Bantah 3 Smelter Diistimewakan untuk Ekspor, Plt Kadin ESDM: Hanya Jual Stok

  • Whatsapp
ilustrasi
foto: ilustrasi (net)

RAKYATPOS.COM, PANGKALPINANG – Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bangka Belitung (Babel), Amir Syahbana membantah jika pemerintah provinsi memberikan hak istimewa kepada tiga perusahaan peleburan (smelter) timah swasta untuk melakukan ekspor timah.

Pemprov, kata dia, mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan arahan dan aturan pemerintah pusat, termasuk kebijakan yang diberikan untuk meningkatkan ekonomi di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Amir menyebutkan, pada masa pandemi, ada tiga perusahaan yang mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) untuk kegiatan penjualan.

Sebelumnya, tiga perusahaan tersebut telah mengajukan RKAB di tahun 2018 dan disetujui, namun karena sesuatu dan lain hal di tahun 2019, RKAB yang diajukan tidak disetujui.

Baca Lainnya

“Tahun 2018, pemprov telah menyetujui tiga perusahaan, RKAB operasi termasuk penjualan, entah bagaimana karena satu dan lain hal sepanjang 2018 mereka tidak melaksanakan penjualan, sehingga ada produksi dan nggak jual, namanya stok,” jelas Amir, Kamis (2/7/2020).

Selanjutnya, kata Amir, pada tahun 2019, ada syarat Competent Person Indonesia (CPI) sehingga RKAB tidak disetujui, karena rencana kerja mulai dari tambang dan cadangannya harus diverifikasi.

“Nah, pada tahun ini, bertepatan dengan kondisi corona, dari sisi ekonomi, melihat fakta tersebut dan mempedomani arahan dalam situasi krisis harus punya rasa krisis dan manajemen krisis, harus extra ordinary,” tandasnya.

Oleh karena itu, pemerintah, kata dia, memberikan kebijakan menyetujui RKAB tersebut, karena tiga perusahaan tersebut tidak melakukan kegiatan penambangan, hanya menjual stok dan data stok tersebut juga disampaikan secara detil.

“Tiga perusahaan yang mengajukan yakni PT Bukit Timah, PT Prima Timah Utama dan PT Biliton Inti Perkasa. Pengajuan sekitar dua bulan yang lalu,” imbuhnya.

Namun, tegasnya, perusahaan tersebut tidak serta merta bebas dari tanggungjawab, tetap harus memenuhi kewajibannya, pajak, dan terhadap karyawan serta lainnya juga harus dipenuhi.

Case flow mereka juga terganggu, kita ambil kebijakan ini, memfasilitasi supaya bisa ekspor atau jual stok, tapi perusahaan harus melunasi kewajibannya, pajak,” tandasnya.

Amir berharap, dengan kebijakan ini penerimaan negara akan meningkatkan, paling tidak dari royalti akan masuk sebesar 3 persen dari harga jual timah.

“Stok tiga eksportir ini kisaran 700 ton, dan jika dihitung royalti yang akan diterima negara juga lumayan, apalagi di tengah pandemi ini,” tukas Amir.

Selain itu, dari sisi ekonomi, perputaran uang juga akan meningkat di lingkungan pekerja dan multiflier efek terhadap masyarakat.

“Ini bukan hak istimewa, mereka punya usaha, kita memfasilitasi, apalagi presiden menuntut untuk kerja luar biasa dan ini tidak melanggar hukum,” tegasnya.

Disinggung soal gubernur Babel yang mengajukan relaksasi kepada pemerintah pusat terkait aturan pertambangan, katanya, belum diakomodir oleh pemerintah pusat.

“Kalau berkaitan relaksasi ekspor timah, itu kan usulan untuk mengendorkan aturan, kami belum bisa, karena harus sesuai aturan norma standar prosedur kriteria (NSPK), untuk tunduk terhadap aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat, kalau usulan ya sah-sah saja,” pungkasnya.(nov)

Related posts