Bawaslu Minta KPU Sosialisasikan Penundaan Tahapan Pilkada Bangka Tengah

  • Whatsapp


RAKYATPOS.COM, KOBA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka Tengah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mensosialisasikan secara masif penundaan pelaksanaan beberapa tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 untuk pencegahan penyebaran virus Corona Covid-19.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Bawaslu Robianto saat menghadiri rapat koordinasi yang digelar KPU pada Senin (23/03/2020) dengan beberapa stakeholder terkait.

Read More

Dalam rapat tersebut, KPU Bangka Tengah menerbitkan surat keputusan penundaan beberapa tahapan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, khususnya berkaitan dengan pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) dan proses pencoklitan dalam pemutakhiran data pemilih.

Hal ini dilakukan KPU Bangka Tengah guna menindaklanjuti Surat Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02/Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Dikuatkan Surat Edaran KPU RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Surat Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02/Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Adapun beberapa tahapan yang ditunda oleh KPU Kabupaten Bateng, antara lain penundaan masa kerja PPS yang telah dilantik, pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP), serta pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

“Dalam rapat koordinasi ini sudah kita sampaikan beberapa sikap Bawaslu Bateng,” ujar Robianto.

Menurutnya khusus di Kabupaten Bateng hanya ada satu tahapan saja yang ditunda yaitu pembentukan PPDP, serta pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

“Sedangkan untuk pelantikan PPS, kami (Bawaslu) berpendapat bahwa sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bateng pada tanggal 21 Maret 2020 dan tidak relevansi lagi untuk ditunda karena Surat Edaran KPU RI dan SK KPU RI terkait penundaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 tersebut terbit tanggal 21 Maret 2020 yang artinya surat tersebut diterima setelah pelantikan PPS di Bateng dilakukan,” ungkapnya.

Disampaikannya, sikap Bawaslu terhadap proses verifikasi dukungan bakal calon perseorangan, di Kabupaten Bateng tidak ada bakal calon perseorangan, sehingga tahapan tersebut memang tidak ada dan tidak perlu dipertegas didalam SK KPU Bateng.

“Sikap lain yang kita sampaikan bahwa terkait penundaan tahapan ini, terutama untuk pembentukan PPDP, serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Kita minta kepada KPU Bateng penundaan tahapan ini untuk dapat menyebarkan informasi ini kepada seluruh stakeholder terkait, terutama kepada partai politik dan mensosialisasikannya secara masif kepada masyarakat,” tandasnya. (ran).

Related posts