ESDM Bantah Istimewakan Tiga Eksportir

  • Whatsapp
Amir Syahbana

Meski tak Nambang, RKAB Disetujui untuk Ekspor
Plt Kadis Berdalih Ikut Arahan Presiden saat Covid-19

PANGKALPINANG – Pelaksana Tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Plt Kadis ESDM Pemprov Babel), Amir Syahbana membantah, jika ada tudingan Pemprov Babel memberikan hak istimewa kepada tiga perusahaan eksportir timah batangan, terkait dengan disahkannya Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB).
Ia berdalih, Pemprov Babel pada dasarnya mengeluarkan kebijakan pengesahan RKAB tiga eksportir itu sesuai dengan arahan dan aturan pemerintah pusat. Termasuk kebijakan yang diberikan untuk meningkatkan ekonomi di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Amir menjelaskan, RKAB wajib disampaikan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada pemerintah. Dan tugas pemerintah menyetujui RKAB, setelah memenuhi persyaratan.
Namun diakuinya, disaat masa pandemi ini ada tiga perusahaan yang mengajukan pengesahan RKAB untuk kegiatan penjualan timah batangan. Sebelumnya, tiga perusahaan ini telah mengajukan RKAB di tahun 2018 dan disetujui. Namun karena sesuatu dan lain hal, salah satunya karena ada persyaratan Competent Person Indonesia (CPI), maka di tahun 2019 RKAB tiga eksportir tersebut tidak disahkan.
“Tahun 2018 Pemprov telah menyetujui tiga perusahaan, RKAB operasi termasuk penjualan. Entah bagaimana karena satu dan lain hal sepanjang 2018 mereka tidak melaksanakan penjualan, sehingga ada produksi dan nggak jual, namanya stok,” jelasnya kepada wartawan Kamis (2/7/2020).
Selanjutnya, kata Amir, pada tahun 2019, eksportir itu mengajukan kembali pengesahan RKAB. Akan tetapi, karena ada ketentuan syarat baru yakni melampirkan sertifikasi tenaga ahli Competent Person Indonesia (CPI) sesuai Keputusan Menteri ESDM, sehingga RKAB tidak disetujui. Apalagi rencana kerja dalam RKAB, mulai dari tambang, dan cadangannya harus diverifikasi.
“Nah, pada tahun ini, bertepatan dengan kondisi Corona, dari sisi ekonomi melihat fakta tersebut dan mempedomani arahan dalam situasi krisis harus punya rasa krisis dan manajemen krisis, harus extra ordinary, pemerintah memberikan kebijakan menyetujui RKAB tersebut,” tandasnya.
Alasannya, kata Amir pemerintah menyetujui RKAB tersebut, karena menilai tiga perusahaan ini tidak melakukan kegiatan penambangan, dan hanya menjual stok yang ada. Data stok tersebut juga disampaikan secara detail dalam RKAB.
“Tiga perusahaan yang mengajukan, PT Bukit Timah, PT Prima Timah Utama, dan PT Biliton Inti Perkasa, pengajuan sekitar dua bulan yang lalu,” imbuhnya.
Namun begitu, ditegaskannya, perusahaan yang telah disahkan RKAB-nya tidak serta merta bebas dari tanggungjawab. Tetap harus memenuhi kewajibannya, pajak, dan terhadap karyawan serta lainnya juga harus dipenuhi.
“Case flow mereka juga terganggu, kita ambil kebijakan ini, memfasilitasi supaya bisa ekspor atau jual stok. Tapi perusahaan harus melunasi kewajibannya, pajak,” tandasnya.
Amir berharap, dengan kebijakan ini, penerimaan negara akan meningkatkan. Paling tidak royalti akan masuk sebesar 3 persen dari harga jual timah.
“Stok tiga eksportir ini kisaran 700 ton, dan jika dihitung royalti yang akan diterima negara juga lumayan, apalagi di tengah pandemi ini,” tukas Amir.
Selain itu, dari sisi ekonomi, perputaran uang akan meningkat di lingkungan pekerja dan multiflier efek terhadap masyarakat.
“Ini bukan hak istimewa, mereka punya usaha, kita memfasilitasi. Apalagi presiden menuntut untuk kerja luar biasa, dan ini tidak melanggar hukum,” tegasnya.
Sepanjang 2020, Amir mengatakan Dinas ESDM telah menyetujui 7 RKAB eksportir timah di Babel. Sementara PT. Timah, Tbk, RKAB-nya dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.

“Tujuh RKAB itu, empat eksportir yang melakukan kegiatan normal, dari mulai menambang hingga penjualan, sementara tiga yang menjual saja,” tukasnya.
Disinggung tentang disahkannya RKAB tiga eksportir juga terkait dengan permintaan Gubernur Babel yang mengajukan relaksasi aturan pertambangan kepada pemerintah pusat, Amir menyebutkan kebijakan ini belum diakomodir oleh pemerintah pusat.
“Kalau berkaitan relaksasi ekspor timah, itu kan usulan untuk mengendorkan aturan. Kami belum bisa, karena harus sesuai aturan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK), untuk tunduk terhadap aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat, kalau usulan ya sah-sah saja,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Perwakilan ICDX Provinsi Babel, Muhammad Irham saat ditanya apakah ada peran ICDX yang mendorong para eksportir swasta dan ESDM dalam hal pengesahan RKAB, mengaku pihaknya hanya menghimbau.
“Kami hanya bisa menghimbau pada semua member untuk melengkapi dan memenuhi semua persyaratan agar dapat melakukan ekspor,” tukasnya ketika dikonfirmasi kemarin.
Irham yang juga Ketua DPD KNPI Babel ini menegaskan, transaksi di bursa ICDX legal dan sesuai peraturan. Para ekepotir bebas memilih melakukan transkasi di bursa yang ada, entah itu ICDX ataupun JFX.
“Semua yang transaksi di bursa ICDX dipastikan semuanya legal dan sesuai peraturan,” katanya.
Sementara itu, PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) mencatat ada lima perusahaan pertambangan timah yang melakukan kegiatan ekspor timah hingga pertengahan 2020 ini. Kelima perusahaan itu diantaranya PT Timah Tbk. (TINS), PT Refined Bangka Tin (RBT), PT Mitra Stania Prima (MSP), PT Menara Cipta Mulia (MCM) dan PT Artha Cipta Langgeng (ACL).
Direktur Komersial I PT Sucofindo Herliana Dewi seperti dilansir Antara mengatakan, selain ke lima perusahaan tersebut, ada dua perusahaan lagi yang telah mengajukan permohonan verifikasi agar bisa melakukan ekspor yakni PT Bukit Timah dan PT Prima Timah Utama.
“Ada 5 perusahaan yang konsisten menggunakan jasa Sucofindo. Saat ini ada 2 perusahaan yang mengajukan permohonan verifikasi. Kami akan verifikasi administrasi dulu baru nanti verifikasi selanjutnya,” ujar Herliana dalam keterangan tertulis Kamis (25/6/2020).
Menurut Herliana, di Indonesia tidak ada monopoli perdagangan timah karena ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Perusahaan tambang bisa melakukan ekspor asalkan dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pihaknya, juga akan melayani permohonan verifikasi jika perusahaan memenuhi ketentuan.
Ia menjelaskan, verifikasi Sucofindo mengacu pada aturan Permendag Nomor 53 tahun 2018. Verifikasi dokumen, verifikasi produksi sampling dan pengujian kualitas untuk mengetahui mutu dan kualitas, dan verifikasi ekspor pengawasan muat barang yang berisi kuantitas logam timah yang sudah terverifikasi.
Sebagai acuan untuk melakukan verifikasi, perusahaan harus menyerahkan RKAB yang telah disahkan. Hal itu akan menjadi dasar verifikator untuk melakukan verifikasi telusur dan asal usul bijih timah, mulai dari pemeriksaan data eksplorasi, IUP hingga data verifikasi cadangan yang dikeluarkan oleh Competent Person Indonesia (CPI).
“Sucofindo sebagai pelaksana tentunya melaksanakan sesuai dengan persyaratan regulasi dan kita punya integritas dalam melalukan verfikasi. Tidak mungkin kita memverifikasi logam yang sumber bahan baku dan ketersediannya tidak jelas, makanya ada dokumen yang harus dilengkapi perusahaan,” urainya.
Herliana mengungkapkan, banyak eksportir yang belum melakukan aktivitasnya karena belum mendapatkan pengesahan RKAB. Pihaknya, tidak dapat menindaklanjuti permohonan verifikasi jika RKAB belum disahkan.
“Mungkin yang membuat ekspor ini berat pengesahan RKAB, yang didalamnya harus ada CPI. Jumlah CPI untuk komoditas pertambangan timah ini masih sedikit dan ini menjadi kendala. Eksportir memang banyak di Babel (Bangka Belitung), tapi yang saat ini yang menggunakan jasa Sucofindo hanya lima perusahaan,” tandasnya.
Dilansir edisi kemarin, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rina Tarol mulai mencium adanya gelagat kegiatan ekspor timah batangan yang hendak menabrak aturan, dan ia mengancam akan melaporkan ke KPK. Selain mengenai asal usul bahan baku timah, Sekretaris Komisi III DPRD ini mempertanyakan keabsahan dokumen ekspor timah pihak swasta yang dikabarkan sudah mulai berjalan saat ini.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, sesuai aturan untuk ekspor timah, para eksportir harus memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satunya yang terpenting adalah RKAB dan eksportir harus memiliki CPI sendiri.
“Sampai detik ini mereka (para eksportir timah yang tidak bisa ekspor-red) tidak punya CPI, artinya mereka tidak boleh mengekspor. Nah ini harus kita tanya, ada apa ini?,” kata Rina kepada wartawan, di Gedung DPRD Babel, Rabu (1/7/2020).
Mantan calon Bupati Bangka Selatan periode lalu ini meminta kepada para eksportir timah agar dapat mematuhi aturan yang ada.
“Karena kita lindungi timah ini untuk kepentingan masyarakat, jangan hanya untuk kepentingan sekelompok saja, timah ini jadikan barang strategis,” ujarnya.
Selain itu, Rina menilai selama ini kontribusi para eksportir untuk kemajuan Bangka Belitung dirasa tidak ada, termasuk soal dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR kepada lingkungannya.
“CSR pun mereka tidak jelas kemana, padahal dengan kondisi sulit begini harusnya smelter-smelter kompak. Nah sekarang mereka tidak melakukan apa-apa, kenapa kita harus bantu mereka? Seharusnya yang kita bantu masyarakat Babel,” tegasnya.
Kendati demikian, srikandi yang vokal di DPRD Babel ini tidak melarang jika masyarakat melakukan pertambangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hanya saja, harus menjual pasir timah hasil penambangannya kepada eksportir yang jelas dan tidak melabrak aturan.
“Masyarakat boleh nambang, jual ke PT Timah. PT Timah terima kok,” ujarnya.
Lebih lanjut Rina meminta, aktivitas ekspor timah ini jangan dijadikan dalih untuk memulihkan perekonomian yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Ia beranggapan, bila untuk membuka lagi kran ekspor timah secara sporadis seperti dulu dengan mengesampingkan aturan, adalah tindakan membohongi masyarakat.
“Janganlah kita bohongi masyarakat dengan dalih meningkatkan ekonomi, padahal kenyataannya mereka (eksportir-red) tidak ada kontribusi untuk masyarakat, itu yang terlihat kenyataannya,” tegasnya.
“Yang paling penting, mari jangan kangkangi aturan yang sudah ada. Aturan dibuat untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan sekelompok orang saja. Patuhi saja aturan itu, baru mereka boleh (ekspor-red),” timpalnya.
Menanggapi rencana ekspor beberapa smelter selaku eksportir yang sebelumnya terganjal tidak memiliki CPI sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 tahun 2018 dan Dinas ESDM yang telah menyetujui RKAB beberapa eksportir, Rina Tarol menegaskan Komisi III DPRD Babel akan memanggil Dinas ESDM guna meminta penjelasan.
“Kita akan panggil dinas ESDM, apa sih yang terjadi sebenarnya. Kita akan menyikapi hal ini sejauh mana, bila perlu kita bawa ke jalur hukum, kita laporkan ke KPK bahwa ini tidak ada yang benar di Babel ini,” pungkasnya.
Untuk diketahui, dengan terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 tahun 2018 yang mewajibkan adanya sertifikasi Competent Person Indonesia (CPI), puluhan eksportir di Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau tidak dapat melakukan ekspor timah.
Karena itu, sejak Kepmen itu terbit, hanya PT Timah, Tbk yang memiliki tenaga ahli bersertifikasi CPI dan dapat mengekspor timah. Sedangkan perusahaan eksportir swaasta lainnya tidak memiliki CPI sendiri.
Belakangan, sebuah perusahaan peleburan berinisial M disebut-sebut mulai mengkoordinir sejumlah perusahaan yang tidak memiliki CPI untuk melakukan ekspor timah. Bahkan perusahaan itu berani membeli pasir timah para penambang dengan harga tinggi diatas tarif PT Timah, untuk mengumpulkan bahan baku.
Dari informasi yang dirangkum Rakyat Pos, perusahaan ini malah memberikan jatah atau kuota kepada beberapa oknum pejabat di Provinsi Bangka Belitung untuk dapat memasok bahan baku pasir timah. Dengan syarat, dapat dipermudah segala dokumen dan kegiatan ekspornya. Dan di belakang perusahaan ini terdapat salah satu bursa timah yang ikut mendorong agar kegiatan ekspor dapat berjalan. (nov/1)

Baca Lainnya

Related posts