PNS antara Harapan dan Persepsi Publik

  • Whatsapp
Oleh: Abdul Rahman
PNS Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan

Sejak lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 dibuka pada 11 No- vember 2019 secara daring (online) oleh pemerintah melalui Kementerian Pendaya gunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Kemenpan-RB), ribuan bahkan jutaan pelamar berbondong-bondong untuk bersaing
memperebutkan posisi dengan formasi yang telah ditentukan tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam akun
media sosial Badan Kepegawaian Negara RI pada Selasa (10/03/2020), setidaknya tercatat 3.361.802
pelamar yang terdaftar sebagai peserta ujian SKD yang setidaknya akan mengadu nasib memperebutkan 152.286 formasi yang telah disiapkan oleh pemerintah pada rekrutmrn CPNS 2019.

Di satu sisi pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi incaran para pencari kerja, di sisi
lain kinerja PNS terus disoroti oleh masyarakat. Birokrasi yang berbelitbelit; aparatur yang malas-malasan;
pelayanan yang tidak memuaskan bahkan menyebalkan; setidaknya ini sedikit dari sekian banyak sorotan
yang sering didengar dan dialami di Indonesia. Sebagai ilustrasi, misalnya seseorang marah-marah
disebabkan pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan di instansi pemerintah
belum juga selesai diproses setelah pengajuan berbulan-bulan tanpa penjelasan dari PNS yang melayani.
Setelah meluapkan amarahnya, PNS yang melayani baru kemudian menjelaskan berkas-berkas yang
harus dilengkapi, proses sana-sini yang membutuhkan waktu yang tidak dapat diprediksi. Ilustrasi ini bisa
jadi kisah nyata pelayanan aparatur di pemerintahan republik ini yang kepala negaranya mati-matian ingin memberikan pelayanan super cepat dan tepat pada rakyatnya.

Read More

Tingginya minat masyarakat untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS ini menjadi gambaran bahwa menjadi PNS atau yang sekarang dikenal dengan sebutan Aparatur Sipil Negara (ASN) masih diidam-idamkan sebagian besar pencari kerja di Indonesia. Meskipun banyak kalangan, masyarakat pada umumnya menilai kinerja dan profesionalisme PNS masih dibawah harapan. Keluhan-keluhan bahkan umpatan masyarakat kerap menjadi berita di media karena mendapat perlakuan dan pelayanan buruk ketika berurusan dengan instansi pemerintah.

Pejuang PNS yang sedang mempersiapkan diri merebut formasi incaran, sebelum terjun menjadi
PNS, sebaiknya perhatikan persepsi publik yang terlanjur disematkan pada PNS agar menjadi PNS yang profesional dan teladan. Ada beberapa persepsi publik terhadap PNS yang penulis rangkum dari berbagai
sumber. Pertama, PNS bisa masuk kantor sesuka hati. PNS bekerja dengan jam kerja yang longgar. Pagi
datang terlambat karena mengantar anak sekolah. Siangnya istirahat sebelum waktunya istirahat, karena
menjemput anaknya pulang sekolah dan balik ke kantor melebihi waktu istirahat karena kelelahan sehingga
ketiduran. Sorenya pulang lebih awal karena takut terjebak macet. Kondisi ini dijumpai di masa lalu, ketika
reformasi birokrasi belum digadanggadangkan oleh pemerintah di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Berbeda dengan sekarang, di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengeluarkan peraturan hari dan jam kerja yang berlaku di Kementerian PANRB dan sebagian sudah diterapkan di pemerintah daerah yang mewajibkan PNS mengganti waktu keterlambatan masuk kerja pada saat pulang kerja, setiap keterlambatan ditoleransi 30 menit harus diganti 30 menit di hari itu juga.

Pemotongan tunjangan juga dilakukan jika PNS terlambat kurang dari 30 menit, maka ia akan menerima pemotongan tunjangan kinerja bulan berikutnya sebesar 0,5%. Bila keterlambatan di atas 61 menit, maka
potongannya meningkat menjadi 1,5%. Bila telat berhari-hari, maka potongan itu akan terakumulasi, bila
seorang PNS tidak hadir tanpa keterangan atau dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh pimpinan, maka ia harus bersiap kena potongan sejumlah 5%. Dengan adanya sanksi tersebut, maka PNS tidak bisa seenaknya
sendiri menentukan kapan ia bisa tiba di kantor dan meninggalkan kantor. Sanksi tersebut cukup efektif
mendisiplinkan PNS karena menyasar pada tunjangan kinerja yang secara umum nominalnya lebih
besar dibandingkan gaji pokok PNS. Meskipun tetap memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh PNS
yang memiliki mindset masa lalu.

Kedua, PNS kerja santai tanpa ada target. Persepsi publik bekerja
di swasta memiliki target yang harus dicapai secara periode, jadi PNS kerjanya santai tanpa target. Jadi PNS tidak akan stress karena pekerjaan. Datang ke kantor lalu sarapan dulu sambil baca koran pagi.
Lanjut ngobrol-ngobrol santai mem- bahas gosip terbaru. Kemudian PNS baru mulai bekerja tanpa target yang harus diselesaikan. Jika pekerjaan tidak selesai, tidak akan dimarahi pimpinan. Reformasi birokrasi yang
digalakan pemerintah sekarang setidaknya mengubah ritme kinerja PNS tidak jauh berbeda dengan
pekerja pada perusahaan swasta. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
Prestasi Kerja PNS. Dengan per- aturan ini, pencapaian kinerja PNS diukur dengan dua instrument yaitu
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Laporan Perilaku Pegawai. Setiap PNS wajib menyusun SKP berda- sarkan rencana kerja tahunan instansi masing-masing. SKP memuat tu- gas dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. SKP yang telah disusun oleh PNS per bulan dan per tahun akan dinilai oleh
pimpinan langsung masing-masing dan diukur dengan dokumen-doku- men yang mampu menggambarkan
pencapaian kerjanya. Pimpinan juga akan memberikan penilaian pada perilaku pegawai yang menjadi bawahannya. Perilaku kerja mencakup 6 aspek yaitu orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan. Kombinasi SKP dan Laporan Perilaku Pegawai akan berupa nilai. Bagaimana jika PNS itu malas-malasan dan tidak mampu bekerja sesuai target dalam SKP? Pimpinan dapat memberikan
nilai yang buruk dan itu lagi-lagi berdampak pada penerimaan tunjangan kinerjanya. Jika nilai SKP yang
buruk itu berlangsung secara kontinu, maka PNS dapat dijatuhi hukuman kedisiplinan yang lebih berat.

Ketiga, PNS tidak ada PHK atau pemecatan. Jika sudah diterima menjadi PNS, maka nasibmu akan
aman sampai pensiun. Tidak ada yang akan memberhentikan atau PHK atau dipecat, seburuk-buruknya nasib paling dimutasi ke tempat yang jauh yang sulit dijangkau. Persepsi ini berbeda dengan kondisi sejak diberlakukannya reformasi birokrasi pada PNS. Telah banyak PNS dipecat atau diberhentikan
dengan berbagai kasus, termasuk pemecatan bagi PNS yang jarang masuk kantor. Lihat saja, pemecatan
PNS secara massal yang tersangkut kasus korupsi dalam akumulasi beberapa tahun terakhir. Ini membuktikan bahwa PNS sekarang tidak tidak menjamin untuk aman tanpa pemecatan sampai pensiun.

Keempat, ingin menjadi PNS harus setor uang. Masuknya mudah karena koneksi, membayar uang untuk oknum. Bagi penulis, ungkapan menjadi PNS karena uang bisa jadi terjadi ada masa lalu, dan sebagai ungkapan pelampiasan bagi masyarakat yang kesulitan menembus PNS, karena bagi penulis menjadi PNS nyatanya tanpa ada setoran seper- senpun. Usaha, doa, dan ikhtiar menjadi kuncinya. Apalagi sistem perekrut- an tiga tahun terakhir dengan sistem Computer Assisted Test (CAT), kelulusan pelamar akan terseleksi se- cara otomatis di sistem mulai dari pemberkasan sampai dengan perangkingan peserta secara terbuka. Lihat saja perjuangan pelamar CPNS sekarang, mereka harus berjuang melawan lemotnya jaringan internet yang harus menuntut mereka mendaftar dengan sistem daring, pemberkasan yang tidak bertemu langsung dengan panitia seleksi sehingga tidak dapat bertanya terkait keraguraguan kelengkapan berkas. Saat mengikuti tes tertulis sistem CAT dihadapkan dengan soal-soal yang gampang-gampang sulit memerlukan ketelitian, kejujuran, dan kesabaran.

Hasil tes yang langsung dimun- culkan sebelum meninggalkan ruang- an ujian yang membuat jantung ber- degup kencang, jika lulus ke tahap berikutnya maka langkah kaki akan percaya diri. Tapi jika hasil yang tampil
belum memenuhi passing grade yang dipersyaratkan maka langkah kaki seakan tak mampu menginjak bumi,
bahkan bisa jadi pingsan. Kondisi sistem tes seperti ini, masihkah ada indikasi permainan oknum? Masih
ingat kasus joki CPNS di Makassar tahun 2018 yang melibatkan oknum PNS, dengan mudah dapat terdeteksi
dengan sistem perekrutan yang diterapkan kini. Dan konsekuensinya jika menggunakan joki atau curang,
maka dari data Nomor Induk Kepen- dudukan (NIK) yang digunakan saat mendaftar akan otomatis masuk dalam daftar hitam dan tidak bisa ikut perekrutan CPNS selamanya.

Kelima, PNS bekerja monoton dan tidak dapat mengembangkan diri. PNS tidak memiliki tantangan, monoton dengan pekerjaan yang sama. PNS dengan mudah dapat melakukan usaha sampingan, bahkan status PNSnya seolah sebagai pekerjaan sampingan. Kebijakan reformasi birokrasi, pekerjaan PNS justru paling menuntut adanya peningkatan kemampuan berkala. Pemerintah me- nuntut PNS harus multi talenta, tidak hanya mahir dalam mengurus birokrasi, akan tetapi juga handal mengurus urusan teknis. Pelayanan masyarakat yang dilakukan PNS memang ma- yoritas bersifat rutin, namun tidak berarti statis. PNS yang bertugas dalam unit pelayanan secara bergantian diikutkan dalam program-program pelatihan, baik di dalam maupun di luar negeri. PNS diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan sesuai bidang tupoksinya dengan sistem tugas belajar maupun izin belajar guna meningkatkan dan mengembangkan SDM pada pemerintahan.

Keenam, PNS tertentu diberikankendaraan dinas. PNS di daerah khususnya, disamping mendapatkan gaji dan tunjangan, juga mendapat fasilitas kendaraan dinas yang dapat dipakai layaknya kendaraan pribadi. Kondisi ini terjadi masa lalu sebelum dikeluarkannya Permenpan Nomor 87 Tahun 2005. Kendaraan Dinas hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas dan fungsi pokok PNS yang bersang- kutan. Dan tidak semua PNS di- berikan kendaraan dinas. Terkait masih adanya oknum PNS yang menggunakan kendaraan dinas diluar kepentingan dinas itu akan menjadi tanggungjawabnya terhadap instansinya, terutama tanggungjawab moralnya terhadap masyarakat. Kendaraan dinas diperoleh dari uang pajak rakyat, maka seharusnya PNS yang memiliki kendaraan dinas tidak berbangga menggunakannya diluar kepentingan dinas.

PNS Harapan Publik

Enam persepsi publik terhadap PNS di atas merupakan sebagian kecil yang penulis rangkum dari
berbagai sumber dan pengalaman penulis. Persepsi negatif publik terhadap PNS sebenarnya dapat
dibuktikan terbalik dengan mengubah paradigma dan mindset masing-masing PNS.

Paradigma PNS terhadap jam kerja bahwa jam kerja yang telah ditentukan wajib diikuti. Tanamkan
mindset bahwa jika setiap hari harus seenaknya masuk kerja namun gaji dan tunjangan masih sama, itu artinya
ada hak yang diterima tidak halal yang akan dimakan untuk dirinya dan keluarga. Tidak lagi berkeliaran
disaat jam kerja, nongkrong di warung kopi atau sarapan berlama-lama seakan lupa jam kerja. Jikapun berkepentingan untuk keluar disaat jam kerja menjemput anak pulang se- kolah, misalnya, setidaknya sebisa
mungkin mengatur waktu bukan malah dijadikan kesempatan me- ninggalkan kantor berlama-lama.

Demikian juga persepsi publik bahwa PNS kerja santai tanpa ada target setidaknya lambat laun akan
hilang seiring dengan reformasi birokrasi yang menuntut PNS untuk membuat Sasaran Kerja PNS (SKP)
yang memuat tugas dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Saat menyusun SKP tanamkan pola pikir bahwa tugas dan target yang dirancang harus berkontribusi pada instansi tempat PNS bekerja, tidak
asal buat hanya untuk memenuhi syarat. Jadilah PNS memadai memiliki kompetensi yang diperhitungkan oleh
siapapun, sehingga dapat diterima dimana saja ditempatkan. Memang, tidak semua instansi tempat PNS bertugas memiliki pekerjaan rutin yang menuntut dikerjakan setiap hari. Terdapat instansi yang pekerjaannya
secara berkala, ada saatnya super sibuk dan ada saatnya pula tidak ada pekerjaan sama sekali. Ada banyak
aktivitas yang dapat dilakukan untuk menunjang kemajuan instansi. Me- mahirkan diri untuk menguasai kom- puter bagi pegawai yang masih kurang mahir misalnya. Mempelajari regulasi-regulasi yang digunakan
pada instansi tempat PNS bernaung, sehingga tidak terjebak dalam menjalankan tugas. Bahkan mempelajari
tata cara persuratan resmi agar tidak kaku ketika disodorkan untuk membuat surat. Banyak hal yang dapat dila- kukan agar PNS di kantor tidak terkesan santai tanpa ada target.

Selain itu, sebagai PNS harus paham bahwa setelah mendapat peredikat Pegawai Negeri Sipil harus
mampu menjaga predikat tersebut agar tidak diberhentikan statusnya se- bagai PNS. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS setidak- nya memberikan rambu-rambu bagi
PNS untuk taat dan disiplin aturan. Karena dalam peraturan ini setidaknya memuat mekanisme bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak bekerja sesuai tar- get dapat dikenakan sanksi administrasi hingga pemecatan. Hal ini di- buktikan dengan pemberhentian de- ngan tidak hormat 1.114 ASN pusat dan daerah yang terlibat korupsi berdasarkan data Badan Kepegawaian Nasional yang dilansir JPNN.com (12/04/2019) dan pemberian sanksi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ter- hadap 83 PNS pada Kementerian/lembaga maupun pemda yang melang- gar disiplin PNS sebagaimana dilansir oleh liputan6.com (08/01/2020).

Keinginan untuk menjadi PNS sebaiknya dibarengi dengan kesadaran bahwa ketika telah diangkat menjadi PNS, maka seketika itu akan menjadi “pelayan” sampai batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. PNS harus membaktikan dirinya sebagai pelayan masyarakat/publik dengan memberikan pelayanan yang professional dan berkualitas sebagai- mana diatur dalam Pasal 11 hurfuf b UU ASN Nomor 5 Tahun 2014. Bukan malah sebaliknya menjadi oknum meminta imbalan atas pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat. Jangan karena oknum akan mencederai eksitensi PNS yang terus dibangun
untuk menjadi harapan terdepan guna mewujudkan Indonesia Maju.

Ada harapan bagi para pejuang CPNS 2019/2020 yang sedang berjuang merebut formasi incaran, per- siapkan hati dan mental untuk menjadi pelayan publik yang beritegritas, bersungguh-sungguh, bersikap dan
berprilaku jujur untuk memberikan pelayanan publik terbaik di Republik tercinta agar sorotan dan persepsi
buruk masyarakat terhadap PNS tidak lagi tersemat di tengah keterbukaan infomasi saat ini. Semoga!!!(***)

JustForex

Related posts