Kelonggaran Aktivitas di Babel Supaya Masyarakat Dapat Memenuhi Kebutuhan Keluarga

  • Whatsapp
Wagub saat memimpin Rapat Pembahasan Raperda Pengenaan Sanksi Pelanggaran Protokol Covid-19.(foto: umar)

RAKYATPOS.COM, PANGKALPINANG – Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Wagub Babel), Abdul Fatah kembali memimpin rapat teknis lanjutan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengenaan Sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19, yang berlangsung di Ruang Rapat Wagub Babel, Kamis (28/5/2020).

Dalam rapat sebelumnya, dibahas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel akan memberikan kelonggaran kepada masyarakat untuk keluar rumah, sehingga dapat beraktivitas kembali di tengah pandemi Covid-19, dengan syarat tetap menerapkan protokol kesehatan Covid -19, sehingga masyarakat tidak tertular virus tersebut.

Wagub Abdul Fatah mengatakan, tujuan Pemprov Babel memberikan kelonggaran aktivitas di tengah Covid-19 di Babel ini, supaya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, yang selama ini dirumahkan akibat pendemi virus Corona.

Menurutnya, kelonggaran ini tentunya bersyarat, anjuran kesehatan protokol Covid-19 harus diikuti oleh seluruh masyarakat, yang melanggar akan ada sanksi.

Baca Lainnya

Untuk itu, kemarin, Wagub bersama Biro Hukum Setda Babel, Biro Pemerintahan Setda Babel, Dinas Kesehatan, Kepala BPBD Babel Mikron Antariksa, Asisten I Setda Babel Yulizar, dan Asisten II Setda Babel telah merancang rumusan Perda Covid -19, sebagai payung hukum sanksi Covid -19.

“Sektor yang diatur dalam Perda ini, antara lain tentang fasilitas umum, seperti penerapan protokol Covid di RSUD yang ada di masing-masing daerah, penerapan protokol Covid di dunia pendidikan, rumah makan, hotel, dan semua fasilitas umum lainnya. Setelah dievaluasi, yang dilakukan oleh gugus tugas Covid dan ternyata ada pelanggaran, petugas bisa memberikan hukuman, karena sudah ada payung hukum. Bentuk sanksi ini berupa teguran lisan, tertulis, atau denda berupa uang. Yang berhak memberikan tindakan ini, yaitu petugas protokol Covid-19 provinsi bekerja sama dengan protokol covid di Kabupaten/Kota. Hal ini, kita lakukan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar,” tegas Wagub.

Oleh karena itu, Wagub Abdul Fatah menjelaskan, draf ini segera diampaikan ke Gubernur Erzaldi. Apabila draf tersebut disetujui, maka segera disampaikan kepada DPRD untuk di paripurna menjadi Perda.

Wagub berharap minggu pertama di bulan Juni 2020, Perda Covid-19 di Babel segera diterapkan, sehingga dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus ini dapat dituntaskan, karena sudah ada kepastian hukum.

Apabila ini terjadi, berarti Babel yang pertama sudah melaksanakan Surat Edaran Mendagri No. 440 Tahun 2020, mengenai Optimalisasi Penerapan Protokol Kesehatan Covid -19.

Wagub yakin, suasana menuju kehidupan normal kembali dapat terwujud apabila Perda ini dapat diterapkan sebagaimana mestinya. (Hasan/Adv/3).

Related posts