PNS antara Harapan dan Persepsi Publik

  • Whatsapp

Pemotongan tunjangan juga dilakukan jika PNS terlambat kurang dari 30 menit, maka ia akan menerima pemotongan tunjangan kinerja bulan berikutnya sebesar 0,5%. Bila keterlambatan di atas 61 menit, maka
potongannya meningkat menjadi 1,5%. Bila telat berhari-hari, maka potongan itu akan terakumulasi, bila
seorang PNS tidak hadir tanpa keterangan atau dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh pimpinan, maka ia harus bersiap kena potongan sejumlah 5%. Dengan adanya sanksi tersebut, maka PNS tidak bisa seenaknya
sendiri menentukan kapan ia bisa tiba di kantor dan meninggalkan kantor. Sanksi tersebut cukup efektif
mendisiplinkan PNS karena menyasar pada tunjangan kinerja yang secara umum nominalnya lebih
besar dibandingkan gaji pokok PNS. Meskipun tetap memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh PNS
yang memiliki mindset masa lalu.

Kedua, PNS kerja santai tanpa ada target. Persepsi publik bekerja
di swasta memiliki target yang harus dicapai secara periode, jadi PNS kerjanya santai tanpa target. Jadi PNS tidak akan stress karena pekerjaan. Datang ke kantor lalu sarapan dulu sambil baca koran pagi.
Lanjut ngobrol-ngobrol santai mem- bahas gosip terbaru. Kemudian PNS baru mulai bekerja tanpa target yang harus diselesaikan. Jika pekerjaan tidak selesai, tidak akan dimarahi pimpinan. Reformasi birokrasi yang
digalakan pemerintah sekarang setidaknya mengubah ritme kinerja PNS tidak jauh berbeda dengan
pekerja pada perusahaan swasta. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
Prestasi Kerja PNS. Dengan per- aturan ini, pencapaian kinerja PNS diukur dengan dua instrument yaitu
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Laporan Perilaku Pegawai. Setiap PNS wajib menyusun SKP berda- sarkan rencana kerja tahunan instansi masing-masing. SKP memuat tu- gas dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. SKP yang telah disusun oleh PNS per bulan dan per tahun akan dinilai oleh
pimpinan langsung masing-masing dan diukur dengan dokumen-doku- men yang mampu menggambarkan
pencapaian kerjanya. Pimpinan juga akan memberikan penilaian pada perilaku pegawai yang menjadi bawahannya. Perilaku kerja mencakup 6 aspek yaitu orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan. Kombinasi SKP dan Laporan Perilaku Pegawai akan berupa nilai. Bagaimana jika PNS itu malas-malasan dan tidak mampu bekerja sesuai target dalam SKP? Pimpinan dapat memberikan
nilai yang buruk dan itu lagi-lagi berdampak pada penerimaan tunjangan kinerjanya. Jika nilai SKP yang
buruk itu berlangsung secara kontinu, maka PNS dapat dijatuhi hukuman kedisiplinan yang lebih berat.

Related posts