DPRD Usul RZWP3K Dikaji Kembali

  • Whatsapp
Foto ilustrasi

PANGKALPINANG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Amri Cahyadi mengusulkan agar Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) untuk dikaji kembali.
Menurut dia, walaupun Perda RZWP3K sudah ditetapkan, masih dapat dilakukan evaluasi ataupun koreksi untuk dikaji kembali.
“Apalagi dalam kondisi RZWP3K kita belum selesai penggodokannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga belum diparipurnakan oleh DPRD,” kata Amri kepada wartawan, belum lama ini.
Dia menilai, Raperda RZWP3K itu lebih baik dikaji kembali sebelum ditetapkan menjadi perda, pasalnya masih banyak kepentingan masyarakat yang belum diakomodir. “Contoh kita harus merespon warga masyarakat kita yang menyampaikan aspirasi kemarin, baik dari nelayan Matras, Penagan, nelayan Belinyu nelayan Toboali dan Lubuk Besar ini harus direspon dengan baik dan bijak oleh pemerintah kita termasuk DPRD,” jelasnya.
Kendati demikian, politisi PPP ini menyadari betul, dalam setiap kebijakan pasti akan menimbulkan pro dan kontra karena tidak semua keinginan masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat diakomodir. “Tetapi keinginan-keinginan itu perlu kita kaji dulu dan kita cari celah solusinya. saya percaya betul kalau masyarakat kita tidak menolak tambang secara utuh, secara menyeluruh, tetapi mereka ingin ruang-ruang publik yang bersifat pariwisata atau daerah tangkapan nelayan terjaga, jadi jangan seolah-olah kita tidak mengikutsertakan mereka dalam penetapan RZWP3K ini,” ujarnya.
“Seolah-olah kita negara lebih tahu kalau titik-titik tangkapan ikannya dimana, padahal nelayan yang sudah sejak dulu beraktivitas disitu sudah paham betul mana daerah tangkap ikan mereka, oleh karena itu saya liat peluang itu masih ada dan tidak menutup kemungkinan untuk kita kaji kembali,” tandasnya. (ron/6)

Related posts