Penanggulangan Preventif Politik Uang Menuju Pilkada 2020

  • Whatsapp

Oleh: Iranti Lamtiar Purba

Mahasiswa Fakultas Hukum

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan salah satu bagian terpenting bagi kehidupan bernegara Indonesia khususnya di era reformasi saat ini. Mengingat negara kita Indonesia adalah sebuah negara Demokrasi, penyelenggaraan Pemilu yang termasuk pula didalamnya Pilkada, merupakan salah satu bukti perwujudan pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung (indirect democracy), dimana pada sistem ini, tujuan dilaksanakannya Pilkada ialah agar Kepala-kepala Daerah benar adanya bertindak atas nama rakyat, sehingga pemilihannya harus dilakukan secara langsung oleh rakyat itu sendiri. Dengan kata lain penyelenggaraan Pilkada dapat dikatakan sarana pemberian mandat kepada Kepala Daerah oleh rakyat sendiri untuk memperjuangkan kepentingan rakyat itu juga. Sejatinya Pemilihan Kepala Daerah sebagai mekanisme pemilihan haruslah dilandasi semangat Kedaulatan Rakyat dan dilaksanakan secara demokrasi.

Baca Lainnya

Dimulainya Pilkada secara langsung sebenarnya terjadi setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.22 tahun 2007 jo. Undang-Undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 4 yang menentukan bahwa “Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Walil Kepala Daerah secara langsung..”. Sebagaimana pula diamanatkan dalam Pasal 18 ayat 4 UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara Demokratis, sehingga menunjukkan bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah haruslah sesuai dengan maksud dari Demokratis itu sendiri, dimana semua rakyat memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka mejadi lebih baik lagi dengan adanya Kepala Daerah.

Seperti yang terasumsi, manfaat atau pentingnya suatu Pilkada, yaitu: Pertama, Pilkada ditujukan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta menunjukan letak demokrasi yang berada di tangan rakyat. Kedua, rakyat dapat menentukan wakil rakyat yang akan mengatur jalan nya pemerintahan. Ketiga, Pilkada dijadikan sebagai sarana membentuk perwakilan politik sehingga rakyat dapat memilih wakil yang bisa dipercaya, serta bisa mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat yang memilihnya, sehingga semakin tinggi kualitas Pilkada akan semakin baik juga kualitas para wakil rakyatnya. Keempat, Pilkada sebagai sarana pemimpin politik dan memperoleh legitimasi atau keabsahan dari rakyatnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pilkada serentak yang akan dilakukan di seluruh Indonesia khususnya juga dilaksanakan oleh beberapa kabupaten di Bangka Belitung tahun 2020 ini, harus dapat diupayakan secara maksimal dan juga optimal baik oleh KPU maupun KPUD. Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 mendatang perlu adanya sinergi bersama, agar tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran terhadap Pilkada untuk menciptakan Pilkada sebagaimana diharapkan oleh rakyat dan negara Indonesia sebagai negara Demokratis.

Namun, menuju Pesta Demokrasi yaitu Pilkada serentak yang akan dilaksanakan oleh Bangka Belitung pada tanggal 23 September 2020 yang akan dating, ternyata tidak sedikit mendatangkan stigma negatif terhadap proses pelaksaan Pilkada tersebut, dengan isu-isu maraknya kegiatan Money Politic (Politik Uang) dimana dalam Undang-Undang Pilkada ditetapkan sebagai suatu pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada, yang diatur pula dalam Undang-Undang KUHP Pasal 149 ayat 1 dikelaskan bahwa kegiatan money politik dapat dijerat hukuman pidana selama sembilan bulan atau denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah. Yang dimaksud dengan money politic (politik uang) adalah uang yang ditujukan dengan maksud-maksud tertentu seperti contohnya untuk untuk melindungi kepentingan politik kandidat tertentu dalam Pilkada, yang dilakukan dengan membeli hak suara rakyat untuk memilihnya dengan iming-iming imbalan yang bersifat finasial. Bentuk dari money politic pun berbeda-beda, ada yang langsung diberikan dalam bentuk uang tunai, namun ada pula yang berupa bantuan-bantuan secara fisik pendukung kampanye pasangan kandidat tertentu (Teddy Lesmana,2011).

Dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung,tentu nya ada beragam cara yang digunakan untuk melakukan money politic yakni: (1)Politik uang secara langsung bisa dilakukan dalam bentuk pembayaran tunai dari tim sukses calon tertentu. (2)Dapat diberikan melalui sumbangan dari para bakal calon kepada parpol yang mendukung nya. (3) Sumbangan wajib yang disyaratkan oleh suatu parpol kepada para kader partai atau bakal calon yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah (Wahyudi Kumorotomo,2009).  Peluang munculnya money politik ini dapat dilihat dari beberapa lingakaran penyaluran money politik yaitu: (1)Transaksi antara elit ekonomi kepada pasangan calon Kepala Daerah. (2)Transaksi antara pasangan calon kepada partai politik. (3)Transaksi pasangan calon kepada tim kampanye dan petugas-petugas Pilkada. (4) Transaksi antara calon dan tim kampanye kepada massa pemilih atau dengan kata lain proses pembelian hak suara rakyat oleh calon kandidat.

Ditengah ketat dan tinggi nya persaingan untuk mendapat kan banyak suara dalam Pilkada memang uang menjadi pilihan yang dilakukan para kandidat sebagai alat tukar dengan suara rakyat, sehingga menurut Penulis hal tersebut  akan menimbulkan dampak-dampak negatif dalam beberapa aspek, yakni: Pertama, aspek ekonomi. Seorang Kepala Daerah yang terpilih karena politik uang cenderung lebih berpotensi untuk melakukan tindakan korupsi dengan kata lain untuk mengembalikan uang yang dipakai membeli hak suara rakyat dalam praktik politik uang sebelumnya. Kedua, aspek sosial dan budaya. Dengan adanya praktik politik uang yang dilakukan pada  saat Pilkada akan memungkinkan timbulnya budaya suap menyuap dikalangan masyarakat yang akan sulit dihindari. Ketiga, terpilihnya Kepala Daerah yang dengan cara politik uang bisa jadi orang yang kurang atau bahkan tidak memiliki kompetensi kepemimpinan, pengetahuan dan ketrampilan untuk membangun daerah. Tidak bisa dipungkiri bahwa politik uang menunjukkan bagi mereka yang mempunyai banyak uang menjadikan hal tersebut sebagai alat pencapaian kekuasaan.

Selain itu, politik uang juga dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor lain, seperti minimnya kedekatan partai politik dengan masyarakat. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh indikator politik Indonesia, setidaknya terdapat sekitar 85.5% partai politik yang tidak memiliki kedekatan dengan masyarakat, sehingga dengan cara lain untuk mendapatkan suara rakyat maka partai politik melakukan politik uang, agar tetap mendapat suara rakyat sebanyak-banyaknya walaupun tanpa ada kedekatan khusus dengan rakyat.

Di tengah ketat dan tingginya persaingan antara calon-calon kandidat Kepala Daerah, menjadikan kegiatan politik uang ini semakin diminati pada saat pelaksanaan Pilkada, yang tentunya akan banyak menyumbangkan dampak negatif bagi Pilkada itu sendiri. Dengan demikian Penulis beranggapan harus dilakukannya sebuah upaya dalam penanggulangan dari tindakan politik uang ini, agar terciptanya Pilkada serentak yang Bersih.

Secara pengertiannya, upaya penanggulangan diartikan sebagai sebuah usaha guna mencapai suatu maksud tertentu dengan tujuan untuk menanggulangi suatu pelanggaran yang dalam hal ini adalah politik uang. Untuk menghindari kembali terjadinya politik uang dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilakasanakan pada tanggal 23 September 2020 nanti, diperlukan suatu upaya penanggulangan preventif. Apa itu upaya preventif? Upaya preventif adalah suatu upaya pengendalian yang dilakukan untuk mencegah ataupun mengurangi kemungkinan terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Upaya preventif atau pencegahan dilakukan oleh manusia baik secara pribadi maupun berkelompok untuk melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin akan terjadi. Karena tujuan dari upaya preventif adalah untuk mencegah sebelum terjadinya kemungkinan yang tidak diinginkan. Umumnya usaha yang dilakukan tidak memerlukan biaya maupun tindakan lain yang berat, karena memiliki sifat mencegah sebelum terjadinya.

Begitu pula dengan Kegiatan politik uang, sebaiknya ditanggulangi dengan upaya preventif. Penanggulangan terjadinya kegiatan politik uang dilakukan untuk mencegah terjadi atau timbulnya tindakan politik uang yang pertama kali. Mencegah tindak politik uang lebih baik daripada mencoba untuk memberikan didikan kepada pelaku politik uang, agar tidak melalukan hal tersebut dan kembali menjadi lebih baik. Upaya preventif umumnya sangat diutamakan dalam penanggulangan kegiatan politik uang karena dapat memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu.

Melihat dari uraian di atas, dapat diberikan beberapa bentuk upaya preventif penganggulangan kegiatan politik uang, seperti: Pertama, Upaya penganggulangan politik uang oleh Komisi Pemilihan Umum setiap daerah. Tugas dan upaya penganggulangan yang dapat dilakukan oleh setiap Komisi Pemilihan Umum dapat dilakukan pada masa tahap persiapan dan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dengan mensosialisasikan, mengimbau kepada para calon pasangan, membuat aturan yang jelas mengenai sistem pemilihan yang akan dilakukan, membatasi dana kampanye, karena berpotensi sebagai langkah awal kegiatan politik uang dan membatalkan calon yang teridentifikasi melakukan kegiatan politik uang.

Kedua, upaya penganggulangan politik uang oleh Badan Pengawas Pemilu, dapat membentuk kaki tangan di tiap daerah yang akan melakukan Pilkada sebagai perpanjangan tangan dari Badan pengawas untuk mengamati segala kegiatan yang dilakukan oleh calon. Selain itu juga dapat melakukan kegiatan sosialisasi secara langsung mengenai pencegahan pelanggaran pemilu dengan melibatkan tiap-tiap komponen masyarkat juga melibatkan LSM. Ketiga, upaya penanggulangan preventif politik uang oleh Polda dapat juga dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat, imbauan, pembinaan, bahkan dapat melakukan pembentukan satgas anti politik uang. Dengan demikian, kegiatan politik uang dapat dicegah sebelum akhirnya terjadi dan merugikan setiap kepentingan yang ada.

Menurut Penulis, solusi untuk mencegah terjadinya politik pada Pilkada 2020 yang kerap terjadi dan dilakukan oleh para calon Kepala Daerah untuk mencapai kekuasaannya adalah dengan melakukan upaya penanggulangan preventif. Penulis beranggapan bahwa dengan adanya penganggulangan preventif ini, kegiatan politik uang dapat dicegah secara perlahan sebelum terjadi kegiatan yang nyata pada Pilkada serentak 2020. Ingat! dengan satu pepatah yang mengatakan “Lebih baik mencegah daripada mengobati”.

Sama halnya dengan pepatah tersebut Penulis merasa bahwa lebih baik dilakukan upaya pencegahan sebelum terjadinya kegiatan politik uang menuju Pilkada Serentak nanti, yaitu dengan melakukan upaya preventif yang sudah dijelaskan di atas daripada harus memperbaiki dan mengembalikan Pilkada yang sudah terinfeksi kegiatan politik uang menjadi lebih baik, sehingga tidak akan  ada korban atau pihak yang akan dirugikan dalam Pilkada Serentak, sekaligus menciptakan Pilkada serentak yang LUBERJURDIL. Ajakan Penulis, kepada seluruh masyarakat yang memiliki hak suara agar lebih bijak dan pintar dalam memilih Kepala Daerah di Pilkasa Serentak September 2020 mendatang, karena apa yang anda pilih akan berpengaruh terhadap anda dan Daerah anda. (***)

Related posts