HMI Belitung Berharap Bansos Tepat Sasaran

  • Whatsapp

Pemkab Telah Salurkan untuk Tahap Kedua

TANJUNGPANDAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah menyalurkan bantuan sosial sembako kepada masyarakat untuk tahap ke dua pada Senin (29/06/2020) kemarin. Hal itu dilakukan sebagai upaya pemulihan ekonomi di Kabupaten Belitung selama masa pandemi Covid-19.

Bantuan tersebut, diharapkan oleh DPD KNPI Kabupaten Belitung, dapat diterima oleh masyarakat dengan nilai yang utuh. Senilai Rp 250.000 per Kartu Keluarga (KK) seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Belitung.

Melalui Plt Sekjen Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Belitung, Hasanah yang merupakan Organisasi Kepemudaan yang ada didalam KNPI, menyatakan bahwa dirinya tidak ingin ada pemanfaatan dalam penyaluran bantuan sosial ini.

Baca Lainnya

“Kita berharap bantuan itu (Bansos-red) tepat sasaran, dan sesuai dengan nilai yang ditetapkan pemerintah. Ini didasari oleh himbauan Presiden Republik Indonesia yang berkomitmen akan menindak tegas penyalahgunaan anggaran bansos,” kata Hasanah kepada awak media, Selasa (30/06/2020).

Ia meminta kepada aparat penegak hukum, jika nanti ditemukan oknum atau pihak yang mengambil keuntungan dari bantuan sosial ini, agar ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan atau mengambil keuntungan dalam kondisi pandemi untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Kalau ada yang melanggar harus ditindak sesuai hukum yang berlaku,” ujar Hasanah.

Bantuan berupa kebutuhan pokok pernah menjadi sorotan, karena menuai polemik pada gelombang pertama, salah satunya harga tidak sesuai dengan nilai yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp250.000 per KK.

Kemudian yang menjadi pertanyaan kemana selisih harga tersebut. Sedangkan masih ada tiga tahapan lagi, termasuk yang akan segera didistribusikan saat ini.

“Harga plastik jangan dijadikan alasan untuk menjadi beban harga pada bantuan sembako. Belanja di toko biasa aja, pasti diberi kantong plastik secara gratis, apalagi belanja yang sudah bernilai lebih dari Rp100 ribu,” jelas Hasanah.

Hasanah memperingatkan agar tidak terjadi hal serupa, seperti di tahap pertama. Jika hal ini terjadi lagi maka jelas harus ada lembaga pengawasan dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.

“Kami selaku pengurus HMI komisariat AMB tidak rela jika bantuan untuk masyarakat tidak diterima secara utuh, dan ini bukan masalah bersyukur atau tidaknya bagi masyarakat, akan tetapi kami ingin hak masyarakat diterima secara utuh dan tepat sasaran,” tegasnya.

Selain itu, dia mengajak masyarakat yang memperoleh bantuan sembako ini, untuk berjalan bersama memperjuangkan hak mereka.

“Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama semua pihak, baik masyarakat yang menerima bantuan untuk menyuarakan bersama kami jika bantuan tersebut tidak sesuai dengan nilai yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp250.000 per KK,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Belitung Sahani Saleh (Sanem) didampingi Sekda Kabuaten Belitung Hendra Cahya menyampaikan, saat ini penyerapan anggaran Covid-19 sudah mencapai 60 persen dari Total Rp 28 milyar.

Anggaran ini, diserap dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Belitung untuk mengatasi pandemi Covid-19.

“Sampai sekarang ini yang sudah terealisasikan sebanyak 60 persen. Itu termasuk yang untuk Dinas Kesehatan. Kalau untuk nilai kita belum tahu, totalnya belum kita jumlahkan,” kata Sanem.

“Rp 5 milyar lebih untuk kesehatan, Rp 22 milyar lebih untuk ekonomi dengan jaringan sosial. Nanti kita rekap, belum selesai inikan,” sambungnya.

Menurutnya, anggran Rp 28 milyar itu terbagi-bagi untuk beberapa kegiatan, salah satunya untuk menangani pasien yang positif terpapar Covid-19. Ia menargetkan anggaran ini akan habis selama empat bulan.

“Untuk kesehatan tahap pertamakan sudah ada pertanggung jawaban Rp 1 milyar lebih, tahap kedua mungkin sudah lebih 60 persen. Namanya juga anggaran, kita menargetkan anggaran itu untuk empat bulan, untuk pelayanan kesehatan masih terus sampai sembuh. Mudah-mudahan tidak ada lagi,” harapnya.

Selain itu, Sekda Kabupaten Belitung Hendra Cahya menambahkan, anggaran Rp 28 milyar sudah dimasukan kedalam Biaya Tak Terduga (BTT) yang nantinya bisa digunakan kapan saja untuk hal-hal yang tak terduga.

“Dan ini kan terus berkembang, seperti pelajar minta rapid test, kita gunakan dana itu. Yang namanya BTT (Biaya Tak Terduga) itu tidak kaku, bisa kita gunakan yang penting ada pertanggung jawaban. Misalnya besok ada lagi, kita tidak tahukan, kemarin kita masukan semua jadi BTT dulu, karena untuk biaya Covid-19,” ucap Hendra Cahya.

Seperti halnya rapid test, tadinya cukup besar diawal-awal pandemi ini. Yang mecapai seribu lebih. Namun belakangan, karena pasien yang positif tidak ada, maka tracking untuk rapid test tidak ada lagi.

“Total yang sudah dilakukan rapid test seluruhnya ada seribu orang. Sekarang sudah jauh berkurang, karena tidak ada tracking lagi. Dan gugus tugas terus berjalan, untuk kesehatan masih terus kita pantau, data jaringan sosial terus kita perbaiki lagi,” pungkasnya. (dodi/3).

Related posts