Lagi, Mantan Kades di Belitung Tersangkut Korupsi

  • Whatsapp

Diduga Selewengkan Dana SILPA Rp890 Juta

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belitung, Ali Nirudin, SH. MH. (Foto: Dok)

RAKYATPOS.COM, TANJUNGPANDAN – Besarnya dana yang mengalir ke desa-desa untuk pembangunan wilayah perdesaan, ternyata banyak membuat oknum kepala desa gelap mata.

Tak jarang, penggunanan dana desa disalahgunakan oleh oknum kepala desa dan bendahara untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Salah satunya berakibat pada gagalnya proyek di desa dan pemerataan pembangunan yang diharapkan jauh dari harapan pemerintah.

Hal ini juga terjadi di desa-desa Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa oknum kades dan bendahara desa harus berurusan dengan hukum, setelah tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana desanya.

Baca Lainnya

Seperti Kades Tanjung Binga, Terappe, di Kecamatan Sijuk dan Kades Pegantungan, Ahid di Kecamatan Badau yang dikabarkan harus mengembalikan uang ratusan juta rupiah dana desa. Kemudian pembangunan proyek kantor Desa Air selumar, Kecamatan Sijuk yang tidak selesai juga masuk bidikan pihak kejaksaan.

Namun, kedua orang kades yang terindikasi merugikan keuangan desa hingga ratusan juta rupiah itu, masih melenggang bebas setelah beberapa waktu lalu mengembalikan kerugian negara tanpa proses hukum lebih lanjut.

Dan kini, giliran mantan Kades Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Abdul Halim yang berurusan dengan pihak Kejaksaan Negeri Belitung.

Abdul Halim diduga menyelewengkan dana ratusan juta anggaran SILPA Desa Air Saga tahun anggaran 2019. Modus yang digunakan adalah dengan membuat anggaran fiktif.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun wartawan, mantan Kades Air Saga Abdul Halim ini diduga menggunakan dana SILPA sebesar Rp890.000.000 untuk kepentingan pribadi. Akibat perbuatannya, kades dan bendahara harus bolak balik dipanggil tim kejaksaan.

Kabid PMD pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PPKBPMD), Antonio Apriza mangaku, sudah mendengar adanya informasi dugaan penyelewengan dana SILPA Desa Air Saga, yang nilainya ratusan juta rupiah ini. Namun ia tidak mengetahui secara pasti karena evaluasi dana desa sudah menjadi kewenangan pihak kecamatan.

“Kewenangan evaluasi dana desa itu ada di kecamatan, di sini hanya registrasi,” kata Antonio beberapa waktu lalu saat dikonfirmasi.

Beredar kabar, disaat mulai merebaknya kasus dugaan penyelewengan dana Desa Air Saga ini, bendahara desa sempat mengundurkan diri dari jabatannya. Namun keinginan itu tidak dikabulkan, dan jabatannya digeser menjadi staf kantor desa.

Sayangnya, belum didapat keterangan langsung dari mantan Kades Air Saga, Abdul Halim terkait kasus ini. Saat hendak dikonfirmasi, telepon seluler miliknya hanya terdengar nada sambung namun tidak diangkat. Begitupun pesan WA yang dikirim rakyatpos.com, tidak mendapat jawaban.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belitung, Ali Nirudin, SH. MH tak menyangkal pihaknya sudah melakukan penyelidikan kasus dugaan penyelewengan anggaran dana Desa Air Saga.

Kajari mengungkapkan, timnya sudah memanggil banyak pihak untuk diminta keterangan terkait dugaan penyelewengan anggaran dana desa tahun 2019 oleh mantan kades.

“Sudah kita panggil, termasuk Camat Tanjungpandan,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (14/05/2020).

Hanya saja Ali Nurudin masih enggan menyebutkan jumlah kerugian negara akibat dugaan korupsi ini. Dia beradalih kasus ini masih dalam tahap penyelidikan.

“Kalau dia (mantan kades-red) tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, prosesnya kita lanjutkan,” tegas Kajari.

Mengenai nilai kerugian negara akibat perbuataan dugaan korupsi mantan kades ini, diprediksi lebih besar dari nilai kerugian yang dilakukan penyelewengan oleh para oknum kades lain yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Belitung. “Nilai kerugiannya lebih besar,” tambahnya.

Ketika disinggung terkait proyek pembangunan Kantor Desa Air Selumar, Kecamatan Sijuk yang tidak selesai dikerjakan, Kajari Ali Nurudin mengakatakan untuk kasus itu pihaknya masih menunggu hasil penghitungan kerugian dari Inspektorat Kabupaten Belitung.

“Nilai kerugiannya itu masih dihitung Inspektorat,” pungkasnya. (yan/1)

Related posts