DPR RI Sepakat Bentuk Pansus Soal Tambang Laut , Hasilkan 5 Keputusan

  • Whatsapp
RDP DPR- Tangkapan layar Gubernur Babel, Erzaldi Rosman saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/12/2020). (ist)

RAKYATPOS.COM,JAKARTA – Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Bangka Belitung, Pj Bupati Bangka Barat dan Wakil Bupati Bangka serta Dirjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/12/2020).

RDP dilaksanakan untuk membahas sejumlah persoalan menindaklanjuti kunjungan kerja spesifik yang dilakukan sejumlah anggota Komisi IV DPR RI ke Pulau Bangka beberapa waktu lalu. Persoalan yang disorot yakni konflik KIP di perairan Matras dan persoalan pengerukan pasir di Muara Air Kantung, Sungailiat, Kabupaten Bangka.

Read More

Persoalan lain yang turut dibahas yakni proses hukum enam warga Kenanga oleh aparat. Secara tegas, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi meminta gubernur Babel menjadi penjamin penangguhan penanganan terhadap enam warga. Dalam RDP yang juga dihadiri sejumlah anggota Komisi IV DPR RI ini, menghasilkan sejumlah kesimpulan yang disepakati menjadi keputusan.

Keputusan pertama, Komisi IV mendorong Pemerintah Pusat C.q Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta gubernur Babel, bupati untuk melakukan penghentian kegiatan operasional Kapal Isap Produksi (KIP) di perairan Bangka, terutama di perairan Matras, Muntok yang terbukti berdampak pada kerusakan lingkungan, merugikan nelayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, Komisi IV mendorong Pemerintah Pusat C.q Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan operasional KIP yang terindikasi melakukan tindak pidana perusakan lingkungan ekosistem perairan.

Ketiga, meminta gubernur Babel, bupati Bangka dan bupati Bangka Barat berkoordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan akibat penambangan timah di Pulau Bangka.

Keempat, meminta gubernur Babel mengevaluasi izin lingkungan penambangan di seluruh wilayah terutama di perairan Matras dan kelima, mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi atas kinerja PT Timah terkait laporan keuangan dan Komisi IV DPR RI sepakat membentuk panitia khusus (pansus) mengenai kerusakan lingkungan dan sosial di Babel.

Related posts