Peran Aktif Masyarakat dalam Pemantauan Korupsi di Indonesia

  • Whatsapp

Oleh: Sutandio
FH Universitas Terbuka Pangkalpinang/Anggota DPC Permahi Babel

Sutandio

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang sering dilakukan secara terencana, sistematis dan merupakan pelanggaran terhadap hak social, ekonomi masyarakat secara luas, merusak sendi-sendi ekonomi nasional, serta merendahkan martabat bangsa di forum internasional. Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara umum, masyarakat Indonesia telah menyadari bahwa korupsi adalah perbuatan yang melanggar HAM. Mayoritas masyarakat Indonesia mengangkap tindak pidana korupsi harus dilenyapkan dari bumi pertiwi. Berdasarkan Laporan disampaikan Transparency International Indonesia (TII) saat peluncuran hasil Corruption Perception Index 2019 menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-4 di antara negara ASEAN, setelah Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Di tahun 2019, Denmark dan New Zealand berada di tingkat pertama dengan perolehan skor 87, disusul Finlandia di peringkat kedua yang berhasil memperoleh skor 86. Sementara itu, Somalia masih berada di posisi terendah dengan perolehan skor 9.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas ke dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat terjadi setiap tahun terhadap kasus tindak pidana korupsi dan jumlah kerugian negara. Hal yang harus diperhatikan secara sistematis terhadap aspek kebijakan dikalangan masyarakat, Peran masyarakat harus menurunkan peningkatan kasus tindak pidana korupsi, untuk menormalkan kondisi kehidupan perkenomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Untuk itu, masyarakat pun harus berperan aktif dalam menangani dan pemantauan korupsi di Indonesia, sehingga bebas dan bersih dari korupsi.

Baca Lainnya

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini, terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh masyarakat antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi, dalam membantu proses pemantauan korupsi. Dasar hukum untuk memberi perlindungan kepada masyarakat diantaranya UU No. 21 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 pasal 2 ayat (2) tentang peran masyarakat tindak pidana korupsi. Penegakan hukum bersama-sama dengan masyarakat untuk memberantas tindak pidana korupsi akan meletakkan sistem pondasi yang kokoh.

Related posts