New Normal, Lampu Merah dan Resesi Ekonomi

  • Whatsapp
Desti Ritdamaya
Guru SMKN 1 Sungailiat, Bangka, Babel

Dalih untuk pemulihan roda ekonomi, pemerintah resmi memberlakukan new normal sejak 1 Juni lalu, di saat kurva kasus Covid-19 belum melandai. Lima tahapan new normal telah diberlakukan. Harapan pemerintah pada akhir Juli/awal Agustus ini seluruh kegiatan ekonomi sudah dibuka semua. Selama new normal, jumlah korban infeksi Covid-19 meningkat tajam. Mulai dari 26.940 kasus positif, dengan korban yang meninggal sebanyak 1.641 orang (1 Juni 2020), hingga 86.521 kasus positif dengan korban yang meninggal 4.143 orang (19 Juli 2020). Bahkan per tanggal 18 Juli 2020, kasusnya melampaui negara China sebagai negara pertama pusat penyebaran Covid-19. Tren penambahan kasus terinfeksi melebihi angka 1.000 dalam rentang waktu 24 jam, sudah menjadi ritme harian dalam sebulan terakhir.

Lampu merah. Demikian ucapan Presiden Jokowi menyikapi rekor tertinggi penambahan kasus dalam per hari sebanyak 2.657 pada 10 Juli 2020 lalu. Penambahannya melonjak dua kali lipat dari laporan harian sebelumnya. Dengan penambahan kasus tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan DKI Jakarta. Ucapan Presiden tersebut mengisyaratkan bahwa kondisi saat ini, belum aman. Bahaya Covid-19 senantiasa mengintai dari berbagai arah. Kewaspadaan rakyat harus lebih ditingkatkan selama new normal. Karena kenyataannya  kurva kasus jauh dari kata melandai, masih cenderung melengkung ke atas.

Kondisi semakin pelik. Karena tidak hanya nyawa anak negeri yang berjatuhan, keadaan ekonomi pun semakin memburuk. MenKeu Sri Mulyani menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2020 hanya mampu tumbuh 2,97 %. Padahal, tekanan pandemi Covid-19 di Indonesia baru terjadi di bulan Maret. Untuk kuartal II-2020, merosot tajam dengan kontraksi hingga minus 5,1 persen. Untuk kuartal III-2020 diproyeksi tumbuh minus 1 persen hingga 1,2 persen. Kuartal IV-2020 hanya dikisaran 1,6 persen hingga 3,2 persen. Artinya, pemberlakuan new normal pun belum menjamin membaiknya pertumbuhan ekonomi. Bahkan dengan proyeksi MenKeu di atas, ancaman resesi ekonomi pun di ambang mata. Resesi ini, akan berdampak nyata pada peningkatan jumlah pengangguran dan angka kemiskinan.

Sebenarnya, krisis sudah terjadi pada awal tahun 2020. Sebelum pandemi Covid-19 mencuat di Indonesia, walaupun tingkat keparahannya belum begitu nampak. Hal ini dapat di indra oleh para pakar maupun praktisi ekonomi. Bukti krisis ini, dapat dibaca dari data-data ekonomi Indonesia awal tahun 2020. Seperti pertumbuhan ekonomi tidak pernah mencapai target serta tidak berkualitas (tidak mampu menyerap tenaga kerja); defisit APBN dalam beberapa tahun secara berturut-turut; utang luar negeri yang menggunung; ketergantungan impor luar negeri; rupiah yang terus terdepresiasi; harga-harga komoditas Sumber Daya Alam (SDA) jatuh di pasaran luar negeri; dan lain sebagainya.

Baca Lainnya

Pemerintah pun nampaknya semakin dilema menghadapi kombinasi krisis kesehatan dan ekonomi ini. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Bagi pemerintah ibarat memakan buah simalakama, memilih menekan penyebaran kasus Covid-19 ataukah menyelamatkan perekonomian. Rakyat hari ini, tentu saja membutuhkan sikap tanggap dan tegas pemerintah mengatasi kombinasi krisis ini. Pemerintah tidak boleh membiarkan permasalahan ini menjadi berlarut-berlapis yang akan menjadi bumerang bagi rakyat.

 

Akar Masalah

 Melihat track record pemerintah mengatasi pandemi Covid-19, sebenarnya secara jujur dikatakan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan ekonomi daripada kesehatan rakyat. Sejak awal kasus Covid-19 mencuat di Wuhan China, pemerintah lalai melakukan tindakan antisipasi serbuannya. Pemerintah malahan memberikan insentif untuk maskapai penerbangan, diskon tiket dan tarif hotel bagi wisatawan domestik dan asing sebesar 30 persen. Alasannya, untuk mendorong pariwisata di Indonesia. Ketika serbuan Covid-19 mulai mengganas dan memakan korban, desakan karantina wilayah (lockdown) berbagai pihak terutama pakar kesehatan kepada pemerintah ditanggapi dengan “sentimen”. Pemerintah sengaja “lari” dari kewajiban memenuhi kebutuhan dasar rakyat terutama pangan apabila lockdown diberlakukan (sesuai UU Nomor 6 tahun 2018). Akhirnya, solusi yang diambil pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tetapi, kebijakan PSBB ini pun dinilai setengah hati, terbukti dengan masih dibukanya transportasi publik, dan beroperasinya perusahaan atau perkantoran.  PSBB pun tidak efektif, karena korban semakin berjatuhan.  Setelah 3 bulan penerapan PSBB, di saat kurva kasus menanjak naik, pemerintah malah memberlakukan new normal.

Mengutip pernyataan ekonom dari INDEF, Tauhid Alam yang dimuat dalam cnnindonesia.com pemerintah tidak bisa menyelamatkan keduanya (ekonomi dan nyawa rakyat) secara bersamaan. Semestinya, pemerintah fokus dalam menurunkan kasus virus corona terlebih dahulu baru ekonomi. Selaras juga dengan pernyataan ekonom CORE, Yusuf Rendy Manilet bahwa pemerintah perlu menghitung lagi dampak dari kebijakan new normal. Efeknya justru berbahaya, karena penularan virus corona semakin menanjak. Bila tren penularan tak kunjung turun, aktivitas ekonomi pun otomatis tidak jalan.

Para pakar ekonom pun berpendapat seperti demikian, apalagi para pakar kesehatan. Banyak pakar kesehatan menyatakan bahwa solusi paling efektif memutus mata rantai pandemi ini, hanyalah dengan lockdown. Terbukti dengan lockdown, Malaysia, Italia, China, Prancis, Spanyol dan negara lainnya berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19. Ekonomi negara tersebut sekarang juga mulai pulih kembali.

Memprioritaskan ekonomi daripada kesehatan, terjadi karena pemerintah dalam pelayanan dan pengurusan rakyatnya berasaskan materi/manfaat semata. Asas ini, merupakan khas sistem kapitalisme. Asas ini jualah yang diberlakukan dalam sistem ekonomi negara. Sehingga negara hari ini, menjadikan pajak sebagai sumber pertama dan utama negara, sektor non riil sebagai tumpuan, dan uang kertas sebagai alat tukar dan komoditas.

Kebebasan kepemilikan (liberalisasi) menjadikan pengelolaan SDA atau aset strategis lainnya, bukan pada tangan negara. Tetapi diserahkan pada badan usaha (korporasi) baik atas nama pemerintah, swasta, asing maupun aseng. Peran negara minimalis, hanya sebagai regulator. Akibatnya, negara hanya mendapatkan ‘jatah’ sedikit dari peran ini. Sehingga mau tidak mau harus menggenjot seabrek pajak dari rakyat, agar tetap berjalan denyut kehidupan negara. Di masa pandemi seperti sekarang, ketika ‘perahan’ pajak tidak dapat diandalkan, maka negara pun ’kelimpungan’ menutupi defisit anggaran.

Sektor non riil menjadi tumpuan, sebenarnya ketahanannya sangat rapuh dan rentan krisis. Karena yang diperdagangkan dalam sektor ini, bukan barang dan jasa. Tetapi uang dan produk derivatifnya seperti saham, obligasi, valuta asing, reksadana dan sebagainya. Sektor ini, juga dipenuhi dengan spekulasi. Sehingga sektor non riil terkait dengan riba. Terbukti saat pandemi seperti sekarang, sektor non riil di pasar modal mengalami tekanan dan kerugian yang dahsyat.

Alat tukar dalam transaksi barang dan jasa sekarang menggunakan uang kertas (fiat money). Uang kertas adalah sistem mata uang berbasis kepercayaan. Karena uang ini dicetak dengan mesin percetakan, diberi nominal angka tertentu. Lalu dilegalkan oleh stempel pemerintah atau otoritas moneter negara. Nilai nominal uang kertas tidak didukung oleh nilai yang bersifat melekat pada uang itu sendiri (nilai intrinsik). Akhirnya, mudah sekali terjadi inflasi. Tidak dipungkiri sumber inflasi yang kerap terjadi di berbagai negara baik skala ringan hingga hiper akibat penggunaan uang kertas.

Ketiga hal di atas lah yang membuat krisis, resesi hingga depresi ekonomi kerap terjadi dalam negara berbasis ekonomi kapitalisme. Termasuk di negeri tercinta ini. Jadi, sebenarnya Covid-19 hanyalah pemantik atau pemercepat saja. Bukan penyebab utama krisis/resesi/depresi ekonomi. Selama sistem ekonomi kapitalisme diterapkan, selama itu juga masalah krisis ini tidak akan terselesaikan. Karena sistem ekonomi kapitalisme membawa ‘gen’ krisis pada setiap negara yang menerapkannya. Efeknya membawa pada kemiskinan dan kesengsaraan rakyat secara sistemik.

 

Solusi Islam

 Islam memandang jiwa manusia sangat berharga. Menjaga jiwa manusia (hifdz an-nafs) adalah salah satu dari tujuan syari’at (maqhashid syari’ah). Rasulullah SAW bersabda : Artinya : “Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah, ketimbang terbunuhnya nyawa seorang Muslim.” (HR. Nasai 3987, Turmudzi 1455).

Sehingga ketika terjadi wabah penyakit menular yang akan mengancam jiwa manusia, tidak ada lagi kompromi masalah ekonomi. Kesehatan rakyat harus menjadi prioritas utama. Sehingga negara dalam Islam harus berorientasi menyelamatkan jiwa rakyat. Berusaha memutus mata rantai penyebaran wabah penyakit menular tersebut, sesuai dengan tuntunan hukum syara’. Yaitu menerapkan karantina wilayah (lockdown). Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW : “Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Selama lockdown tentu roda ekonomi rakyat tidak bisa berjalan sebagaimana kondisi normal. Sehingga kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan) rakyat dijamin oleh negara. Sebagaimana Umar bin Khattab Khalifah kaum muslim saat itu, membagikan kebutuhan pokok secara gratis kepada rakyat Madinah yang  paceklik. Bagi rakyat yang sakit terkena wabah, pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai dan gratis. Karena Islam memandang kesehatan rakyat sebagai kebutuhan dasar manusia.

Memang diakui mengatasi penyakit menular dengan solusi seperti di atas, membutuhkan anggaran yang besar. Bahkan ekonomi negara akan goyang. Tetapi hal ini dapat diatasi, karena sistem ekonomi Islam tangguh dan tahan krisis.

Dalam Islam liberalisasi kepemilikan umum tidak diperbolehkan. Sesuai dengan hadits Rasulullah SAW, artinya : Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api (H.R.Abu Dawud dan Ahmad).

Negara tidak berhak untuk memiliki dan menguasai kepemilikan umum ini. Peran negara hanya mengeksplorasi dan mendistribusikannya kepada rakyat, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Diharamkan pengelolaannya diserahkan pada individu atau korporasi baik swasta, asing maupun aseng. Hasil dari pengelolaan SDA atau aset strategis lainnya, menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara. Dan hanya digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Ekonomi Islam lebih menitikberatkan investasi sektor riil. Islam tidak akan mentolerir berkembangnyanya investasi sektor non riil (pasar modal/saham). Karena uang adalah alat tukar, bukan komoditas yang diperdagangkan. Sektor riil ini, dapat memastikan harta kekayaan di tengah rakyat dapat berputar. Serta mencegah terjadi penimbunan kekayaan hanya pada segelintir orang.

Islam mewajibkan penggunaan mata uang berupa emas (dinar), perak (dirham) atau uang subtitusi (berupa kertas atau logam) yang didukung oleh emas dan perak. Jadi, nilai nominal uang ditentukan oleh harga atau kekuatan komoditas yang menjadi fisik atau pendukungnya (nilai intrinsik). Kondisi tersebut, membuat negara tidak bebas memproduksi uang yang beredar. Negara hanya dapat menambah jumlah uang subtitusi baik kertas ataupun logam sesuai dengan peningkatan kepemilikan cadangan emas dan perak. Faktor inilah yang menjadikan emas dan perak dapat menjamin kestabilan finansial. Sejarah sudah membuktikan bahwa dengan penggunaan mata uang emas dan perak, masalah-masalah finansial seperti inflasi, volatilitas dan rendahnya daya beli rakyat dapat dihindarkan.

Penjagaan terhadap jiwa manusia secara sempurna, disertai dengan jaminan kemakmuran rakyat adalah keniscayaan ketika sistem Islam diterapkan secara kaffah. Tidak rindukah kaum Muslim dengan penerapan sistem Islam ?

 Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan (Q.S. Al Anfal ayat 24). Wallahu a’lam bish-shawabi.(***).

 

 

 

 

Related posts