Kiri Sayap
kanan Sayap Kategori
Dibawah Menu

Pengaruh Kebijakan Dana Desa Bagi Pembangunan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Desa menempatkan Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberi kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa.

Dana Desa adalah sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada Desa dari pemerintah. Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10% dari APBN. Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali.

Pencapaian Dana Desa sampai saat ini masih memerlukan penyempurnaan. Masih perlu ditingkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat, maupun tenaga pendampingan desa serta perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa dan keuangan desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Desa dengan dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dengan demikian Desa merupakan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat[1].

Alokasi anggaran bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan berdasarkan jumah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.[2]

Tujuan Dana Desa sendiri menurut Undang-Undang adalah: 1) Meningkatkan pelayanan publik di desa; 2) Mengentaskan kemiskinan; 3) Memajukan perekonomian desa; 4) Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta 5) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

 

 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa meliputi penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evalusi. Pengelolaan Dana Desa dapat dijabarkan sebagai berikut: Pertama, Penganggaran. Proses penganggaran diawali dengan penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana Desa oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN Pengelolaan TKDD, dengan memperhatikan persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, kinerja pelaksanaan Dana Desa, dan kemampuan keuangan negara. Indikasi Kebutuhan Dana Desa tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari yang nantinya dijadikan dasar penganggaran Dana Desa dan penyusunan arah kebijakan serta alokasi Dana Desa dalam Nota Keuangan dan rancangan APBN.

Kedua, Pengalokasian. Dari anggaran yang diterima, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota, yang kemudian dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, aloksi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula. Ketiga, Penyaluran. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melalui KPPN yang selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) yang merupakan rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkan APBD.

Keempat, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran Dana Desa, KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran Dana Desa kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Kemudian Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan realisasi penyaluran Dana Desa kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Untuk penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyusun laporan keuangan tingkat KPA dan menyampaikan kepada Pimpinan PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Dalam rangka sinkronisasi penyajian laporan realisasi TKDD, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat melakukan rekonsiliasi data realisasi atas penyaluran Dana Desa dengan KPA Penyaluran DAK FIsik dan Dana Desa dan Pemerintah Daerah.

 

Kelima, Pedoman Penggunaan. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana desa. Pelaksanan kegiatan itu diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku local dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa setelah mendapat persetujuan Bupati.Walikota dengan memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

Ketujuh, Pemantauan dan Evaluasi. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau KPPN bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Pemantauan tersebut dilakukan terhadap: 1) Penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; 2) Penyaluran Dana Desa; 3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa; 4) Penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Daerah kabupaten/kota; 5) Sisa Dana Desa di RKD; dan 6) Pencapaian keluaran Dana Desa.

 

Alokasi Dana Desa

Pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat desa menjadi fokus penting dalam pembangunan  pemerintah. Hal ini disebabkan wilayah Indonesia sebagian besar berada di pedesaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan Desa. Desa tidak dianggap lagi sebagai obyek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subyek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat.

Berlakunya Undang-Undang tentang Desa tersebut menimbulkan konsekuensi pemerintah Desa memperoleh dana yang dapat dikelola relatif lebih besar. Di sisi lain, dana tersebut harus dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Atas hal tersebut, Pemerintah kemudian menerbitkan berbagai peraturan mengenai Dana Desa untuk mempermudah pengelolaan dan pemanfaatan dana tersebut agar bisa maksimal demi kemajuan pedesaan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Namun di sisi lain, keterbatasan sumber daya dapat menjadi kendala bagi pemerintah pedesaan untuk mengelola sesuai dengan aturan dan tujuan dibentuknya Dana Desa.

Bagi sebagian desa yang masuk dalam kategori minus, dana desa merupakan sumber pembiayaan andalan untuk membiayai pembangunan infrastruktur desa. Lebih-lebih sebagian besar dalam struktur keuangan desa, dana desa menempati porsi terbesar dari total pendapatan desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dengan dana desa yang telah dialokasikan oleh pemerintah, maka diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat maupun tenaga pendampingan desa serta yang tidak kalah penting adalah perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa yang didalamnya terdapat Dana Desa.

 

Implementasi Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah sebagai aktor pelaksana kebijakan untuk mengelola dan menggunakan dana Desa, memiliki kewenangan yang saling berbeda dengan Kewenangan Pemerintah Pusat.

Perbedaan wewenang tersebut semakin terlihat ketika kebijakan Dana Desa diimplementasikan. Peran dan kewenangan Pemerintah Desa lebih dominan dalam menentukan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan Desa. Hal ini disebabkan Desa bergerak menurut RPJMDes-nya masing-masing sehingga program pembangunan di Desa tidak terintegrasi dengan kebijakan pembangunan Daerah, bahkan menimbulkan persaingan program diantara Desa. Sementara di sisi lain Daerah tidak punya wewenang intervensi untuk mengarahkan penggunaan Dana Desa itu agar terintegrasi sesuai kebijakan pembangunan daerah. Kewenangan daerah hanya sebatas “mengarahkan” bukan “memaksa” sehingga berakibat kebijakan dan program pembangunan Desa pun tidak memperhatikan kebijakan dan program pembangunan daerah. Oleh sebab itu dalam mengelola dan menggunakan dana Desa, Desa punya kewenangan luas untuk menentukan program pembangunan sesuai dengan rencana. Kewenangan luas yang dimiliki Desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 19.

Intervensi menjadi sesuatu yang penting sebagai alat untuk mengintegrasikan kebijakan pembangunan Desa dengan kebijakan pembangunan Daerah. Dalam arti lain, bagaimana dengan adanya intervensi, daerah memiliki hak dan porsi untuk memaksa desa agar mengakomodir prioritas kebijakan pembangunan Daerah untuk dilaksanakan di Desa atau menjadi bagian dari kebijakan pembangunan Desa. Dengan demikian secara tidak langsung kebijakan penggunaan dana Desa memberi konstribusi terhadap upaya mewujudkan pertumbuhan pembangunan sesuai RPJM Daerah. Intervensi dan kaitannya dengan peranan pemerintahan terhadap kehidupan rakyat pada umumnya dilakukan melalui empat instrumen, yakni: provision, subsidy, production, and regulation (Hughes, 1998 dalam Setiyono, 2014). Dari keempat instrumen itu, instrumen regulation sangat tepat untuk melekatkan intervensi daerah kepada Desa dalam melaksanakan kebijakan Dana Desa.

Pada kenyataannya, dapat diidentifikasi bahwa pengelolaan dan penggunanaan Dana Desa tidak sesuai yang seharusnya. Hal tersebut antara lain: 1) Desa kesulitan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana mengikuti format laporan APBN; 2) Penggunaan dana tidak tepat peruntukkannya; 3) Aktor pusat semakin sulit mengawasi penggunaan anggaran. Kalau pun dilakukan melalui direct control, berimplikasi terhadap makin membesarnya sumberdaya (manusia dan anggaran) untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi; 4) Desa menjalankan program menurut RPJMDes-nya dan kurang memperhatikan kebijakan pembangunan daerah. Karena Desa memiliki kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah berdasarkan UU Desa; 5) Dengan kewenangan itu tercipta ego-sektoral setiap Desa, sehingga terjadi persaingan antar Desa, dan tidak munculnya sinkronisasi program untuk mendorong pencapaian prioritas pembangunan kawasan dan daerah; 6) Pemerintah Daerah kurang memiliki power terhadap penggunaan Dana Desa. Daerah hanya berwenang memantau dan mengevaluasi; dan 7) Pembangunan Desa tidak terintegrasi dengan arah dan kebijakan pembangunan Daerah.

Dengan melihat realita tersebut dapat dikatakan bahwa pengelolaan dan penggunaan Dana Desa tidak memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah, dan nyatanya program pembangunan Desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah (RPJM Daerah). Dampak ini disebabkan Desa sebagaimana diatur berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memiliki kewenangan luas dalam menentukan rencana programnya, sehingga daerah kesulitan mengintegrasikan kebijakan program pembangunan. Oleh karena itu, untuk mengintegrasikan program pembangunan Desa sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah diperlukan intervensi regulation Pemerintah Daerah guna mengarahkan program Desa mengacu pada kebijakan pembangunan Daerah.

Berdasarkan identifikasi tersebut, dampak yang sangat menonjol dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa adalah Desa dengan kewenangannya cendrung “berdiri sendiri” dan daerah kesulitan untuk mengintegrasikan antara program Desa dengan Kebijakan Daerah.

Pengelolaan dan penggunaan Dana Desa terhadap pembangunan daerah tidak memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah apabila program pembangunan Desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan daerah (RPJM Daerah).(***).

 

 

Diatas Footer
Light Dark