Pertambangan di Bangka, tak Tahu Sampai Kapan Berakhir

  • Whatsapp
Penulis : Eqi Fitri Marehan
Mahasiswa Stisipol Pahlawan 12 Sungailiat Bangka, Babel

Baru-baru ini, kita telah melihat di media cetak bagaimana penolakan warga Air Antu (Bedukang Desa Deniang) Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka dan sekitarnya menolak penambangan timah laut oleh Kapal Keruk (KK) Karimata II yang beroperasi di Perairan Matras, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pemberitaan tentang beroperasinya KK milik PT Timah Tbk sebagai leading penambangan timah laut di Bangka ini cukup intens dimuat beberapa media cetak. Ini menjadi “lagi-lagi” gambaran tidak “becus” pemerintah daerah menata pertambangan timah laut di daerah ini. Bagi nelayan di Matras, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, mempertahankan laut adalah mempertahankan hidup.

Read More

Aksi masyarakat nelayan pesisir matras dan sekitarnya selama beberapa Minggu ini, menjadi tranding topik oleh beberapa media, nelayan Bangka sedang berjuang melawan Kapal Isap Produksi (KIP) yang digunakan untuk menambang pasir timah dari laut. Pasalnya, untuk mengambil pasir timah, kapal itu tak jarang menghancurkan karang dan kemudian pergi ketika timah habis, meninggalkan perairan yang rusak tanpa ikan.

Cara kerja kapal penghisap bijih timah yang berbentuk seperti pasir, tidak ramah lingkungan. Misalnya, dengan memecah karang apabila pasir timah mengendap di sela karang, kata Asbaru menjelaskan. Lumpur dari sisa aktifitas penambangan timah juga hanyut kemana-mana. “Waktu mengendap, lumpur ini akan menutupi karang tempat ikan-ikan berkembang biak. Setelah ditutupi lumpur ini, tidak ada biota laut yang bisa berkembang disana,” kata Masyarakat nelayan pesisir.

Seluruh nelayan di Kabupaten Bangka kini semakin resah karena KIP timah terus bertambah. Sebabnya, pemerintah daerah mengobral izin pertambangan tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan dan membiarkan kerusakan terjadi di darat dan di laut. “Kami ini, bisa apa. Kami ini rakyat kecil. Jelas kami sudah berupaya menolak kapal itu beroperasi, tetapi semua sekarang ada di tangan bapak Gubernur,” ujar salah satu masyarakat nelayan.

Sejak Undang-Undang No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah (otonomi daerah) dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.146/MPP/Kep/4/1999 mengenai pencabutan timah sebagai komoditas strategis, dan sejak SK Bupati Bangka No.6/2001 tentang pertambangan diterbitkan, pertambangan timah inkonvensional (TI) menjarah daratan Pulau Bangka dan Belitung.

Related posts