Penjualan Tanah Negara di Membalong Marak

  • Whatsapp
Foto ilustrasi

MEMBALONG – Penjualan tanah negara dengan mengatasnamakan masyarakat, kini mulai marak terjadi di wilayah Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Setelah Desa Bantan dan Desa Membalong dihebohkan dengan jual beli tanah desa di wilayahnya kepada para pengusaha, sekarang giliran Desa Lassar yang juga di Kecamatan Membalong melakukan hal sama.

Tanah eks tambang di Dusun Ulim, Desa Lassar Kecamatan Membalong seluas 248 hektar, diduga dijual seharga Rp10.000.000,- perhektar kepada pengusaha.

Rencananya, di atas tanah itu akan dibangun perkebunan dan objek wisata. Patut diduga, tanah yang diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh aparatur desa atas nama 124 orang masyarakat itu berada dalam kawasan hutan dan masuk Wilayah Izin Usaha Perttambangan (WIUP) PT. Timah.

Baca Lainnya

Ketika dilakukan konfirmasi, Senin (16/03/2020), Pj. Kades Lassar, Zuniar sayangnya sedang tidak berada ditempat. Sementara, Sekdes Safyudin tidak banyak mengetahui terkait penjualan tanah di Dusun Ulim.

Sepengetahuan Sekdes, memang ada sekitar 100 SKT atas nama masyarakat Dusun Ulim yang diterbitkan pada pertengahan Desember tahun 2019 lalu, saat Kades Lassar masih dijabat oleh Zani.

Mirisnya, dokumen SKT itu diakui Sekdes tidak ada yang tersimpan di Kantor Desa Lassar.

“Tidak ada dukumennya di kantor desa,” jelas Sekdes Safyudin.

Lantas, Safyudin menyarankan agar wartawan menemui mantan Kades, Zani dan Kepala Dusun (Kadus) Ulim Masri.

Terpisah, Kadus Ulim, Masri tak menyangkal telah terjadi transaksi penjualan tanah di dusunnya. Menurut dia, penjualan tanah itu sudah dimusyawarahkan dengan masyarakat dusun.

“Masyarakt setuju,” sebutnya.

Semula, kata Masri, tanah yang akan dijual seluas 100 hektar, namun setelah dilakukan pengukuran jumlahnya bertambah menjadi 248 hektar yang dijual dengan harga Rp10 juta perhektar.

“Ada 124 SKT,” kata Masri.
Namun ia membantah tanah yang dijual itu berada dalam kawasan hutan lindung.

“Tanah itu berada di antara Hutan Lindung dan IUP PT Timah, ” ungkap Masri seraya menyebutkan bahwa tanah itu sebelumnya sudah ditinjau oleh pihak Dinas Kehutanan.

Masri mengaku menerima bersih Rp2,5 miliar dari hasil penjualan tanah itu dan dibagikan kepada masyarakat sebesar Rp15 juta per Kepala Keluarga (KK) yang jumlahnya 107 KK.

Tidak hanya itu, uang hasil penjualan tanah negara di dusun itu juga sebesar Rp3 juta diberikan kepada bujang dayang desa yang jumlahnya 70 bujang dayang. Termasuk jatah kepala desa.

“Pak Kades dapat Rp50 juta. Sisanya Rp190 juta disimpan di Bank Sumsel sebagai uang kas dusun,” sebutnya.

Tanah yang dijual itu menurutnya adalah bekas lokasi tambang dan terdapat kebun milik masyarakat. Namun kebun itu akan dihitung selanjutnya setelah menghitung tanam tumbuh. Sayangnya, wartawan harian ini belum berhasil mengkonfirmasi tentang pembagian uang-uang itu kepada mantan Kades Lassar, Zani.

Ketika wartawan menyambangi kediamannya, Senin (16/03)2020), Zani sedang tidak berada di rumahnya. Telepon selulernya terdengar nada sambung ketika dihubungi, namun tidak dijawab. Pesan singkat WhatsApp yang dikirim hingga berita ini diturunkan tidak mendapat balasan. (yan/1)

Related posts