Kiri Sayap
kanan Sayap Kategori
Dibawah Menu

Polisi Mulai Panggil Saksi Dugaan Pungli Rp59 Juta di Lokalisasi Parit Enam, Ormas Membantah

RAKYATPOS.COM, PANGKALPINANG - Polsek Bukit Intan, masih mendalami kasus dugaan penipuan dan pungutan liar di Lokalisasi Parit 6, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diduga dilakukan salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) dan oknum wartawan.

Kapolsek Bukit Intan, Kompol Evry Susanto saat dikonfirmasi rakyatpos.com Jumat (22/1/2021) menjelaskan bahwa, kasus tersebut masih dalam penyelidikan oleh pihaknya, setelah polisi menerima laporan dari pihak pelapor.

"Ini masih kita periksa pelapor dan yang punya uang, nanti selesai diinterogasi baru kita gelar apakah perkara ini bisa dalam penyidikan," jelasnya.

Dikatakan Kapolsek, dalam rangkaian pengaduan tersebut pihaknya akan melakukan gelar perkara.

"Akan gelar perkara dulu, masuk penipuan atau pungli akan kami pelajari," tukas Evry.

Sebelumnya, pihak Polsek Bukit Intan menerima laporan pengaduan dari warga berinisal SW dan CE pada 7 Januari 2021 lalu. Keduanya melaporkan oknum ketua ormas berikut pengurusnya dan seorang oknum wartawan. Mereka dilaporkan dengan tuduhan telah melakukan pungutan liar dan penipuan dengan dalih koordinasi keamanan di Lokalisasi Parit 6.

Dalam laporan tersebut, diketahui peristiwa terjadi pada bulan Mei tahun 2020 lalu. Saat itu warga Lokalisasi Parit 6 didatangi beberapa orang oknum yang mengaku dari ormas dan oknum wartawan.

Kedatangan para oknum ini bertujuan untuk mengkondisikan kegiatan cafe di lokalisasi agar berjalan aman dan normal serta tanpa razia dari instansi terkait. Nama kapolres, walikota, dandim dan beberapa pejabat lain pun disebut-sebut.

Dengan iming-iming itu, pihak pelapor menyetujui dan memberikan sejumlah setoran dengan harapan kegiatan cafe di lokalisasi itu berlangsung lancar dan tidak dihentikan. Uang setoran itu mereka minta setiap tanggal 10 dalam setiap bulannya kepada pelapor. Dan pelapor mengumpulkan uang dari 9 kafe di lokalisasi tersebut, kemudian diserahkan kepada para terlapor.

Namun, faktanya kegiatan razia oleh petugas masih sering dilakukan di tempat itu. Bahkan Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil menegaskan harus segera menutup lokalisasi tersebut.

Buntutnya, pada saat transaksi penyerahan uang terakhir di bulan September 2020, pihak pelapor meminta bukti tanda tangan serta stempel dari ormas sebagai penanggung jawab. Dan tanpa diketahui terlapor, pihak pelapor merekam dengan video penandatanganan dan penerimaan uang dimaksud.

Pada video terekam oknum ormas berinisal SA sedang menerima setoran setiap bulannya yang telah berjalan kurang lebih 7 bulan dari bulan Mei 2020 yang berdasarkan bukti setoran, sudah disetor kurang lebih Rp59 juta.

Dalam video yang pelapor miliki, terlihat sangat jelas okum ormas itu menjanjikan kepada pelapor bahwa aktivitas cafe di Parit 6 akan terjamin keamanannya dari razia.

Salah satu pelapor berinisal SB yang juga petugas keamanan lokalisasi, Jumat (22/1/2021) memenuhi panggilan Polsek Bukit Intan. Ia mengatakan, anggota ormas yang dimaksud tidak langsung mendatangi cafe di Lokalisasi Parit 6. Uang tersebut dikumpulkan oleh saksi SB dan langsung disetorkan kepada oknum ormas sesuai dengan waktu yang ditentukan.

"Saya sendiri yang mengumpulkan uang tersebut dari masing-masing cafe dan saya stor total tagihan kepada ormas tersebut," ujar SB usai menjalani pemeriksaan.

Diterangkan SB, total cafe di lokalisasi Parit 6 berjumlah 10 cafe, namun yang diambil hanya 9 dengan setiap cafe membayar iuran bulanan hingga sebesar Rp1 juta.

Pemuda Pancasila Membantah

Terpisah, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Pangkalpinang melalui Wakil Ketua 4 Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Bangka Belitung Akmad Shorif saat ditemui di kantor MPC Pemuda Pancasila Kota Pangkalpinang, membantah laporan terkait dugaan penipuan dan pungli yang ditujukan kepada ormas mereka.

"Kami hanya mengambil uang jasa keamanan, tuduhan pungli tidak memenuhi unsur, ini fitnah," katanya.

Akmad berpendapat, tidak ada pelanggaran dilakukan oknum ormas karena uang setoran tersebut adalah bagian dari pekerjaan keamanan di lokasi tersebut.

"Bersama Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila akan mengkaji laporan yang dituduhkan kepada kami, ini akan kami laporkan balik," tukasnya.

Pihak Pemuda Pancasila menurutnya akan mempelajari kasus ini dan melaporkan apakah ada unsur pelanggaran UU ITE yang dilakukan para pelapor, lantaran video sudah menyebar di media sosial.

Sedangkan Wakil Ketua Biro Hukum MPC Pemuda Pancasila Kota Pangkalpinang, Hardianda didampingi Ketua MPC Kota Pangkalpinang, Fahrizan membantah iuran yang dilaporkan pelapor yaitu Rp800 ribu sampai Rp1 juta setiap cafe.

"Iuran tidak ada patokan atau ketentuan, karena beberapa bulan ini hanya Rp600 ribu tidak sampai Rp1 juta," ujar Hardianda.

Ia menyebutkan, sebenarnya para pelapor pada bulan Maret 2020 silam yang meminta MPC Pemuda Pancasila untuk membantu menjaga keamanan di lokalisasi itu. Kemudian para pengurus sepakat bahwa anggota yang tidak bekerja diutus dan ditempatkan di lokasi tersebut. Dan setiap tanggal 10 salah satu pengurus diutus mengambil uang gaji anggota yang menjaga keamanan itu melalui Sobri. (tung)

Diatas Footer
Light Dark