Dukungan Kepada Penyelenggara Pelayanan Publik Menghadapi COVID-19

  • Whatsapp
Rizki Maulidia
Mahasiswi STISIPOL Pahlawan 12 Bangka, Babel

Beberapa bulan terakhir, pandemi COVID-19 mulai menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-Cov-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 ), yang merupakan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Wabah COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020.

Dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 pun mulai dirasakan masyarakat yang tinggal di daerah terdampak. Tidak hanya merugikan masyarakat dari segi kesehatan saja, virus Corona juga menimbulkan dampak negatif di berbagai bidang, khususnya pelayanan publik. Contoh nyata dari dampak tersebut adalah penutupan sementara sekolah-sekolah dan universitas, dimana pendidikan termasuk ke dalam pelayanan publik.

Tidak hanya itu, sejak awal Maret 2020 pemerintah pusat dan daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Mulai dari membatasi hubungan sosial (social distancing), mengimbau untuk bekerja di rumah (work from home) bagi sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN), meniadakan kegiatan ibadah, dan meminta masyarakat untuk tetap di rumah serta mengurangi aktivitas ekonomi di luar rumah.

Kebijakan tersebut bermaksud baik, namun dampak dari kebijakan tersebut memiliki risiko tinggi. Hingga akhir Maret 2020 kebijakan pemerintah bukan hanya social distancing, tapi dilanjutkan dengan Physical Distancing, dan juga pemerintah telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah. Meskipun diberlakukannya pembatasan dalam pemberian pelayanan publik, tetapi penyelenggara tetap memberikan pelayanan publik yang efektif dan prima kepada masyarakat.

Baca Lainnya

Dalam kondisi yang normal pun masih banyak penyelenggara pelayanan publik yang belum memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana amanat Pasal 15 huruf f UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Maka, dalam kondisi sekarang sangat diperlukan gebrakan inovasi-inovasi yang kreatif agar dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Sejauh ini, beberapa lembaga pelayanan publik telah mengubah cara pelayanan menjadi sistem daring agar dapat membantu masyarakat pada masa sekarang. Selain kelebihan dari sistem daring yang lebih efektif dan dapat menghambat penyebaran penularan COVID-19, sistem daring juga memiliki kekurangan. Di Indonesia masih terdapat daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan internet. Oleh karena itu, pemerintah juga dapat menyediakan beberapa posko pelayanan publik di daerah-daerah tesebut. Tidak perlu tempat yang super bagus, tempat yang sederhana, tapi bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sudah lebih dari cukup.

Jika berpikir positif, corona bisa dijadikan takaran seberapa kuat daya tahan bangsa ini dalam menghadapi pandemi. Bisa juga menjadi alat untuk mengukur tingkat kesiapan dan keandalan penyelenggara pelayanan publik di semua lini dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk memberikan layanan. Kita sebagai warga negara patut memberikan semangat dan dukungan kepada para penyelenggara pelayanan publik, khususnya tim medis yang berdiri paling depan menghadapi COVID-19.(***).

Related posts