Kiri Sayap
kanan Sayap Kategori
Dibawah Menu

Peran KPPN Pangkalpinang dalam Penyaluran Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa tahun 2020 diatur dengan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor  205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan mencabut serta menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa ini, merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI dalam Rapat Terbatas tentang Penyaluran Dana Desa Tahun 2020, bahwa penyaluran Dana Desa Tahun 2020 harus dimulai pada bulan Januari Tahun 2020 dan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu Tahap I (40%), Tahap II (40%), dan Tahap III (20%). PMK dimaksud juga disusun sebagai pedoman untuk melaksanakan kebijakan reformulasi perhitungan alokasi Dana Desa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Dana Desa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peran KPPN Pangkalpinang sebagai Penyalur Dana Desa sangatlah penting.   Dimana KPPN menyalurkan Dana Desa untuk 228 Desa dengan Total Anggaran Rp 228.585.943.000.

Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan peran KPPN dan proses penyaluran Dana Desa ke Rekening Desa secara langsung yang terjadi di KPPN Pangkalpinang.

Dalam Penyaluran Dana Desa Per Kabupaten dalam wilayah pembayaran KPPN Pangkalpinang, sebagai berikut :  1) Kabupaten Bangka sebesar   Rp    62.160.367.000; 2) Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp    52.151.045.000; 3) Kabupaten Bangka Barat sebesar     Rp   59.081.745.000; 4) Kabupaten Bangka Tengah sebesar Rp    55.192.786.000, atau dengan jumlah Rp 228.585.943.000 (Seksi Bank, 2020).

Dalam tahun Anggaran 2020, KPPN menyalurkan ke 5 Kabupaten, dan sampai dengan bulan Oktober 2020 realisasi sebesar Rp 222.441.221.600 atau sebesar 97,31 % dari Pagu sebesar Rp 228.585.943.000 (OMSPAN, 2020).

Jika kita melihat alokasi penyaluran jumlah Dana Desa dan jumlah desa yang mendapatkan penyaluran. Maka, peran KPPN Pangkalpinang sangatlah strategis dalam hal Dana Desa antara lain : 1) Menyalurkan  Dana Desa kepada  Desa; 2) Melakukan pembinaan terkait mekanisme pencairan; 3) Melakukan pembinaan dan pelatihan terkait aplikasi pendukung; 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan capaian penyaluran serta capaian output fisik kegiatan; 5) Melakukan analisa dan estimasi rencana penarikan tahap selanjutnya untuk menjamin kelancaran penarikan dana tiap tahap pencairan; 6) Turut berperan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menjamin kesiapan persyaratan penarikan dana desa; 7) Turut memantau penggunaan Dana Desa bersama Kanwil Ditjen Perbendaharaan baik melalui kegiatan monitoring ke lokasi maupun dengan menginventarisir permasalahan melalui kegiatan sosialisasi dengan Pemda, yang menghadirkan para kepala desa dan pihak terkait lainnya seperti BPKAD/BKAD, DPMD, Perwakilan Kemendes,  pendamping desa dan lain-lain.

Dengan didukung relasi yang luas dan akses data-data yang sangat beragam, KPPN di berbagai daerah di Indonesia dapat berperan lebih dalam penyaluran dan penggunaan DAK Fisik serta Dana Desa untuk mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat melalui peran seperti: Pertama, Memberikan pemahaman mengenai regulasi dan konsultansi, termasuk penguasaan aplikasi dan berbagai hal tentang DAK Fisik serta Dana Desa kepada mitranya di daerah, agar tidak menemui kendala dalam pelaksanaan penyaluran; Kedua, Peran aktif KPPN mendorong penggunaan dana DAK Fisik dan Dana Desa di awal ini, tentu akan menimbulkan efek multiplier dalam ekonomi yang pada gilirannya dapat menciptakan kesempatan kerja informal lainnya, serta pada akhirnya warga masyarakat dapat memperoleh pendapatan. Bahkan  diharapkan dengan adanya tambahan pendapatan ini kesejahteraan meningkat.

Sementara itu, kendala yang dihadapi dalam penyaluran Dana Desa pada KPPN Pangkalpinang adalah : Pertama, Penyaluran Dana Desa langsung ke rekening Desa (RKD) rawan retur, karena nama rekening tidak sesuai dengan yang didaftarkan di system SPAN. Kedua, Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)  di desa berpotensi menghambat pelaksanaan realisasi (penyerapan anggaran). Ketiga, Rentang kendali antara pemerintah desa (Pemdes) dengan KPPN yang panjang memungkinkan penyelesaian SP2D Retur cukup memakan waktu karena melalui DPMD dan Bakeuda.

Selanjutnya, langkah-langkah yang telah dilakukan  KPPN Pangkalpinang dalam penyaluran Dana Desa : Pertama, Melakukan validasi atau pengecekan ulang  terhadap data supplier melalui mobile banking dan dari hasil konfirmasi ditemui beberapa desa yang berbeda nama rekening antara data supplier yang didaftarkan dengan rekening yang ada pada database bank. Kedua, Melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada Pemda sehingga ada komitmen yang kuat dari para pimpinan daerah. Ketiga, Memberikan bimtek atau pelatihan kepada operator DAK Fisik dan Dana Desa. Keempat, Meingkatkan koordinasi dengan para pimpinan daerah. Kelima, Dilevel pelaksana lapangan, seksi Bank meningkatkan koordinasi dengan para petugas teknis dan operator.

Hasil analisis terhadap permasalahan tersebut di atas antara lain : a) Potensi retur terhadap nama pemilik rekening desa tersebut diakibatkan karena data nama rekening yang diajukan berbeda dengan data yang didaftarkan  ke SPAN; b) Sumber Daya Manusia (SDM) Desa yang terbatas; c) Pemda tidak melakukan koordinasi dengan KPPN terhadap perubahan rekening yang telah dikonfirmasi kepada bank penerima; d) Adanya rentang kendali yang cukup panjang sehingga antata DPMD, Bakeuda sehingga proses penyelesaian retur yang memakan waktu yang cukup lama.

Jadi, peran KPPN sangat strategis dalam penyaluran Dana Desa, terutama dalam hal pembinaan, bimbingan teknis dan ketepatan waktu penyaluran

Peran aktif KPPN mendorong penggunaan dana DAK Fisik dan Dana Desa di awal ini, tentu akan menimbulkan efek multiplier dalam ekonomi yang pada gilirannya dapat menciptakan kesempatan kerja informal lainnya dan pada akhirnya warga masyarakat dapat memperoleh pendapatan, dan diharapkan dengan adanya tambahan pendapatan ini kesejahteraan meningkat.

Dari paparan di atas, disarankan, SP2D Retur dapat dicegah dengan cara Pemda sebelum mengajukan penarikan dana desa seyogyanya melakukan pengecekan atas nama dan nomor rekening masing desa kepada bank penerima dalam hal ini bank Sumselbabel. Setiap perubahan data supplier dalam hal ini nama dan nomor rekening desa seyogyanya dilaporkan ke KPPN Pangkalpinang agar tidak terjadi retur. Dan terakhir, perlu adanya penambahan Sumber Daya Manusia  di Desa, sehingga dapat membantu proses penyerapan anggaran, dan  dapat berjalan dengan lancar.(***).

 

Diatas Footer
Light Dark