Polemik RUU Ketahanan Keluarga

  • Whatsapp

Oleh: ABRILLIOGA

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Masih hangat di telinga kita semua, mengenai polemik draft rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga yang begitu menuai ragam aksi dikalangan masyarakat maupun kalangan akademisi. Pasalnya, ada beberapa point krusial di dalam rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga tersebut yang terbilang masuk ke dalam ranah privasi dan merampas kebebasan hak asasi manusia ( HAM ).

Baca Lainnya

Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewenangan otoritas dalam mencampuri urusan rumah tangga. Memanglah benar bahwasanya pemerintah membuat dan mengeluarkan kebijakan draft rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga ini dengan dilatarbelakangi begitu banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Namun, bukan berarti pemerintah sewenang-wenangnya dalam mengatur urusan pribadi keluarga, karena tentu juga harus ada batasan-batasan yang dirasa tidak perlu untuk dilewati dan dilupakan.

Menurut pengamatan penulis, ada beberapa rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga yang memiliki point krusial yang dirasa pemerintah perlu untuk mengkaji dan merevisi kembali sebelum disahkannya Undang-Undang Ketahanan Keluarga yang begitu polemik tersebut, yaitu Kewenangan dalam mengatasi krisis keluarga, Kewenangan dalam mengatasi penyimpangan seksual, kewenagan dalam mengatasi jual beli sperma serta kewenangan dalam mengatasi praktek sewa Rahim.

Point tersebut, merupakan point yang secara umum telah di break down  dalam keseluruhan 146 pasal naskah akademik rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga yang beredar. Sungguhlah ironis dan tidak efektif dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan tanpa melihat adanya aspek kebermanfaatan. Sejatinya sesuai dengan amanat hukum ius constituendum sebagaimana hukum diatur dan yang dicita-citakan ingin mengatur tatanan kehidupan agar terciptanya suatu kondisi iklim hukum yang diharapkan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat itu sendiri.

Bukan malah sebaliknya yang justru suatu aturan hukum yang merenggut kebebasan hak asasi manusia ( HAM ) yang diatur dalam bab tentang HAM ( Hak Asasi Manusia )  pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 ( UUD 1945 ). Tentu, jika melihat isi subtantif dari peraturan perundang-undangan dalam rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga secara hierarki vertikal ke bawah, hal ini telah bertentangan dengan konstitusi negara kita yaitu UUD 1945.

Hal ini dapat dibuktikan, jika kita melihat dan mengkaji pada pasal 25 dalam draft rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga dimana secara kontetekstual dalam pasal tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban suami serta mengatur tentang kewajiban isteri untuk mengurusi urusan rumah tangga yang sebenar-benarnya. Jika kita melihat dalam kondisi masyarakat saat ini, sungguhlah ini salah dan tidak dapat dibenarkan. Dalam urgensi pasal ini telah mengalami kemunduran dalam berpikir. Seyogyanya sesuai dengan yang diutarakan oleh Von Savigny, suatu aturan hukum diciptakan dengan mengikuti kondisi perkmbangan masyarakat. Artinya, hukum itu bersifat dinamis. Hal ini juga senada dengan alasan mengapa kaidah hukum diperlukan yaitu ubi ius, ubi society. Yang artinya dimana ada masyarakat, disitulah ada hukum.

Mengapa demikian, berdasarkan a contrario hukum, jika kita melihat dan menelisik jauh ke dalam dalam penafsiran pada pasal 25 rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga tersebut, dimana mengatur kewajiban seorang isteri hanya mengatur urusan rumah tangga, sedangkan suami yang bekerja mencari nafkah. Tentu ini menimbulkan polemik akan adanya keterbatasan pada hak seorang perempuan untuk berkecinampung di dunia karier dalam pekerjaan. Pasalnya, dewasa ini tidaklah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang pasal 25 ketahanan keluarga tersebut, karena kemajuan berpikir dan modern saat ini tidak dapat dielakkan. Itulah mengapa penulis berspekulasi bahwa RUU pada pasal 25 tentang ketahanan keluarga tersebut telah mengalami kemunduran dan tidak mengikuti kondisi sosial saat ini. Mungkin jika dalam praktiknya zaman dahulu kala, barangkali pasal 25 tersebut dapatlah untuk dibenarkan.

Kemudian daripada itu, pengaturan dalam rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga pada hakikatnya secara yuridis telah diatur dalam beberapa pengaturan seperti pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan beberapa undang-undang lainnya. Secara leksikal gramatikal berdasarkan sifat subtantif rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga ini terjadinya tumpah tindih antara peraturan perundang-undangan lainnya yang telah diatur sebelumnya. Sehingga lagi dan lagi, Indonesia dikatakan sebagai sistem undang-undang yang obesitas regulasi. Hal ini sebenarnya perlu disadari oleh pemerintah. Yang lebih disayangkan bahwa ternyata menurut fakta, adanya kebobolan draft rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga tersebut sebelum masuk ke dalam DPR RI. Artinya, adanya kelengahan pemerintah pada pasal-pasal yang bersifat krusial seperti yang sudah dijelaskan penulis di atas.

Sebenarnya, pemerintah tidak harus memiliki kewenangan otoritas dalam mengatur urusan yang bersifat personal seperti ini di dalam keluarga, karena masih banyak masalah-masalah lain yang penulis rasa lebih sangat elok dan subtansial untuk pemerintah lakukan, seperti masalah ekonomi misalnya yang saat ini Indonesia mengalami perlambatan dalam pertumbuhannya pada kisaran 5 % ke bawah.

Penulis harap, pemerintah serta pelaku dan pemerhati konstitusi lebih menyelesaikan perkara yang lebih urgensi dan penting dilakukan seperti rancangan undang-undang sapu jagat yang saat ini juga menimbulkan pro dan kontra. Tentunya kita sebagai kalangan akademisi serta masyarakat tidak mau tertipu dua kali setelah rancangan Undang-Undang KPK kemarin dimana dalam proses penyusunan draftnya sama sekali tidak melibatkan unsur partisipatif penuh pada public, bahkan terkesan diam-diam dalam penyusunan draft undang-undangnya. Tentu ini akan menimbulkan tanda Tanya. Penulis pun ingin memberikan solusi bahwa alangkah baiknnya pemerintah benar-benar merevisi dan mengkaji kembali pada draft rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga tersebut agar efektivitas kebermanfaatannya dapat dirasakan, dan apa yang timbul dalam stigma masyarakat mengenai perampasan hak asasi juga dapat ditelisik kembali. (***)

Related posts