Kiri Sayap
kanan Sayap Kategori
Dibawah Menu

Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pemerintah, untuk Apa?

Tahun 2020 sebentar lagi usai. Jamak ditemukan di media cetak, elektronik maupun papan reklame iklan-iklan yang sangat menarik disetiap penghujung tahun. Perusahaan, produsen, badan usaha, pusat penjualan/perbelanjaan seakan berlomba-lomba memanjakan konsumen dengan berbagai fasilitas berupa diskon/potongan harga yang besar, peningkatan layanan purna jual yang memuaskan, harga grosir untuk pembelian eceran, bonus barang/aksesoris tambahan dan lain sebagainya.

Berbagai penawaran menarik tersebut dilakukan untuk meningkatkan penjualan. Peningkatan penjualan akan menambah pendapatan. Pendapatan bertambah maka keuntungan/laba perusahaan bertambah. Keuntungan/laba perusahaan inilah yang menjadi ukuran kinerja perusahaan yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan perusahaan.

Bagaimana dengan instansi pemerintah? Bukankah instansi pemerintah tidak mencari keuntungan/laba? Untuk apa dilakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah?

Wayne C. Parker (1996:3) dalam Sadjiarto (2000) menyebutkan, lima manfaat adanya pengukuran kinerja suatu entitas pemerintahan, yaitu: meningkatkan mutu pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas internal, meningkatkan akuntabilitas publik, mendukung perencanaan stategi dan penetapan tujuan, dan memungkinkan suatu entitas untuk menentukan penggunaan sumber daya secara efektif.

Selanjutnya Greiling (2005) dalam sumarjo (2010) menambahkan, salah satu kunci sukses dari pembaharuan dalam sektor publik adalah dengan melakukan pengukuran kinerja.

APBN yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah dari tahun-ke tahun jumlahnya semakin meningkat, bahkan pada tahun 2021 nanti akan mencapai 2.750 triliun. Salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, stakeholder utama dan penyumbang pajak, maka APBN harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan itu, Menteri Keuangan selaku BUN telah menetapkan suatu ukuran indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). Selanjutnya dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020 IKPA dikelompokkan dalam empat aspek yaitu: Pertama, Kesesuaian Antara Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran. Menekankan bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen pelaksanaan anggaran sebagai suatu hasil akhir perencanaan yang telah ditetapkan, indikator dalam aspek ini adalah: revisi DIPA, deviasi rencana penerimaan dan penarikan dana bulanan (Halaman III DIPA), dan tidak adanya pagu minus (kekurangan) anggaran belanja.

Kedua, Kepatuhan Terhadap Regulasi. Menekankan bahwa dalam melaksanakan anggaran, Satuan Kerja (satker) harus memenuhi norma-norma pengaturan batas waktu dalam memproses transaksi keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku, indikator dalam aspek ini adalah: ketertiban penyampaian data kontrak, ketertiban pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan UP, ketertiban penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara, dan dispensasi penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM).

Ketiga, Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan. Menekankan bahwa alokasi anggaran yang tercantum dalam DIPA dapat dieksekusi dengan baik, tepat, dan proporsional untuk mewujudkan output yang telah ditentukan, indikator dalam aspek ini adalah: tingkat penyerapan anggaran, ketepatan penyelesaian tagihan, konfirmasi capaian output, dan retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Keempat, Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan. Menekankan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dan pembayaran tagihan atas penyelesaian pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah, indikator dalam aspek ini adalah: tingkat pengembalian/kesalahan SPM, dan Perencanaan kas.

Pelaksaan anggaran dimulai pada saat DIPA ditetapkan, kemudian dibuat rencana pelaksanaan kegiatan. Apabila DIPA tidak sesuai lagi dengan rencana kegiatan, maka dilakukan revisi. Selanjutnya dibuat komitmen kepada pihak terkait untuk melaksanakan kegiatan pemerintah, salah satu bentuk komitmen adalah kontrak/perjanjian. Setelah kontrak ditandatangani, maka kontrak tersebut perlu disampaikan/didaftarkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku kuasa BUN di daerah.

Fungsi pendaftaran kontrak adalah untuk kepastian penyediaan anggaran kontrak tersebut. Pemerintah berkewajiban melakukan pembayaran/penyelesaian tagihan secara tepat waktu atas pekerjaan kontrak yang telah dilaksanakan, sesuai batas waktu yang ditentukan. Untuk tagihan dengan jumlah besar satker perlu memberitahukan terlebih dahulu ke Kuasa BUN dalam rangka persiapan penyediaan dana berupa perencanaan kas.

Untuk kegiatan operasional sehari-hari, kepada bendahara satker diberikan uang persediaan (UP) untuk kebutuhan satu bulan. Setiap bulan penggunaan UP tersebut harus dilaporkan untuk dimintakan penggantian UP bulan berikutnya. Bendahara juga berkewajiban menyampaikan LPj bendahara pada awal bulan berikutnya.

Dalam rangka pengajuan tagihan dan penggantian UP, Satker menerbitkan SPM dan memastikan SPM tersebut sudah benar dan tidak dikembalikan oleh KPPN. Pada saat tertentu penyampaian SPM diatur batas waktu penyampaiannya, sehingga memerlukan dispensasi apabila terlambat menyampaikan.

Berdasarkan SPM yang diajukan, Kuasa BUN menerbitkan SP2D dan memastikan dananya telah terkirim ke rekening penerima sesuai SPM dan tidak terjadi pengembalian/retur SP2D oleh bank. Secara bulanan pencairan dana tersebut dibandingkan dengan rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA, semakin rendah deviasinya, maka semakin bagus pula perencanaan penarikan dananya.

Realisasi penyerapan anggaran merupakan ukuran rencana kerja pemerintah telah dilaksanakan, semakin cepat penyerapan semakin cepat pula rencana kerja dilaksanakan. Ukuran lain selain penyerapan anggaran adalah capaian output, semakin cepat capaian output tercapai semakin cepat pula program pemerintah dapat dinikmati oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, setidaknya ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya pengukuran dan peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran pemerintah antara lain: Pertama, Perbaikan Manajemen Kas Pemerintah. Anggaran belanja yang tertuang dalam APBN bukanlah anggaran yang sudah tersedia uangnya pada saat ditetapkan, namun perlu diupayakan untuk pemenuhannya, antara lain melalui penerimaan Pajak, penerimaan Bukan Pajak, dan penerimaan lainnya yang sah, termasuk hibah dan pinjaman. Dalam rangka managemen kas maka waktu dan jumlah perkiraan pengeluaran/penarikan dana yang akurat mutlak diperlukan pemerintah untuk menentukan sumber pembiayaan yang optimal atas pengeluaran/penarikan dana tersebut.

Ketidak tepatan perkiraan waktu dan jumlah pengeluaran/penarikan dana akan mengakibatkan risiko antara lain: 1) realisasi melebihi perkiraan sehingga akan muncul potensi gagal bayar, atau pemenuhan sumber pembiayan dengan biaya tinggi karena tidak cukup waktu untuk merencanakan/mencari pembiayaan yang optimal. 2) realisasi dibawah perkiraan akan menimbulkan opportunity cost atas dana yang sudah disediakan yang seharusnya bisa dimanfaatkan/diinvestasikan secara lebih optimal, atau timbulnya biaya penyediaan dana melebihi yang seharusnya diperlukan.

Kedua, Optimalisasi Fungsi Belanja Pemerintah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Percepatan realisasi dan pembayaran belanja pemerintah diharapkan akan menimbulkan multiplier effect berupa perputaran uang di masyarakat. Seperti yang digambarkan pada tulisan sebelumnya, yaitu uang pembayaran yang diterima oleh penyedia jasa/kontraktor akan digunakan untuk belanja barang ke penyedia material dan membayar gaji pekerja, uang yang diterima penyedia material akan digunakan untuk melakukan pembelian material ke pemasok/pabrik dan membayar gaji pegawai,  uang yang diterima oleh pemasok/pabrik akan digunakan untuk memperoleh bahan baku yang kemungkinan dari masyarakat serta untuk membayar gaji pegawai, gaji yang diterima pegawai digunakan untuk keperluan keluarga seperti belanja ke pasar/toko, dan membayar biaya sekolah anak. Dari semua transaksi tersebut, sebagian ada yang kena pajak dipungut pemerintah. Pajak yang dipungut pemerintah akan digunakan kembali untuk belanja pemerintah, begitu seterusnya.

Pengaruh Multiplier effect ini yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi terutama dalam masa resesi karena pandemi Covid-19. Terbukti sesuai data Produk Domestik Bruto Triwulan III 2020 berdasarkan pengeluaran yang dikeluarkan Badan Pusat Statistis (BPS), Pengeluaran pemerintah tumbuh sebesar 9,76% dan merupakan satu-satunya komponen PDB yang tidak terkontraksi.

Ketiga, Memastikan Pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai yang direncanakan. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran digunakan untuk memastikan anggaran telah dilaksanakan sesuai perencanaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dilaksanakan secara efektif serta efisien, sehingga output-output atas pelaksanaan APBN berupa pembangunan dan pelayanan dapat tercapai lebih cepat, serta segera dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat.(***).

 

Diatas Footer
Light Dark