Aparat dan Wartawan Jangan Terlibat Trawl

  • Whatsapp

Dewan Desak Pemprov Turun Tangan
Khawatir Timbul Konflik Sosial

TOBOALI – Terkait persoalan kapal trawl di perairan Toboali yang semakin nekat beraktifitas hingga bibir pantai, DPRD Basel meminta Pemprov Babel bersama Pemkab Basel segera mencarikan solusi cepat dan tanggap.
Anggota DPRD Bangka Selatan, Musani, mengatakan jika dibiarkan terus berlarut-larut maka akan menimbulkan konflik social masyarakat.
“Jika memang jaring trawl nelayan hendak diganti menjadi jaring yang ramah lingkungan ya dianggarkan, diganti yang ramah lingkungan, jangan dibiarkan terus menerus seperti ini akan timbul konflik sosial dan konflik horizontal,” ujarnya kepada wartawan Jumat (5/7/2019).
Musani menyinggung aktivitas ilegal seperti trawl dan lainnya akan berjalan dengan aman jika terkoordinir dengan baik.
“Untuk itu saya mengingatkan agar aparat, LSM bahkan wartawan jangan tergiur ataupun sengaja memberikan ruang atas aktivitas-aktivitas ilegal ini, jika diberi ruang mereka untuk bekerja, maka aktivitas ilegal ini akan berlangsung terus menerus terkesan pekerjaannya dilindungi, kasian dengan nelayan kita yang berjuang, menyampaikan aspirasinya hingga berulang kali ke Gubernur, Kapolda dan Ketua DPRD Babel tetapi solusi kongkritnya belum ada, ini pun mungkin jika tidak dikeluhkan nelayan kembali mungkin tidak ada penertiban trawl yang dilakukan aparat, mari duduk bersama kita carikan solusi terbaik,” kata politisi PKS ini.
Sebelumnya aktivis nelayan Basel, Kodi Midahri menyebutkan sudah tiga kali kapal trawl merusak jaring nelayan tradisional. Kodi yang juga nelayan Batu Perahu Toboali ini mengaku miris dengan aparat penegak hukum.
Pasalnya kerusakan jaring akibat trawl ini diketahui oleh aparat hukum meski jaring yang rusak diganti oleh pemilik trawl. Artinya tidak terlihat aktivitas trawl ini akan berhenti bahkan terkesan dibiarkan aparat hukum.
Menurut Kodi, dirinya sudah berulang kali menyampaikan aktivitas trawl, compreng serta TI Apung ke Polres Basel namun sampai hari ini aktivitas illegal tersebut tidak ada tanda-tanda untuk berhenti.
“Parah jika begini terus, bagaimana tindakan aparat hukum, TI Apung dan trawl jelas melakukan pelanggaran yang serius, jadi menunggu apalagi tindakan aparat hukum terhadap aktivitas trawl, pemilik trawlnya sudah tahu, aktivitas kapal trawlnya ada, tapi tidak ada tindakan apapun,” keluhnya.
Kodi mempertanyakan janji Pemprov, DPRD serta Polda Babel untuk menertibkan serta memberikan solusi terbaik terhadap kasus trawl dan juga compreng.
“Jangan didiamkan dan dibiarkan saja terus menerus, jika tidak ada solusi kita akan kembali turun ke jalan,” kecamnya.
Diketahui, Rabu (3/7/2019) malam Tim Gabungan BKO Kapal Baharkam Mabes Polri dan Ditpolair Polda Babel mengamankan 4 unit kapal trawl di perairan Karang Ajang Bangka Selatan. (raw/6)

Related posts