COVID-19 dan Kontroversial Pasal 27 PERPPU No 1 Tahun 2020

  • Whatsapp
Delviero Naufal
Ketua Kajian Hukum DPC PERMAHI BABEL / Mahasiswa FH UBB

Semejak pertengahan bulan Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan kasus pertama virus corona di Indonesia. Hingga saat ini, korbannya semakin bertambah dengan pesat. Korban yang terpapar COVID-19 ini, dalam satu hari bisa menginjak angka ratusan orang. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum menerapkan Physcal Distancing dalam kehidupannya.

Dikarenakan banyaknya korban dari COVID-19 ini, dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020.  Salah satu dasar terbitnya Perppu ini memberi fondasi pemerintah terhadap otoritas perbankan dan otoritas keuangan mengambil langkah luar biasa guna menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan. Seperti, mengalokasikan anggaran belanja negara untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, pemulihan perekonomian termasuk dunia usaha dan masyarakat terdampak.

Ada beberapa alasan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, seperti: Pertama, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

 

Baca Lainnya

Perppu No 1 Tahun 2019 Ad Hoc atau Permanen?

Perppu memang bersifat ad-hoc, tetapi dalam Pasal 22 ayat (2) dikatakan “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.”. Artinya, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011, Perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikut. Yang dimaksud dengan “persidangan berikut” menurut penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011 adalah masa sidang pertama DPR setelah Perpu ditetapkan. Jadi, pembahasan Perppu untuk di DPR dilakukan pada saat sidang pertama DPR dalam agenda sidang DPR setelah Perpu itu ditetapkan untuk mendapat persetujuan atau tidak dari DPR. Tergantung dari DPR, apabila Perppu itu tidak disetujui oleh DPR, maka Perppu ini akan dicabut atau dibatalkan. Yang akan menimbulkan persoalan hukum adalah apabila DPR menyetujui, maka Perppu menjadi UU bersifat permanen, sedangkan tujuan dan  maksud Perppu diterbitkan untuk jangka waktu sementara (ad hoc).

Seperti yang kita ketahui di dalam Perppu ini, ada beberapa pasal yang dapat menjadi celah untuk oknum tertentu melakukan tindak pidan korupsi. Salah satunya terdapat di pasal 27, sehingga Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terkait penanganan pandemi virus corona di Indonesia yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo dan berlaku mulai 31 Mare ini, digugat Masyarakat  ke Mahkamah Konstitusi.

Di dalam Pasal 27 menyatakan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian dari krisis bukan kerugian negara, dan pejabat pemerintah terkait pelaksanaan Perppu tidak dapat dituntut perdata ataupun pidana jika melaksanakan tugas berdasarkan iktikad baik, dan segala keputusan berdasarkan Perppu bukan objek gugatan ke peradilan tata usaha negara. Jika kita lebih cermat dalam melihat pasal 27 ini, kita akan menemukan celah yang besar bagi terjadinya tindakan penyalahgunaan anggaran. Sebab, model bantuan seperti ini sangat berisiko menjadi lahan basah bagi pihak yang tidak bertanggungjawab, sebagaimana pola serupa pernah terjadi dalam kasus skandal dana talangan Bank Century.

Secara tidak langsung Pasal 27 tersebut melemahkan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan DPR RI untuk melakukan fungsi pemeriksaan dan pengawasan. Logikanya, jika memang ditemukan masalah keuangan dalam pelaksanaan peraturan tersebut oleh BPK atau DPR, pembuat kebijakan yang bersangkutan tidak dapat dituntut  secara perdata maupun pidana dengan dalih tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik.

Jika kita lihat dari segi hukum, secara universal seharusnya hukum mengutamakan prinsip equality before the law atau setiap manusia sama di hadapan hukum atau supermasi hukum. Pasal 27 juga telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 23 dan Pasal 23A UUD 1945. Yang di mana Pasal 27 telah membuat legislatif tidak bisa bekerja sesuai kewenangannya. Sebab, DPR nantinya tak dapat mengawasi jalannya penggunaan anggaran tersebut secara maksimal.

Dilansir dari hukum online.com, Pemerintah memutuskan tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 yang totalnya sebesar Rp405,1 triliun. Rinciannya: Rp75 triliun belanja bidang kesehatan; Rp110 triliun perlindungan sosial; Rp70,1 triliun insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan Rp150 triliun pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah (UMKM). Hal ini melalui realokasi dan refokusing APBN 2020 maupun APBD di setiap pemerintah daerah.

Jika perbandingan ini mengacu kedudukan Presiden Republik Indonesia terdapat sarana pemakzulan (impeach) apabila diduga telah melanggar ketentuan UU atau UUD, termasuk tetap dapat dituntut hukum apabila melanggar hukum baik dalam keadaan normal maupun bencana. Hal ini jelas berbeda dengan kekebalan para pejabat keuangan yang tidak dapat dituntut hukum sebagaimana diatur oleh Pasal 27 Perppu No. 1 tahun 2020.

Dengan Perppu, tidak ada alasan Pemerintah tidak responsif terhadap sektor keuangan. Dikarenakan sektor keuangan menjadi salah satu sektor yang paling tertekan, karena merebaknya Covid-19. Ini antisipasi dimana nilai rupiah begitu tertekan sebagai akibat Pemerintah menghadapi kendala yang multidimensional, sehingga berkesan lamban menangani Covid-19. Akibatnya berbagai indikator seperti nilai rupiah, menunjukkan penurunan signifikan, bahkan di bawah nilai fundamentalnya. Tidak sedikit investor yang melepas kepemilikan aset-aset keuangan di Indonesia dan akhirnya menekan rupiah dalam level signifikan.

Strategi Pemerintah dan lembaga terkait memang perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk pengaman sosial dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan. Tetapi, tetaplah harus memperhatikan dan mempertimbangkan serta mengacu pada Undang-Undang sebelum membuat suatu keputusan agar suatu kebijakan tersebut tidak merugikan negara. Jangan sampai dikarenakan terdapat celah dalam suatu pasal dapat menjadi ladang bermain bagi oknum tertentu yang memanfaatkan ini untuk korupsi.(***).

Related posts