Kiri Sayap
kanan Sayap Kategori
Dibawah Menu

Peran PK Bapas dalam Pengeluaran Narapidana dan Anak

Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kembali mengeluarkan kebijakan terkait pengeluaran narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2020, dan diundangkan pada tanggal 22 Desember 2020. Kebijakan ini merupakan tindaklanjut dari pandemi Covid-19 yang hingga saat ini, masih berlangsung dan perlu penanganan untuk pencegahan serta penanggulangan Covid-19 di Lapas, Rutan dan LPKA.

Perlu diketahui, sepanjang bulan April hingga Desember 2020 kebijakan ini telah dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2020. Hingga tanggal 30 Desember 2020, Lapas, Rutan dan LPKA seluruh Indonesia telah mengeluarkan narapidana dan Anak dalam program asimilasi sebanyak 69.505 orang. Pengeluaran ini tentunya bukan tanpa syarat atau hanya dibebaskan seperti itu saja, namun terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh narapidana dan Anak yang mendapatkan program asimilasi dan integrasi tersebut. Hanya saja kebijakan ini menimbulkan pro kontra di masyarakat, diakibatkan adanya narapidana yang kembali melakukan tindak pidana baru ataupun mengabaikan protokol kesehatan, sehingga meresahkan masyarakat.

Berbeda dengan peraturan sebelumnya, Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 ini mengatur lebih detail kriteria narapidana dan Anak termasuk Warga Negara Asing yang berhak mendapatkan program asimilasi dan integrasi. Seperti tercantum dalam pasal 11 ayat (3), tindak pidana pembunuhan pasal 339 dan pasal 340 KUHP, pencurian dengan kekerasan pasal 365 KUHP, kesusilaan pasal 285 sampai dengan pasal 290 KUHP, kesusilaan terhadap anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak diberikan hak asimilasinya. Tentunya hal ini merupakan hasil evaluasi dari kebijakan sebelumnya yang telah memberikan asimilasi kepada narapidana dengan tindak pidana di atas. Selain tindak pidana tersebut telah menciderai perasaan masyarakat, ternyata risiko pengulangan tindak pidana kembali pada tindak pidana tersebut tergolong tinggi.

Sebagaimana pernyataan Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan dalam konferensi pers virtualnya tanggal 27 Mei 2020 menyebut bahwa 140 narapidana yang dikeluarkan karena program asimilasi dan integrasi kembali melakukan kejahatan seperti penganiayaan, pemerkosaan, pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), hingga pembunuhan.

Dalam peraturan terbaru ini, mensyaratkan laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) yang memuat hasil asesmen risiko pengulangan tindak pidana. Penelitian Kemasyarakatan itu sendiri merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam rangka penilaian untuk kepentingan Pelayanan Tahanan, Pembinaan Narapidana, dan Pembimbingan Klien. Tentunya dengan laporan penelitian kemasyarakatan dari PK Bapas diharapkan dapat menyaring narapidana dan Anak yang layak untuk diberikan hak asimilasi dan integrasi. Meskipun persentase pengulangan tindak pidana narapidana dan Anak yang mendapatkan hak asimilasi dan integrasi tergolong rendah, setidaknya narapidana dan Anak yang berisiko tinggi tidak mendapatkan program ini, sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Peran PK Bapas dalam menyusun laporan penelitian kemasyarakatan yang objektif juga sangat penting dalam hal menentukan kelayakan penjamin untuk menjamin narapidana / Anak tetap berada di rumah dan menjalankan protokol kesehatan pencegahan serta penanggulangan penyebaran Covid-19 selama menjalani program asimilasi. Jangan sampai narapidana / Anak beralasan untuk keluar rumah untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidupnya selama menjalani program asimilasi dikarenakan penjamin tidak mampu untuk memenuhi kewajiban tersebut. Tentunya hal ini akan bertentangan dengan persyaratan perlu adanya pernyataan narapidana yang menyatakan sanggup untuk tinggal di rumah dan mengedepankan protokol kesehatan.

Begitu pula dengan perlunya PK Bapas dalam meningkatkan koordinasi dengan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan (POKMAS LIPAS) dalam pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan narapidana / Anak. Dengan kehadiran POKMAS LIPAS yang ikut berperan serta dalam membimbing dan mengawasi narapidana / Anak dilingkungannya, dapat memperlancar tugas pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan serta tujuan membaurkan narapidana / Anak di masyarakatnya dapat sesuai dengan yang diharapkan.

Semoga saja dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 ini, dapat mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di Lapas, Rutan / LPKA tanpa menimbulkan keresahan masyarakat dan permasalahan-permasalahan baru, serta PK Bapas dapat menjalankan tugasnya dengan baik.(***).

 

 

Diatas Footer
Light Dark