Bawaslu Kaji Kasus PHL DPRD Provinsi Babel Kampanyekan Paslon

  • Whatsapp

 

Read More

RAKYATPOS.COM,PANGKALPINANG – Seorang oknum pegawai harian lepas (PHL) yang bekerja di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) diduga terlibat politik praktis. Yang bersangkutan dalam status WhatsAppnya, diduga mengkampanyekan salah satu pasangan calon (paslon) di Pilkada Bangka Tengah.

Status yang diunggah berupa video berdurasi 28 detik pada Rabu (2/12/2020) pukul 09.32 WIB. Video yang diposting yang bersangkutan tersebut menayangkan cara membuka surat suara pilkada hingga mengarahkan untuk mencoblos nomor salah satu paslon.

Atas hal ini, pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Babel sudah mendapat informasi tersebut dan akan melakukan kajian apakah yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau tidak.

Ketika dikonfirmasi, Sekretaris DPRD Babel, Muhammad Haris mengaku baru mengetahui perihal tersebut. Ia pun menegaskan, agar aparatur sipil negara (ASN) maupun PHL di lingkungan sekretariat DPRD untuk netral dan tidak terlibat politik praktis di pilkada.

“Kami belum tahu soal itu. Saya kembali mengingatkan kepada kawan-kawan ASN dan PHL untuk tidak melakukan politik praktis dan agar netral hingga Pilkada 9 Desember ini selesai. Mari sama-sama kita jaga suasana pilkada agar kondusif,” ujar Haris ketika dikonfirmasi, Rabu siang (2/12/2020).

Ia menambahkan, atas kejadian tersebut berdasarkan aturan dan proses pilkada sepenuhnya menjadi kewenangan penyelenggara pemilu. Kendati demikian, jika memang terbukti PHL tersebut melanggar, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu.

“Tentu ranahnya kalau ada pelanggaran ada di Bawaslu. Dan kalau dari sisi pemerintahan, tentu ada sanksinya. Kami menegaskan, akan mengikuti aturan yang ada,” kata Haris.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kepulauan Babel, Edi Irawan saat disambangi di ruang kerjanya menyampaikan pihaknya juga mendapati informasi soal video yang disebar oknum PHL tersebut.

“Kami mendapati dan sebagai informasi awal, terkait dengan PHL di DPRD Bangka Belitung. Untuk itu, kami akan lakukan kajian awal untuk PHL,” kata Edi.

Kendati begitu, menurut dia, dalam Undang-Undang ASN, PHL tidak masuk dalam kategori. Kalaupun ada, katanya dugaan pelanggaran yang dilakukan dimungkinkan melanggar aturan yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Related posts