Darurat Covid-19 dan Eskalasi Kriminalitas

  • Whatsapp
Ruth Syarma Apriani Sirait
Mahasiswi FH UBB

Masih ingatkah kita beberapa bulan yang lalu, saat Covid-19 seolah-olah menjelma menjadi malaikat maut dan mengacaukan kondisi sosial negara China dan Italia? Tentunya masih sangat lekat pada ingatan kita tentang kondisi darurat China dan Italia pada waktu itu. Covid-19 atau saat ini disebut juga Coronavirus Disease 2019 adalah salah satu virus baru, yang muncul pada kurun waktu beberapa tahun belakangan, selain beberapa virus sebelumnya seperti MERS, Flu Babi(H1N1), Flu Burung(H5N1) dan lain sebagainya. Covid-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan dan jika sudah terinfeksi dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan seperti flu, sesak napas, batuk dan dapat menyebabkan kematian. Gejala-gejala yang ringan yang disebutkan sebelumnya tentunya adalah gejala yang umum kita temui dalam keseharian kita, dan sulit untuk dapat di diagnosa secara langsung, penularan virus ini sendiri terlihat sepele, tidak jauh berbeda dengan penularan flu.

Melihat sangat besarnya kemungkinan Covid-19 yang dapat menimbulkan efek hingga kematian, seperti yang kita lihat pada China dan Italia, maka petinggi masing-masing negara tentunya tidak dapat menganggap enteng penanganan penyebaran virus ini. Saat ini, pandemi virus ini telah meluas hingga ke berbagai belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Berbagai macam kebijakan darurat juga telah dikeluarkan oleh masing-masing otoritas negara di dunia, dan saat ini yang sering santer dapat kita dengar adalah kebijakan “Lockdown” sebagai salah satu cara menekan jumlah penyebaran pandemi Covid-19. Pemerintah Indonesia sendiri juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan darurat terkait peraturan untuk menekan jumlah penyebaran virus Covid-19 serta penanganan tepat untuk yang telah tertular virus ini. Namun, ada beberapa pandangan yang berbeda di Indonesia, terkait kebijakan yang dikeluarkan dalam menangani penyebaran virus ini, pembebasan napi selama masa darurat Covid-19 adalah salah satunya.

Kebijakan ini muncul akibat banyaknya Lembaga Permasyarakatan (Lapas) di Indonesia yang melebihi kapasitas,  ditakutkan bila penyebaran juga terjadi di lapas tersebut, maka penanganan yang dilakukan tidak akan mudah. Pandangan ini mungkin berlaku untuk sebagian orang yang tidak percaya dengan istilah “Mencegah lebih baik daripada mengobati” masuk akal bukan? Muncul berbagai stigma terkait kebijakan pembebasan napi ini. Kemunculan stigma ini sendiri muncul dikarenakan manusia memiliki kecenderungan ketakutan terhadap sesuatu apa pun itu. Ketakutan terhadap kejahatan duniawi atau tindak kriminal saat ini adalah salah satu ketakutan yang paling umum khususnya Indonesia, di tambah lagi dengan efek ketakutan berantai dari situasi pandemi darurat Covid-19. Dipastikan kriminalitas tidak mengenal batasan-batasan tertentu, eskalasi kriminal mungkin saja dapat terjadi dikarenakan kebijakan pembebasan napi.

Napi sejatinya adalah seorang warga negara yang tengah menjalani masa hukuman karena melanggar suatu hukum dan berujung pada hukuman pidana. Pengambilan kebijakan ini dianggap tepat oleh sebagian pihak, melihat syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang napi untuk dapat bebas juga tergolong masuk akal, seperti syarat masa pidana, syarat umur serta penilaian sikap-sikap selama menjalani masa pidana, masuk akal bukan? Namun ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa pembebasan napi selama masa darurat Covid-19 hanya akan menimbulkan eskalasi atau peningkatan jumlah tindak kriminal di Indonesia dilihat dari berbagai aspek yang mempengaruhi. Yang Pertama adalah aspek kesadaran. Masa pidana tentunya dimaksudkan untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan untuk dapat merenungi dan menyesali perbuatan kriminal yang telah dilakukannya, tidak menutup kemungkinan bahwa besar kemungkinan sebagian eks-napi yang memenuhi syarat untuk dapat bebas pada masa darurat Covid-19 belum muncul penyesalan dalam dirinya terkait tindak kriminal yang telah dilakukannya.

Baca Lainnya

Napi yang berkelakuan baik pada saat menjalani masa hukuman bisa saja berkelakuan baik karena ada apresiasi untuk sikap yang demikian agar memperbesar kemungkinan untuk bebas, dan tentu sikap tersebut bukan muncul karena kondisi kesadaran dan penyesalan atas tindakan yang telah ia perbuat, ujung ceritanya adalah setelah keluar eks-napi tersebut tidak bebas dengan kondisi kesadaran untuk menjadi warga negara yang baik malah besar kemungkinan untuk napi tersebut dapat mengulangi tindak kriminal kembali, otomatis eskalasi kriminalitas akan terjadi.

Kemudian ada pula aspek ekonomi. Kebanyakan napi tindak pidana umum setelah bebas selama kurun waktu tertentu akan menjadi pengangguran sebelum mendapatkan pekerjaan. Dari sini dapat kita lihat bahwa napi yang bebas secara normal memiliki kemungkinan besar untuk menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Lalu bagaimana dengan kebijakan pembebasan napi selama masa darurat Covid-19? Besar kemungkinan dapat menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia. Terimpit oleh situasi dan kondisi pandemi serta untuk alasan perut dan ekonomi, kriminalitas adalah jalan terbaik untuk sebagian orang apalagi seorang eks-napi yang cukup banyak bebas pada situasi darurat ini. Aspek yang mempengaruhi eskalasi dapat saja terjadi dan malah makin buruk berujung pada penjarahan masal, dan pastinya kita tidak menginginkan eskalasi kriminalitas terjadi.

Penjelasan di atas sebagian pandangan yang cukup logis untuk dapat di diskusikan bersama, tentunya aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya cukup hangat untuk diperbincangkan bukan? Kemungkinan eskalasi kriminal dapat terjadi, namun yang pastinya dari hal ini, mari bersama-sama kita mengambil sikap atas apa yang telah terjadi, menjadi tanggungjawab kita bersama untuk tolong menolong dan dapat bersikap sepantasnya dalam menjalani keseharian di tengah kondisi darurat Covid-19 di Indonesia. (***).

Related posts