Bantuan Sembako Covid-19 Senilai Rp250 Ribu di Belitung Dipersoalkan

  • Whatsapp
Isi paket sambako senilai Rp250 ribu utnuk masyarakat Kabupaten Belitung dari pemda setempat. (Foto: Dodi Iskandar)

RAKYATPOS.COM, TANJUNGPANDAN – Pemerintah Kabupaten Belitung telah membagikan bantuan berupa paket sembako untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.

Paket sembako senilai Rp250.000 itu dibagikan kepada lebih dari 9000 warga Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdampak bencana virus Corona ini. Isinya, terdiri dari beras 10 Kg, Sarden ukuran 425 Gram sebanyak 2 kaleng, gula pasir 2 Kg, gandum 2 Kg, susu kental manis 1 kaleng, dan minyak sayur 2 liter.

Namun paket sembako ini ternyata mendapat sorotan dari kalangan aktivis muda di Kabupaten Belitung, Anjelo Broter Club. Pasalnya, dari isi dan harga paket sembako tersebut masih terdapat selisih nilai yang dianggarkan oleh pemerintah.

Muhammad Ansyar perwakilan Anjelo Brother Club mengatakan, pihaknya mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Belitung telah menyalurkan bantuan sembako terdampak Covid-19 ini bagi masyarakat. Hanya saja, ia menyoroti harga dan jumlah paket yang dibagikan oleh pemerintah daerah. Termasuk masalah pendistribusian dan pengangkutannya.

Baca Lainnya

“Kita dapat informasi dari beberapa desa dan kelurahan di Tanjungpandan, jika paket bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Kabupaten Belitung, pihak kelurahan dan desa mengambil sendiri paketnya di kantor Camat Tanjungpandan. Dan biaya angkutan untuk mengambil paket itu menggunakan dana desa atau kelurahan. Kemudian kita juga ingin bertanya, apakah sarden atau ikan kaleng masuk didalam kategori sembako?” tanya Ansyar ketika menjumpai rakyatpos.com, Rabu sore (20/5/2020).

Selanjutnya pria ini juga menyoroti nilai paket seharga Rp250.000 itu, apakah memang sampai ke masyarakat sebesar itu, atau ada potongan lain seperti biaya PPN dan PPH. Sebab, Ansyar mengaku Anjelo Brother Club memiliki data harga sembako dari Bulog dan mendapati selisih harga yang lumayan jauh.

“Dari data Bulog harga beras premium Rp115.000/10 kg, susu kaleng Rp12.500/kaleng, tepung terigu Rp9.000/kg dikali dua Rp18.000, minyak goreng Rp11.500/liter dikali dua Rp23.000, gula pasir Rp12.500/kg dikali dua Rp25.000, dari total semua itu didapat angka Rp193.500. Cuma kita tidak mendapatkan harga sarden per kaleng ukuran 425 gram dari harga rilis Bulog,” paparnya.

Kemudian, pihaknya mengecek beberapa toko yang menjual sarden itu. Didapati harga Rp17.500/kalengnya.

“Kita cek di beberapa minimarket, harga ikan sarden merk Maya dengan ukuran 425 gram per kaleng Rp17.500, sementara kita googling di internet, harga ikan sarden merk Del Monte (sarden yang dibagikan dalam paket sembako pemerintah daerah) harganya Rp15.000/kaleng ukuran 425 gram untuk Pulau Jawa. Jika kita asumsikan harga ikan kaleng merk Del Monte ukuran 425 gram Rp18.000 per kaleng, jadi total bantuan sembako yang ada dalam plastik hitam itu kami taksir nilainya Rp229.500,” ulasnya.

Selain itu, Ansyar menyayangkan pihak yang mengerjakan paket sembako ini. Menurutnya, jika saja sembako yang dibeli melalui Bulog akan didapati harga lebih murah dan bisa menambah beberapa jenis sembako lagi untuk membantu masyarakat.

“Jika mengikuti harga Bulog lebih murah, mengapa kita harus beli ke swasta, bukankah Bulog merupakan lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah untuk persoalan sembako,” tandasnya.

Untuk itu, Reja Novian, juru bicara Anjelo Brother Club meminta supaya pemerintah bisa menjelaskan perhitungan harga bantuan paket sembako itu kepada masyarakat.

“Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan menggunakan uang rakyat. Jika berdalih sisa angaran untuk distribusi dan dipotong oleh PPN dan PPH, tolong dijelaskan juga,” katanya menimpali Ansyar.

“Kita sudah baca Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona, aturan ini disahkan per tanggal 6 April 2020, juga mengacu pada PMK No. 116/PMK.010/2017 rincian barang kebutuhan pokok yang masuk dalam barang tidak kena PPN,” imbuh Reja.

Atas temuan ini, pihaknya meminta DPRD Kabupaten Belitung dapat menjalankan fungsi kelembagaan. Agar uang rakyat yang digunakan tepat sasaran.

“Kedepan kita minta DPRD tegas dalam melakukan pengawasan anggaran, jangan sampai ada tangan jahil dibalik bencana,” pungkas Reja. (dod/1)

Related posts