Etika Penegak Hukum

  • Whatsapp
Penulis: ABRILLIOGA
MAHASISWA HUKUM UBB

Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana membuat sekaligus menjamin mutu profesi itu di mata masyarakat. Fokus perhatian ditujukan pada  kode  etik  polisi,  kode  etik  jaksa,  kode etik  hakim,  kode  etik  advokad,  dan  kode etik notaris. Ini semua merupakan kode etik profesi hukum yang disebut juga Profesional Legal Ethic. Salah satu aspek yang disoroti etika dan moral berkenaan dengan perilaku perbuatan seseorang adalah pada bidang kerja keahlian yang disebut profesi. Dikarenakan profesi sebagai suatu pekerjaan tentang keahlian teori dan teknis, yang bersandar pada suatu kejujuran, sehingga ketergantungan dan harapan orang yang membutuhkan bantuannya sangat besar guna menerapkan sistem penegakan hukum yang baik, sehingga dari itu para pengemban suatu profesi dituntut syarat-syarat tertentu dalam mengemban dan melaksanakan tugas serta fungsi profesinya, agar benar – benar bekerja secara profesional dibidangnya.

Profesi yang bergerak di bidang hukum antara lain, hakim, jaksa, polisi, advokat, notaris dan berbagai unsur instansi yang diberi kewenangan berdasarkan undang – undang. Bagi profesional hukum dalam menjalankan fungsi keprofesionalannya dilengkapi dengan rambu – rambu dalam arti luas, yaitu rambu – rambu hukum (hukum perundangan) dalam arti luas, dan rambu – rambu etik dan moral profesi (kode etik profesi), sehingga tanggung jawab profesi dalam pelaksanaan profesi meliputi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral. Etika profesi hukum (kode etik profesi) merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang baik sekaligus berkeadilan. Penegakan hukum menuntut sikap integritas moral. Sikap ini menjadi modal bagi penyelenggara profesi hukum dalam menjalankan tugas profesinya. Tolok ukur utama menjadi penyelenggara profesi hukum dalam menegakkan hukum terletak pada independensi penyelenggara profesi dan kuatnya integritas moral ketika menghadapi beragam permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk menjadi penyelenggaraa profesi hukum yang baik dalam menjalankan tugas profesinya dalam menegakkan hukum dibutuhkan praktisi yang memiliki kualifikasi sikap, sikap kemanusiaan, sikap keadilan, mampu melihat dan menempatkan nilai-nilai obyektif dalam suatu perkara yang ditangani, sikap jujur, serta kecakapan teknis dan kematangan etis.

Related posts