DPRD Basel Vs PT SJL Tempuh Jalur Hukum

  • Whatsapp
Anggota DPRD Basel, Dian Sersanawati, didampingi Tim Penasehat Hukum usai melaporkan balik pengusaha tambak udang PT Sadai Jaya Lestari (SJL) ke Polda Babel, Rabu (1/4/2020). (Bambang Irawan)

PANGKALPINANG – Kisruh antara Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Dian Sersanawati dan pengusaha tambak udang PT. Sadai Jaya Lestari (SJL), semakin memanas.

Pasalnya, pagi ini (Rabu, 1 Maret 2020), politisi PDIP ini dengan didampingi kuasa hukumnya, Iwan Prahara melaporkan balik PT. SJL ke Ditreskrimum Polda Babel.

Read More

Bahkan, DR. M. Adistya Sunggara, SH, MH dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum Adystia Sunggara & Associates Kota Pangkalpinang bersama partnersnya selaku kuasa hukum PT. SJL juga telah melaporkan oknum dewan tersebut ke Ditreskrimum Polda Babel pada Senin lalu (30/3/2020).

Iwan Prahara mengatakan, dirinya bersama partnersnya diberi kuasa oleh Dian Sersanawati untuk melaporkan balik pihak PT. SJL atas nama lembaga, yakni DPRD Bangka Selatan (Basel).

Ia menilai bahwa PT. SJL telah menghalangi kliennya dalam melaksanakan tugas negara sebagai anggota dewan.”Ibu Dian selaku anggota DPRD melakukan sidak atas permintaan masyarakat. Sebagai anggota DPRD, beliau melakukan tugas apapun itu atas nama negara, maka mereka memiliki hak imunitas dan mereka tidak bisa dipidana selama menjalankan tugasnya,” kata Iwan kepada wartawan, saat keluar dari Gedung Ditreskrimum Polda Babel.

Ia juga mempertanyakan aduan yang dilayangkan oleh PT. SJL terhadap kliennya ke Ditreskrimum Polda Babel.

Kendati demikian, advokat yang asing lagi di telinga masyarakat Babel ini menegaskan bahwa dirinya dan kliennya telah siap untuk menghadapi pihak PT. SJL.

“Atas dasar apa mereka melaporkan klien kami, sedangkan ibu Dian saat melakukan sidak ke PT SJL tersebut sudah sesuai tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD. Setelah kami konfirmasi, ternyata belum ada laporannya, dan itu baru sekedar pengaduan. Kalau itupun ada laporannya, kami siap menghadapi,” tegas Iwan.

Ditempat yang sama, Srikandi DPRD Basel, Dian Sersanawati menjelaskan bahwa dirinya dan rombongan dari Komisi II DPRD Basel datang ke PT. SJL sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) sebagai wakil rakyat.

“Pada saat melakukan sidak, kami mempunyai surat izin yang dikeluarkan oleh pimpinan (DPRD) kami.Jadi, kalau setiap tindak tegas dari DPRD dikatakan arogansi, nanti pihak pengusaha yang tidak membuat izin untuk mendirikan bangunan di Bangka Selatan justru akan seenak-enaknya saja,” ungkap Dian.

Diakuinya, pada saat melakukan sidak, anggota dewan seakan-akan merasa terintimidasi karena pihak PT. SJL mengeluarkan anjing.

“Makanya, kita tidak berdiskusi di dalam ruangan karena kita tidak berani mendekat, ada anjing. Pengusaha juga tidak menyediakan ruangan untuk kami diskusi,” terangnya.

Selain itu, dia menyebut bahwa pengusaha PT. SJL tidak ada sama sekali mempunyai perizinan, baik itu izin usaha maupun Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

“Setelah kita cek, tidak ada satupun izinnya. Mereka mengklaim punya IMB, tapi mereka tidak ada menunjukkan bukti kepada kami,” papar Dian.

DR. M. Adistya Sunggara, SH, MH selaku kuasa hukum PT. SJL dikonfirmasi terpisah mempersilahkan oknum dewan Basel tersebut melaporkan balik kliennya, yakni pengusaha PT. SJL ke Polda Babel.

“Silahkan saja karena setiap warga negara berhak untuk itu (laporan-red). Tapi, seharusnya oknum tersebut sebagai anggota dewan yang terhormat, menjunjung tinggi kode etik nya. Dalam peran fungsinya sebagai anggota dewan yang telah diatur dalam Undang-Undang (UU), tindakan yang bersangkutan datang yang menurut klien kami tanpa menunjukkan surat tugas, dan melakukan perbuatan arogan telah membawa dampak hukum bagi klien kami dan orangtua klien kami,” ulas Adistya.

Penasehat hukum yang selalu mendamping klien berkelas ini menguraikan bahwa anggota dewan (DPRD) secara harfiah memiliki kewenangan dan fungsi legalisasi, fungsi anggaran, serta fungsi pengawasan.

Dalam fungsi pengawasan, ia menjelaskan, anggota dewan ditentukan UU pengawasan atas pelaksanaan UU dan APBN, sehingga harus memahami apa yang dilakukan harus berlegitas.

“Agar tindakan oknum tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya. Tindakan telah membuat klien kami merasa tidak nyaman, arogan dan marah-marah, tidak mencerminkan etika profesinya.

Serangkaian tindakan datang ke perusahaan klien kami dengan aroganisme, sangat kami sesalkan dan jika ingin melakukan penertiban atau penyetopan kegiatan itu ada pada penyidik, apakah itu penyidik Polri atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yg diberikan kewenangan untuk itu,” papar Adistya.

Untuk itu, dirinya akan mengawal mekanisme dan proses hukum yang sudah diadukan oleh kliennya.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Babel, Kombes Pol Budi Hermawan menambahkan, dirinya hingga saat ini (Rabu malam-red) belum mengetahui adanya laporan balik dari Ketua Komisi II DPRD Basel, Dian Sersanawati terhadap pihak PT, SJL ke Ditreskrimum Polda Babel. (bis/6)

JustForex

Related posts