“Kami Harus Mengadu Kemana Lagi..”

  • Whatsapp

Aliansi Nelayan dan Mahasiswa Sambangi DPRD Babel
Minta Tambang Laut Teluk Kelabat Dihentikan

PANGKALPINANG – Perwakilan aliansi nelayan Teluk Kelabat Kabupaten Bangka Barat bersama sejumlah mahasiswa menyuarakan aksi penolakan aktivitas tambang laut di kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (1/7/2020).
Kedatangan massa disambut oleh Wakil Ketua DPRD Babel, M. Amin didampingi anggotanya dari dapil Bangka Barat, Bong Ming-Ming dan Sukirman, serta Kasatpol PP Babel, Yamoaa Harefa dan pihak eksekutif. Selanjutnya digelar rapat audiensi di Ruang Banmus DPRD Babel.
Kepala Dusun (Kadus) Desa Pusuk, Maryono mengatakan keberadaan tambang ilegal di daerah itu sudah lama meresahkan para nelayan, karena hasil tangkapan ikan mereka jauh berkurang.
“Kami sudah sangat resah, hasil tangkapan kami semakin berkurang, sementara mata pencaharian kami hanya bergantung dari nelayan, kami harus mengadu kemana lagi,” kata Maryono.
Dia berharap, para wakil rakyat tersebut dapat memberikan solusi dan kejelasan untuk menertibkan tambang ilegal di daerah mereka.
“Kami mohon kepada bapak dewan, dapat mengambil langkah tegas untuk menghentikan aktivitas pertambangan di daerah kami,” pintanya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Babel, M. Amin mengatakan secara zonasi daerah Teluk Kelabat merupakan kawasan bebas tambang. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan melakukan penegakkan hukum untuk menertibkan tambang ilegal di daerah itu.
“Karena hadir Perdanya dari pemerintah daerah, tentunya pemerintah daerah akan melakukan penegakkan hukum terhadap tambang-tambang ilegal tersebut, karena zonasi nya kan sudah dibagi-bagi,” tukas Amin.
“Hasil rapat ini, kita mengakomodir keinginan masyarakat nelayan dan akan melakukan penegakkan hukum secara bersama-sama Satpol PP dan Forkompimda,” tambahnya.
Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra ini meminta kepada aparat terkait untuk melakukan tindakan penertiban dalam waktu tiga hari ke depan.
“Kita minta cepat, kita tidak mau ada rapat-rapat tapi tidak ada putusan, jadi kita minta tiga hari ada laporan, terus disana ada tindakan, seperti apa laporannya nanti, kalau sudah selesai, kumpul kembali disini bersama forkompimda,” pungkasnya. (ron/6)

Related posts