BPN Bisa Batalkan Penerbitan Serifikat Tanah

  • Whatsapp

PANGKALPINANG – Inpektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sunraizal menegaskan, BPN bisa saja membatalkan sertifikat tanah yang sudah diterbitkan, apabila memang dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan dan melanggar.

Read More

Hal ini disampaikan Sunraizal, saat disinggung adanya Sertifikat yang dikeluarkan di lahan yang semestinya tidak boleh dimiliki masyarakat, misalnya di sempadan sungai.

“Nanti kita lihat kalau tidak memenuhi syarat untuk penerbitan sertifikat, kan ada pembatalan. Tapi apabila memenuhi syarat, dan kelalaian petugas BPN padahal daerah sempadan sungai, ya kita lihat lah, kan ada win-win solution,” ujarnya, saat berkunjung ke BPN Babel, Senin (27/1/2020).

Saat disinggung, di beberapa lahan bermasalah yang bersertifikat ini bahkan sudah berdiri bangunan, ia mengakui memang ada beberapa kesalahan masa lalu, yang menyisakan beberapa permasalahan di saat ini.

“Ia itu dia, ini masa lalu lah ya, tapi yang jelas kita akan melihat kasus per kasus, dan tidak saling merugikan,” sebutnya.

Ketika ditanya, perihal konflik pertanahan yang kerap terjadi di masyarakat, dimana ketika Pemerintah menerbitkan izin hak guna usaha, sementara masyarakat menolak dengan alasan memiliki tanah yang diturunkan dari nenek moyang, Sunraizal tak menampik jika hal ini kerap terjadi.

“Masalah sengketa perkara pertanahan banyak tipe dan jenis, ada orang garap dijual belikan, kemudian negara ingin menggunakan kembali, sebenarnya negara nggak mau masyarakatnya menderita,” tukasnya.

Untuk itu, sebutnya, ada solusi dari pemerintah, misalnya ganti rugi atau ganti untung, tanaman gang ada di atas lahan tersebut.

“Yang ada diatasnya diganti, terhadap aspek ekonomi yang sudah dibuat diperhitungkan, negara nggak mau ganti rugi tapi istilahnya ganti untung,” sebutnya.

Ia menambahkan, jika untuk kepentingan umum, jalan, pembangunan dan pelayanan, kalau sudah dilakukan ganti rugi baru diambil alih. Sementara jika untuk dikomersilkan, untuk HGU badan usaha harus dibebaskan tanah tersebut.

“Tapi kita tidak ingin masyarakat merasa diusir investor, walaupun dulunya hanya digarap. Kita harapkan hal seperti itu diperhitungkan, tapi kalau sudah ada nilai yang dibangun kita minta diperhitungkan,” jelasnya.

Pemerintah, tambahnya, tahun ini juga mempunyai program reformasi agraria, dimana mengeluarkan lahan yang berada dalam kawasan hutan, untuk kepentingan masyarakat.

“Sampai saat ini kementerian kehutanan sudah menghitung beberapa juta hektar, lebih dari satu juta ha, tapi yang namanya hutan fungsinya hutan lindung yang tidak boleh diganggu gugat biasanya nggak diberikan, tapi hutan produksi yang fungsinya bukan untuk cagar alam, ini sekarang lagi dibahas mana yang bisa dikelola masyarakat,” jelasnya. (nov/3)

Related posts