DPRD Bangka Barat Gelar RDP Bahas Aktivitas Tambak Udang PT Hoki

  • Whatsapp

MENTOK – DPRD Kabupaten Bangka Barat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) membahas aktivitas tambak udang PT Hoki di Desa Rambat, Kecamatan Simpang Teritip. RDP diikuti gabungan komisi dan dipimpin langsung Ketua DPRD Badri Samsu dan wakil ketua serta sejumlah anggota dewan. Rapat juga diikuti Kades Rambat, Ali Imron dan OPD terkait.

Dalam kesempatan tersebut Kades Rambat Ali Imron mengungkapkan bahwa selain letaknya yang berada di dekat pemukiman warga, PT Hoki juga membuang limbah langsung ke laut. Bahkan sebelumnya, PT Hoki telah beroperasi sebelum memiliki izin lingkungan.

“Kami ingin mempertanyakan izin lingkungan PT Hoki ini. Seharusnya sebelum beroperasi perusahaan harus memiliki izin lingkungan terlebih dahulu. Namun sekarang masih dalam tahap pembuatan IPAL (Instalasi Pengolagan Air Limbah-red) yang belum selesai, tapi PT Hoki tetap beroperasi bahkan membuang limbah langsung ke laut,” ungkapnya. “Katanya sudah disegel, tapi masih tetap kerja, masih buang limbah,” tambahnya kesal.

Baca Lainnya

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Bangka Barat, Samsir meminta pemerintah daerah bersikap tegas terhadap perizinan. Jika perusahaan belum bisa melengkapi izin maka operasionalnya harus dihentikan sementara. “Dalam hal ini pemerintah daerah harus tegas. Permasalahan PT Hoki ini sudah lama tapi tidak selesai-selesai,” tegas Samsir.

Hal senada juga disampaikan anggota dewan, Adi Sucipto Atmo. Dikatakannya sudah setahun permasalahan PT Hoki ini tak kunjung selesai. Perusahaan sudah berjalan tetapi perizinan belum selesai. Padahal seharusnya setelah perusahaan mengantongi izin baru bisa berjalan.

“Disinilah letak tidak tegasnya pemerintah daerah dalam hal ini bupati sehingga masalah tak kunjung selesai hampir setahun. Kalau memang belum punya izin distop dulu,” kata politisi PAN ini.

Sementara, Ketua DPRD Badri Samsu meminta kepada pemerintah daerah agar terus melakukan pengawasan kepada PT Hoki agar segera menyelesaikan pembuatan IPAL. Ia juga minta agar selalu berkoordinasi dengan BLHF propinsi terkait perkembangan permasalahan ini.

“Kita minta agar PT Hoki segera menyelesaikan pembuatan IPAL sesuai dengan tenggat waktu yang telah diberikan. Kepada pemerintah daerah juga kita minta terus berkoordinasi dan melakukan pengawasan bersama BLHD provinsi,” tegasnya. (wan)

Related posts