Mangrove Mengurangi Bencana dan Meningkatkan Ekonomi

  • Whatsapp
Oleh: Darman Suriah, S.Hut
Penyuluh Kehutanan Ahli Madya Dinas Kehutanan Prov. Kep. Babel

Fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara rawan bencana alam di dunia, mau tidak mau menuntut kesiapan pemerintah dan masyarakatnya dalam bertindak dalam menghadapi bencana. Sebagai negara tropis yang berada di “ring of fire” atau daerah cincin api (daerah yang sering mengalami gempa dan gunung meletus), selain potensi bencana gempa bumi, gunung meletus,  tsunami, terdapat bencana yang rutin terjadi seperti kebakaran hutan, kabut asap, banjir, dan tanah longsor, untuk itu diperlukan perbaikan lingkungan alam (ekologi) guna mengatasi kedaruratan bencana tersebut, Salah satu langkah strategis dalam mengantisipasi bencana adalah dengan melakukan penanaman tanaman pada daerah – daerah yang rawan bencana serta melakukan tanaman mangrove pada pemukiman yang berdekatan dengan pantai, jika penanaman mangrove didekat pantai maka setelah berumur 3 – 5 tahun tanaman mangrove mampu meminalisir laju air ke daratan dan dapat mengurangi dampak kerusakan hal hal ini seperti tsunami.

Untuk merehabilitasi mangrove rusak, sebetulnya pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor. 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove, dan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional.

Selain itu, ada juga dukungan para pihak untuk percepatan pemulihan Rehabilitasi Hutan Lahan mangrove, Penyusunan One Map One Mangrove untuk Nasional, penguatan peran Kelompok Kerja Mangrove tingkat nasional dan daerah.

Sebagai tindak lanjut dari upaya pemulihan Rehabilitasi Hutan dan lahan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia  Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial, pengertian Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Baca Lainnya

Pemberian izin perhutanan sosial ini juga jadi upaya pencegahan bencana, hal ini dikarenakan adanya keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan sesuai dengan potensi kawasan tersebut. Sebagai tindak lanjut program tersebut Caranya, setiap wilayah kecamatan akan ada penyuluh kehutanan sebagai focal point dalam pendampingan kelompok masyarakat mulai pra izin sampai pasca izin.Pemberian izin perhutanan sosial ini lebih strategis dan terintegrasi. Banyak masyarakat miskin di sekitar kawasan hutan dalam upaya penanganan banjir dan longsor. Selain longsor dan banjir bandang, Indonesia juga rawan terhadap bencana gempa. Terkadang, dari gempa tersebut, akan memicu kejadian tsunami. Untuk meminimalisir dampak tsunami, salah satu  menggalakkan kembali penanaman mangrove di pantai. Berbagai manfaat diperoleh dari tanaman mangrove seperti sebagai penyerap polutan, pencegah intrusi air laut, penelitian dan pendidikan, penyimpan karbon, wisata alam, tempat pemijahan aneka biota laut, pelindung garis pantai dari abrasi dan tsunami, penyedia Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu, serta tempat berlindung dan berkembang biaknya berbagai jenis fauna ekosistem payau.

Saat ini, Indonesia memilki kurang lebih 19 % dari mangrove dunia yaitu 3,48 Juta Hektar, terdiri dari kondisi mengrove baik seluas 1,67 juta hektar dan kondisi mangrove rusak seluas 1,81 Juta hektar. Dari luas tersebut Berdasarkan data hasil survey Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai  Musi Tahun 2006 luas mangrove di Provinsi Kep. Bangka Belitung 273.692,81 Hektar, sedangkan hasil survey pemetaan mangrove indonesia yang dilakukan BAKORSURTANAL tahun 2009 di ketahui luas tutupan mangrove di Provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar 64.567,396 Hektar dengan luas yang telah mengalami kerusakan seluas 36.000 Hektar.

Secara Pengertian, Hutan mangrove adalah suatu ekositem hutan yang terdiri dari kelompok pepohonan yang bisa hidup dalam lingkungan berkadar garam tinggi. Salah satu ciri tanaman mangrove memiliki akar yang menyembul ke permukaan. Penampakan mangrove terlihat seperti hamparan semak belukan yang memisahkan daratan dan lautan. Kata mangrove berasal dari kata mangue (bahasa Portugis) yang berarti tumbuhan, dengan grove (bahasa Inggris) yang berarti belukar. Hutan mangrove adalah suatu kelompok jenis tumbuhan berkayu yang tumbuh di sepanjang garis pantai tropis dan subtropis yang terlindung dan memiliki semacam bentuk lahan pantai dengan tipe tanah anaerob atau tanah dengan kadar oksigen terbatas.

Perlu diingat bahwa ada perbedaan antara istilah mangrove dan bakau yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Pada hal mangrove dan bakau merupakan dua istilah berbeda. Bakau merupakan istilah bahasa Indonesia juga Malaysia yang mengacu pada salah satu jenis tanaman yang aada di hutan mangrove, biasanya berasal dari genus Rhizophora. Sedangkan istilah mangrove mengacu pada semua jenis tanaman yang tumbuh di sekitar garis pantai dan bisa hidup di lingkungan yang bersalinitas tinggi. Termasuk di dalamnya berbagai jenis pohon yang disebut bakau tadi. Ciri-ciri khas yang hutan mangrove tidak dimiliki oleh hutan lain, diantaranya Tidak terpengaruh iklim, Hutan tidak mempunyai struktur tajuk, Tanah tergenang air laut (baca: jenis-jenis air), Tanah rendah pantai dan Jenis-jenis pohonnya biasanya terdiri dari api-api (Avicenia sp.), pedada (Sonneratia sp.), bakau (Rhizophora sp.), lacing (Bruguiera sp.), nyirih (Xylocarpus sp.) nipah (Nypa sp.).

Sebagai tindak lanjut dari gerakan dalam menanggulangi bencana khususnya dalam konsep rehabilitasi hutan dan lahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 07 Febuari 2020, bertempat di lokasi Hutan Kemasyarakatan Belantu Jaye Desa Tanjung Rusa Kecamatan Membalong Belitung telah dilakukan Launching Program Gerakan Penanaman Mangrove dan Jambu Mete dengan target penanaman mangrove sebanyak 613.500 batang atau 185,9 hektar dan  target jambu mete dengan varietas populasi muna sebanyak 589.200 batang atau sekitar 723 hektar, didalam gerakan penanaman mangrove khususnya akan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat khususnya kelompok – kelompok tani hutan yang telah mendapat akses izin perhutanan sosial dalam program rehabilitasi mangrove itu juga akan di coba dikembangkan dengan pola silvovishery yaitu budidaya kepiting dengan tanaman mangrove sebagai insentif bagi kelompok masyarakat yang telah melakukan rehabilitasi mangrove.

Jika program ini berkembang dengan baik, maka banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan menerapkan silvofishery pada tambak budidaya seperti: 1). Peningkatan produksi dari hasil tangkapan alam dan ini akan meningkatkan pendapatan petani ikan; 2). Mencegah erosi pantai dan intrusi air laut ke darat, sehingga pemukiman dan sumber air tawar dapat dipertahankan; 3). Dengan model sistem silvofishery, aspek ekonomi masyarakat dapat terpenuhi dari kegiatan budidaya ikan dan udang dalam tambak, sedangkan aspek perlindungan pantai dan konservasi bakau dilakukan dengan tetap menjaga bakau-bakau di pematang tambak dan bagian luar dari tambak; 4). Kegiatan penanaman bakau dan pembuatan tambak dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat tanpa bantuan pemerintah, sehingga konsep social forestry atau community forestry tercipta dengan sendirinya di wilayah pesisir tersebut.

Guna melaksanakan hal tersebut pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan regulasi melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Republik Indonesia  Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017  Tentang  Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Pada  Kesatuan Pengelolaan Hutan pada pasal 7 ayat 1 disebutkan  Penyelenggaraan kerja sama pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi, dapat berupa usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dengan kegiatan usaha yang dapat dilakukan dengan pola agroforestry, silvopastura, dan/atau silvofishery.

Jadi, secara aturan yang ada konsep pengembangan Silvofishery atau Wanamina di dalam kawasan hutan baik di hutan lindung (hutan lindung pantai / mangrove) maupun hutan produksi dapat dilakukan dengan menerapkan konsep Silvofishery atau Wanamina secara benar dan berwawasan lingkungan melalui skema Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Republik Indonesia  Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 Tentang  Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Pada  Kesatuan Pengelolaan Hutan. Pengertian benar disini kegiatan penanaman mangrove merupakan kegiatan utama, sedangkan pemeliharaan ikan/ udang merupakan insentif pemerintah kepada masyarakat yang telah melakukan penanaman / rehabilitasi hutan mangrove yang berpedoman pada Lampiran 1 Peraturan Menteri Kehutanan P.03/MENHUT.V/2004 tertanggal 22 Juli 2004 pada Bagian Keempat tentang Pedoman Pembuatan Rehabilitasi Hutan Mangrove, Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Dimana dalam rehabilitasi hutan mangrove yang menerapkan silvofisheri dikenalkan 4 Pola tumpang sari tambak  dan mangrove yaitu  pola empang parit tradisional, pola komplangan, empang parit terbuka dan pola kao-kao, dengan pengembangan kegiatan sylvofishery secara lebih tertata dan perbandingan antara hutan dan tambak sebesar 80% : 20%, dimana hutan 80% dan tambak 20 %, jadi sebagai contoh jika rebilitasi mangrove yang dilaksanakan seluas 10 Hektar, maka rehabilitasi mangrovenya seluas 8 Hektar dan luasan tambaknya seluas 2 Hektar. ”Save Forest Babel” Hutan lestari rakyat sejahtera”.(***).

 

Related posts