Kiri Sayap
kanan Sayap Kategori
Dibawah Menu

Pengacara Terdakwa Sebut Dakwaan Jaksa Makin Ngawur

RAKYATPOS.COM,SUNGAILIAT - Pengadilan Negeri (PN) Sungailiat menggelar sidang perkara enam warga Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Selasa (29/12/2020).

Sidang dipimpin ketua majelis hakim, Fatimah, S.H, M.H dengan hakim anggota Dewi Sulistiarini, S.H dan Firman Jaya, S.H. Dalam dakwaannya, JPU, Rizal Purwanto mendakwa enam terdakwa dengan pasal 228 dan 263 KUHP.

Setelah mendengar pembacan dakwaan, ketua majelis hakim Fatimah menanyakan kepada terdakwa untuk menanggapi dakwaan pihak JPU. Dan setelah berkonsultasi dengan tim kuasa hukum yang dipimpin Dr.H.Zaidan, S.H, S.Ag. M.H, eksepsi akan dibacakan pada sidang lanjutan yang akan digelar Selasa (5/1/2021).

Keenam terdakwa saat ini tidak dilakukan penahanan oleh pihak pengadilan. Ketua majelis hakim turut meminta kepada terdakwa dalam setiap agenda persidangan, harus kooperatif dan hadir pada pukul 09.00 WIB.

Sementara, JPU, Rizal Purwanto kepada wartawan usai persidangan mengatakan tidak ada perbedaan dari dakwaan sebelumnya. Cuma, kata dia, untuk dakwaan yang baru lebih diuraikan. "Tidak ada bedanya. Cuma lebih diuraikan dan diperbaiki statusnya. Kita lihat saja eksepsi dari penasehat hukumnya nanti," jelas Rizal.

Terpisah, Kuasa hukum terdakwa, Dr.H. Zaidan kepada wartawan menilai dakwaan baru yang diajukan oleh JPU semakin ngawur. Menurutnya perkara yang sudah diajukan dalam sidang, sejatinya tidak bisa dituntut kembali.

"Dalam nebis in idem. Perkara itu tidak bisa dituntut lagi. Tidak hanya menyangkut surat dakwaan tapi mereka ini (enam terdakwa) sudah ditahan kurang lebih 18 hari. Itu sudah dikategorikan pidana. Seseorang yang dituntut dan sudah inkrah tidak bisa dilakukan penuntutan lagi. Makin ngawur itu dakwaannya. Kita yakin 1000 persen," jelasnya.

Seperti diketahui, enam warga Kenanga ditetapkan sebagai tersangka dan didakwa ke pengadilan setelah mengundang masyarakat untuk rapat terkait rencana gugatan keberatan terhadap bau busuk yang diduga dihasilkan oleh limbah pabrik tapioka yang berada di kelurahan itu.

Mereka yakni Robandi alias Abah, Yusuf, Mulyadi alias Aak, Syamsul Effendi, Heti Rukmana dan Aditama kemudian dilaporkan ke polisi, ditetapkan sebagai tersangka hingga ditahan.

Kasus ini juga sempat menarik perhatian para anggota Komisi IV DPR RI, dan Dirjen Gakkum KLHK. Bahkan, dalam RDP bersama Komisi IV DPR RI di Senayan beberapa waktu lalu, Dirjen Gakkum menyebutkan pihaknya masih menyidik kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan PT BAA.

Sebelumnya, pada Kamis (17/2/2020), Majelis Hakim PN Sungailiat yang dipimpin ketua, Fatimah sempat memutuskan keenam terdakwa yang mayoritas mantan ketua RT di Kelurahan Kenanga itu lepas dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Hakim mengabulkan eksepsi yang disampaikan penasihat hukum para terdakwa dalam putusan sela, serta menolak dakwaan JPU terhadap pasal 228 dan atau pasal 263 KUHP pada dakwaan. Namun belakangan, JPU memperbaiki berkas perkara yang sempat ditolak dan dilimpahkan kembali ke PN Sungailiat.

Kuasa Hukum Warga, Zaidan yang didampingi oleh LBH Lingkungan Hidup serta KUBI ketika itu mengatakan eksepsinya saat persisangan terhadap dakwaan jaksa dikabulkan majelis hakim. Dia mengaku bersyukur atas keputusan tersebut dimana dengan gugurnya dakwaan itu berarti selain status hukum enam warga Kenanga, status Yuniot Man juga gugur karena merupakan satu kesatuan.

"Dengan demikian enam warga yang ada di rutan segera dikeluarkan hari ini juga (kemarin-red). Saya sempat menulis kasus Kenanga ini kasus pertama di dunia dimana orang membuat undangan sosialisasi hukum kok bisa dihukum, jadi sangat aneh," tegasnya.

Humas PN Sungailiat, Arief Khadarmo mengatakan ada beberapa hal yang membuat surat dakwaan tersebut gugur demi hukum salah satunya terkait identitas terdakwa.

"Dakwaannya untuk identitas masih ketua RT tapi uraiannya sudah mengundurkan diri. Saksi ahli menurut penasihat hukum mestinya bukan saksi pidana tapi sanksi administrasi," ungkap Arief kepada wartawan, Kamis (17/12/2020).

Meskipun begitu, ia mengatakan penuntut umum dan penasehat hukum masih punya hak untuk mengajukan upaya hukum jika tidak sependapat dengan majelis hakim.

"Jadi ini baru formalitas surat dakwaan, belum melihat materi pokok perkara, majelis belum memutuskan terbukti atau tidak. Pihak penuntut umum dan penasehat hukum bisa melakukan perlawanan tapi akan diperiksa oleh pengadilan tinggi," jelas Arief ketika itu.(2nd/10)

Diatas Footer
Light Dark