiki tanggul kolam limbah dimusim kemarau, supaya pencemaran tidak terulang lagi.

“Kalau terulang lagi Pemda akan mengambil tindakan tegas,” ancam Syamsir.

Dalam pantauan Rakyat Pos, RDP sempat memanas ketika anggota Komisi III dari Partai Demokrat, Syukri Gumay memotong pembicaraan Ketua BPD Sungai Samak, Fadil Jamali. Fadil mengungkapkan limbah yang dihasilkan dari pabrik CPO PT. PUS bukan saja berbentuk limbah cair, tapi sudah mencemari udara dengan bau busuk yang menyengat.

Kekudian Syukri Gumai mencurigai adanya kepentingan tertentu terkait terkuaknya limbah PT. PUS ini.

“Kenapa Kades tidak mengerahkan warganya untuk menyetop operasi pabrik PT. PUS?” tanyanya.

Mendengar itu Kades Sungai Samak, Alek pun meradang. Menurut kades tindakan yang mengerahkan warga untuk menutup PT. PUS adalah tindakan provakatif.

“Nanti siapa yang tanggungjawab? Saya sudah mengingatkan perusahaan agar limbah tidak mengalir ke sungai,” kata Alek.

Diakhir RDP, Ketua DPRD Kabupaten Belitung Ansyori meminta kepada PT. PUS untuk membuat laporan secara berkala dan berkoordinasi dengan pemerintah agar tidak merugikan masyarakat. “Yang belum maksimal dimaksimalkan lagi,” tandasnya. (yan/1)

Related posts