Babel Usulkan Revisi Kawasan Hutan

  • Whatsapp

Hari Ini Gubernur Diskusi ke Menteri LHK

PANGKALPINANG – Pemanfaatan kawasan hutan banyak yang masih belum sesuai dengan aturan. Baik itu pengelolaan maupun pemanfaatan oleh masyarakat, namun belum diakomodir oleh pemerintah.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengusulkan pemanfaatan kawasan hutan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Naziarto berharap usulan-usulan revisi izin pemanfaatan kawasan ini bisa membawa manfaat.
“Pengusulan pemanfaatan kawasan hutan jangan hanya sekadar mengusulkan, tetapi harus melihat sejauh mana manfaat dari usulan tersebut untuk kepentingan masyarakat di daerah, maupun untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah masing-masing,” kata Sekda saat rapat pembahasan sinkronisasi usulan perubahan kawasan hutan yang diusulkan pemerintah kabupaten/kota kepada Pemprov Babel, Kamis (2/7/2020).
Tak hanya itu, Naziarto menegaskan usulan ini, bukan hanya menguntungkan sebelah pihak atau segelintir kelompok tertentu saja, tetapi harus untuk kepentingan masyarakat banyak.
“Jangan ada konotasi memberikan keuntungan kepada sekelompok orang atau segelintir orang, saya berharap tidak ada unsur untuk kepentingan dan keuntungan sejenak, tapi usulan-usulan ini untuk kepentingan jangka panjang dan memberikan manfaat untuk semua orang,” tekannya.
Terkait dengan pengajuan usulan revisi pemanfaatan kawasan hutan, arahan terkait pertimbangan dasar hukum atas pemanfaatan kawasan hutan untuk diperhatikan agar tidak terjadi permasalahan.
“Menyangkut terkait revisi ini saya sampaikan di awal, pasti ini akan bersinggungan dengan aturan hokum. Untuk itu, kita harus lihat usulan-usulan yang disampaikan nanti agar tidak bertentangan dengan aturan hukum yang telah ada,” ingatnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah usulan revisi kawasan disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk mendapatkan verifikasi dari pihak pemprov maupun dari pihak BPHK Kementerian Lingkungan Hidup RI dan Dinas Kehutanan, hasil usulan ini juga dibawa oleh gubernur dan Wagub, dalam audiensi dengan Menteri LHK yang diagendakan hari ini (Jumat-red) di Rumah Dinas Kompleks Parta Land Kuningan, Jakarta.
Rapat ini, dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Noviar Ishak; Sekretaris Dinas PUPR, Yunus; serta perwakilan dari Balai Pengelolaan Kawasan Hutan (BPHK) Kementerian Lingkungan Hidup RI, dan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Babel. (nov/1)

Related posts