PNS antara Harapan dan Persepsi Publik

  • Whatsapp

Demikian juga persepsi publik bahwa PNS kerja santai tanpa ada target setidaknya lambat laun akan
hilang seiring dengan reformasi birokrasi yang menuntut PNS untuk membuat Sasaran Kerja PNS (SKP)
yang memuat tugas dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Saat menyusun SKP tanamkan pola pikir bahwa tugas dan target yang dirancang harus berkontribusi pada instansi tempat PNS bekerja, tidak
asal buat hanya untuk memenuhi syarat. Jadilah PNS memadai memiliki kompetensi yang diperhitungkan oleh
siapapun, sehingga dapat diterima dimana saja ditempatkan. Memang, tidak semua instansi tempat PNS bertugas memiliki pekerjaan rutin yang menuntut dikerjakan setiap hari. Terdapat instansi yang pekerjaannya
secara berkala, ada saatnya super sibuk dan ada saatnya pula tidak ada pekerjaan sama sekali. Ada banyak
aktivitas yang dapat dilakukan untuk menunjang kemajuan instansi. Me- mahirkan diri untuk menguasai kom- puter bagi pegawai yang masih kurang mahir misalnya. Mempelajari regulasi-regulasi yang digunakan
pada instansi tempat PNS bernaung, sehingga tidak terjebak dalam menjalankan tugas. Bahkan mempelajari
tata cara persuratan resmi agar tidak kaku ketika disodorkan untuk membuat surat. Banyak hal yang dapat dila- kukan agar PNS di kantor tidak terkesan santai tanpa ada target.

Selain itu, sebagai PNS harus paham bahwa setelah mendapat peredikat Pegawai Negeri Sipil harus
mampu menjaga predikat tersebut agar tidak diberhentikan statusnya se- bagai PNS. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS setidak- nya memberikan rambu-rambu bagi
PNS untuk taat dan disiplin aturan. Karena dalam peraturan ini setidaknya memuat mekanisme bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak bekerja sesuai tar- get dapat dikenakan sanksi administrasi hingga pemecatan. Hal ini di- buktikan dengan pemberhentian de- ngan tidak hormat 1.114 ASN pusat dan daerah yang terlibat korupsi berdasarkan data Badan Kepegawaian Nasional yang dilansir JPNN.com (12/04/2019) dan pemberian sanksi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ter- hadap 83 PNS pada Kementerian/lembaga maupun pemda yang melang- gar disiplin PNS sebagaimana dilansir oleh liputan6.com (08/01/2020).

Related posts