Bupati Bangka Barat Tolak CSR, Menuai Kritik

  • Whatsapp

Sekretaris IKT Menyayangkan

Agus Adaw: Markus Jangan Besar Kepala

Read More

Anggi Siahaan, Sekretaris Jenderal IKT. (Foto: dok)

RAKYATPOS.COM MUNTOK – Bantuan dana pendidikan bagi mahasiswa/mahasiswi asal Bangka Barat yang diberikan PT Timah Tbk sebesar Rp200 juta dari Corporate Social Responsibility, ditolak Bupati Bangka Barat, Markus pada Selasa, 17 Maret 2020.

Bupati menolak bantunan dana pendidikan bagi mahasiswa yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Akademi Komunitas Presiden (AKP) itu, dengan alasan jumlahnya terlalu kecil.

Menurutnya, bantuan itu tidak sebanding dengan keuntungan yang diraup PT Timah selama bertahun-tahun beroperasi di Kabupaten Bangka Barat.

Penolakan bupati ini ternyata mendapat kritik dari banyak pihak. Terutama dari Ikatan Karyawan Timah (IKT). Apalagi dana bantuan yang ditolak itu berdasarkan usulan untuk ditujukan kepada kepentingan mahasiswa.

“IKT menyayangkan penolakan bantuan CSR, yang menurut informasi akan dimaksimalkan untuk pendidikan,” kata Sekretaris Jenderal IKT, Anggi Budiman Siahaan, kepada Rakyat Pos via telepon, Minggu sore (20/3/2020).

Anggi menyebutkan, IKT merupakan bagian dari masyarakat Bangka Belitung. IKT juga ada di Bangka Barat, sehingga menjadi bagian dari masyarakat Bangka Barat.

“Untuk itu (perusahaan) kami mendukung langkah-langkah yang dilakukan untuk kemajuan daerah,” ujarnya.

Terpisah, kritikan pedas disampaikan Presidium Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agus Adaw. Dia menilai langkah Bupati Bangka Barat, Markus kurang etis menolak bantuan CSR itu. Dan menganggap langkah PT Timah yang merespon permohonan bantuan dana pendidikan sudah tepat.

Namun ketika terealisasi dan ditolak, menurutnya sangat tidak beretika. Sebab, PT Timah membantu tentunya punya keterbatasan karena harus mengakomodir proposal bantuan lainnya.

“Jadi Markus ini jangan besar kepala, kalau sudah begini PT Timah jangan merespon lagi, nanti dia (Markus-red) besar kepala dan kepada kepala daerah yang lainnya jangan meniru gaya Markus,” cetusnya kepada wartawan, Minggu (22/3/2020).

Menurut Agus, kalau meminta itu berarti tangan di bawah dan tidak sepenuhnya permintaan dapat dikabulkan. Terlebih PT Timah selaku BUMN pasti berupaya mengakomodir proposal setiap permintaan bantuan dari pemerintah daerah di Bangka Belitung, masyarakat, kegiatan sosial dan ormas.

Dengan sikap menolak bantuan itu, Agus Adaw menilai sosok Markus tidak seperti seorang pemimpin atau leader dan belum cocok menjadi Bupati.

“Markus harus sadar dan dia harus banyak belajar bagaimana cara memimpin. Jangankan kita memberi, meminta harus ada etika, ada cara. Meminta itu memohon, karena seingatnya belum ada yang menolak pemberian PT Timah dan baru Markus ini lah yang menolak. Mungkin Markus dilahirkan dari orang tua yang berada sehingga setiap permintaan dikabulkan sepenuhnya. Kalau dari keluarga seperti kita tidak semuanya dikabulkan karena bukan orang berada. Dia itu jadi Bupati karena kebetulan,” tandasnya.

Agus Adaw menegaskan, gaya kepala daerah yang menolak bantuan bukan menambah simpatik masyarakat, tapi justru membuat malu. Apalagi jika ada langkah kepala daerah yang dengan kekuasaannya menghentikan atau tidak memberikan izin kegiatan usaha di daerahnya.

“Kalau dia sampai menyetop KIP atau tambang milik PT Timah, maka itu langkah yang membabi buta,” kecamnya. (red/wan/1)

JustForex

Related posts