Biaya Test Covid-19: Pengusaha Untung, Rakyat Buntung

  • Whatsapp

Oleh: Ummu Khadijah
Muslimah Bamgka Belitung

Ummu Khadijah

Di tengah realisasi new normal life yang menjadi keputusan pemerintah, rakyat Indonesia kembali dipusingkan dengan biaya tes uji Covid-19 yang sangat mahal. Biaya untuk rapid test berkisar ratusan ribu, sementara untuk swab tes dan PCR tes berkisar jutaan rupiah. Tingginya biaya test tersebut telah mengakibatkan seorang ibu di Makasar Sulawesi Selatan dilaporkan kehilangan anak di dalam kandungannya karena tidak mampu untuk membayar biaya swab tes sebesar Rp2,4 juta. Padahal, kondisinya membutuhkan tindakan yang cepat untuk operasi kehamilan. Tingginya biaya tes disinyalir menjadi faktor penyebab sang ibu harus kehilangan buah hatinya (bbc.com, 18 Juni 2020).
Untuk menyambut new normal, pemerintah juga menetapkan aturan baru untuk mengatur aktivitas perjalanan masyarakat yang bepergian ke luar kota. Melalui Surat Edaran Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 5 Tahun 2020, masyarakat yang melakukan perjalanan harus mengantongi sejumlah surat izin. Dokumen yang harus dibawa adalah surat tugas, surat keterangan sehat, dan surat keterangan rapid test & PCR.
Ketentuan rapid test bagi calon penumpang transportasi umum baik pesawat terbang, kereta api dan kapal laut banyak dikeluhkan oleh penumpang. Selain biaya test yang sangat mahal melebihi tiket transportasi, tentunya biaya tersebut semakin membebani penumpang. Biaya rapid test berkisar dari 200 ribu hingga 500 ribu rupiah, sedangkan swab tes antara 1,5 juta hingga 2,5 juta rupiah, belum lagi termasuk biaya-biaya lainnya. Parahnya lagi, masa berlaku hasil rapid test hanya tiga hari, sedangkan swab test berlaku selama 7 hari, jika habis masa berlakunya maka harus tes ulang lagi.
Ketua umum ARSSI, Susi Setiawaty pun menanggapi bahwa mahalnya test corona disebabkan beberapa hal. Pertama, pihak rumah sakit membeli alat sendiri dan perlengkapan test. Kedua, biaya untuk membayar tenaga kesehatan yang terlibat dalam test tersebut, mulai dari dokter, petugas laboratorium, hingga petugas medis yang membaca hasil test tersebut. Bahkan Susi mengatakan, saat ini, terdapat rumah sakit swasta yang menangani pasien virus corona namun belum mendapatkan bayaran dari pemerintah. (bbc.com, 18 Juni 2020).
Masyarakat semakin dibuat tidak berdaya, di saat beban hidup masyarakat bertambah sejak wabah corona melanda. Kehidupan new normal yang digadang-gadang akan memberikan dampak positif ke masyarakat justru menimbulkan masalah baru. Anehnya, para pejabat negara melalui Kemendagri justru menyelenggarakan lomba video new normal kepada seluruh pemerintah daerah dengan memberikan hadiah sebesar 168 miliar rupiah. Bukankah ini hanya bentuk pemborosan anggaran di tengah pandemi Covid-19.
Jika memang pemerintah peka dan peduli terhadap kondisi rakyatnya, seharusnya keputusan pemerintah terkait new normal harus disertai antisipasi terhadap dampak yang ditimbulkan dari penetapan kebijakan tersebut. Seperti biaya-biaya test untuk menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat. Mahalnya biaya test Covid-19 telah menimbulkan ladang bisnis/komersialisasi untuk meraup keuntungan oleh penyelenggara kesehatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Ia menyatakan saat ini, terjadi komersialisasi test virus corona yang dilakukan rumah sakit swasta akibat dari lemahnya peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi uji tes ini. “Banyak RS saat ini yang memanfaatkan seperti aji mumpung dengan memberikan tarif yang mahal dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Itu akibat dari tidak ada aturan dan kontrol dari pemerintah,” kata Trubus (bbc.com 18 Juni 2020).

Kurang seriusnya perhatian pemerintah terhadap masalah ini, menjadikan masalah penanganan wabah Covid-19 makin karut marut. Apalagi di tengah berbagai kesulitan hidup yang dihadapi oleh masyarakat seperti masalah kemiskinan, pendidikan, sosial termasuk semakin meningkatnya biaya kesehatan hari demi hari. Belum lagi pemerintah berencana akan mulai memberlakukan kenaikan tarif BPJS Kesehatan mulai Juli 2020. Yaitu kelas III dari Rp25.500 per orang per bulan menjadi Rp 35.000, kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 100.000 dan kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 150.000.
Hal ini, semakin menunjukkan bahwa pemerintah sesungguhnya telah melepaskan peran dan tanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Dengan cara mendorong praktik liberalisasi dan komersialisasi di sektor kesehatan, yang sejatinya telah membawa banyak dampak buruk bagi masyarakat. Dari berbagai kebijakan pemerintah justru yang diuntungkan hanya para kapitalis, pengusaha, rumah sakit dan oknum pejabat. Sedangkan keberpihakan kepada rakyat tidak ada sama sekali. Padahal rakyatlah yang sesungguhnya paling merasakan akibat dari berbagai penerapan kebijakan tersebut.
Rakyat dibebankan membayar premi mahal melalui BPJS Kesehatan, sementara birokrasi layanan kesehatan dibuat berbelit untuk meraih keuntungan. Ironisnya, penguasa senantiasa memberikan dukungan kepada para kapitalis (pemilik modal) dengan berbagai kebijakan yang memanjakan dan menguntungkan mereka. Tidak peduli walaupun harus mengakibatkan banyak rakyat yang menjadi korban. Sistem ini, benar-benar jauh dari kata kemanusiaan. Semua kebijakan pemerintah termasuk urusan kesehatan serba di ukur dangan takaran untung rugi. Hal ini memang niscaya, mengingat sistem ini tegak di atas paradigma yang rusak, yaitu aqidah sekulerisme mendasari sistem hidup yang benar-benar menafikkan nilai kebaikan alias halal haram. Sebaliknya, begitu mengagungkan nilai-nilai material dan kemanfaatan termasuk diterapkan dalam sektor kesehatan.
Berbeda jauh dengan sistem Islam. Sistem ini, berlandaskan di atas keyakinan bahwa manusia diciptakan sebagai hamba Allah SWT. Hamba yang mengemban amanat sebagai pengelola kehidupan dan termanifestasi dalam bentuk ketundukan secara total pada aturan hidup yang diturunkan Allah SWT yakni syariat islam. Dalam Islam jaminan kesehatan itu, wajib diberikan oleh negara kepada rakyat secara gratis, tanpa membebani apalagi memaksa rakyatnya untuk membayar. Sebab, layanan kesehatan tersebut, telah dipandang oleh Islam sebagai kebutuhan dasar bagi seluruh rakyatnya. Di saat pandemi, negara akan mengambil kebijakan untuk segera memisahkan antara yang sakit dan yang sehat. Sehingga yang sehat akan beraktivitas dengan normal tanpa takut tertular, sementara yang sakit akan di karantina dan diberikan pengobatan yang terbaik oleh negara agar sembuh.
Dengan konsep jaminan kesehatan dalam Islam, maka negara akan menjamin akses tes, baik swab test maupun rapid test secara massal. Negara akan menggratiskannya untuk seluruh masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Negara akan menyediakan sarana prasrana yang memadai secara kualitas dan kuantitas yang dapat mendukung percepatan penyembuhan penyakit. Seperti membangun pabrik dan memproduksi alat-alat kesehatan dan obat-obatan. Tujuannya adalah pelayanan bukan mengejar untung. Termasuk dengan membangun rumah sakit, sekolah kedokteran, perawat, apoteker, membangun apotik, klinik, laboratorium dan sebagainya, yang mendukung layanan kesehatan secara layak kepada masyarakat. Negara juga akan mendukung berbagai penemuan vaksin oleh intelektual dan para ahli di bidang kesehatan. Semua layanan ini, akan diberikan secara cuma-cuma karena kebijakan ekonomi dan keuangan negara Islam memungkinkan bagi negara mendapatkan anggaran pendapatan yang melimpah ruah. Termasuk dari pengelolaan pemilikan umum seperti kekekayaan alam maupun kepemilikan negara. Wallahu a’lam bish-shawabi.(***).

Foto

Baca Lainnya

Related posts