Izin Pembangunan Kilang SPBE Menimbun Bakau Dipertanyakan

  • Whatsapp

BPD Juru Seberang Sesalkan Aparat Tutup Mata

Pembangunan Kilang SPBE yang diduga menimbun hutan bakau di Kabupaten Belitung yang dipertanyakan perizinannya. (Foto: Yan)

RAKYATPOS.COM, TANJUNGPANDAN – Dugaan perambahan kawasan hutan bakau untuk pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPBE) di Desa Juru Seberang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terus dipersoalkan masyarakat.

Kali ini, masyarakat desa setempat merasa kecewa dengan aparat dan pemerintah daerah yang seolah tutup mata, tidak mengambil tindakan hukum apa pun terhadap dugaan pelanggaran itu.

Karenanya, masyarakat mensinyalir ada praktek “main mata” antara pihak terkait dengan oknum aparat, sehingga perambahan hutan bakau di desa itu tidak tersentuh hukum. Sedangkan jika kasus kecil yang melibatkan masyarakat, aparat bergerak cepat dan langsung mengambil tindakan hukum.

Baca Lainnya

“Hukum itu untuk melindungi siapa?” tanya Joko warga Desa Juru Seberang yang geram saat mengeluh kepada rakyatpos.com, terkait perambahan hutan bakau di desanya, Rabu, (13/5/2020).
Ia menyesalkan perambahan hutan bakau untuk pembangunan kilang SPBE yang sedang dalam tahap pembangunan dan penimbunan lokasi itu, tidak menjadi perhatian aparat kepolisian atau PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Joko yang juga Ketua BPD Desa Juru Seberang ini membandingkan, ada warga desanya yang menambang pasir timah menggunakan mesin jenis Robin, tidak merusak bakau malah ditangkap. Padahal, warga itu menambang untuk keperluan istri melahirkan.

Demikian juga seorang warga lainnya yang mencari rezeki dengan menggali timah untuk pengobatan anaknya yang sedang sakit, ikut ditangkap dan diproses hukum.

“Tapi oknum pengusaha yang diduga membabat kawasan hutan bakau seperti ini dibiarkan. Dimana letak keadilannya?” tanya Joko lagi.

Menurut Joko, untuk pembangunan kilang SPBE itu ada berapa hektar hutan bakau yang dibabat. Tapi anehnya hingga kini tidak ada tindakan dari aparat penegak hukum.

Ketua BPD ini sempat meradang, lantaran ada tudingan dari masyarakat yang diarahkan kepada pihaknya bahwa sudah menerima amplop agar bungkam.

“Kami masyarakat dan struktur Pemdes Juru Seberang tidak pernah menerima sosialisasi terkait pembangunan kilang SPBE di Desa Juru Seberang,” tandas Joko yang didampingi Wakil Ketua BPD, Khairul dan Ketua RT. 09, Saher.

Joko pun meragukan perizinan yang dimiliki oleh oknum pengusaha untuk pembangunan kilang SPBE ini. Sebab, pihak desa tidak pernah menerbitkan selembar pun rekomendasi untuk keperluan perizinan.

“Atas nama masyarakat desa, saya meminta agar oknum pengusaha menunjukkan perizinan. Tolong tunjukkan izinnya kepada kami,” pintanya.

Sementara itu, Ketua RT. 09 Desa Juru Seberang, Saher ikut menyayangkan rusaknya jalan permukiman penduduk akibat lalu lintas truk yang mengangkut tanah puru untuk penimbunan proyek kilang SPBE ini. Terlebih, lingkungannya menjadi lokasi pengambilan tanah puru untuk penimbunan dimaksud.

“Siapa yang bertanggungjawab atas kerusakan jalan itu?” tanyanya.

“Pada prinsipnya, masyarakat desa tidak anti investasi, tapi berharap investor tidak melanggar aturan. Kami minta agar pengusaha tidak melanggar aturan,” tambah Saher. (yan/1)

Related posts