Kiri Sayap
kanan Sayap Kategori
Dibawah Menu

Antara Sehat Versus Sehati



Penulis: M. Syaiful Anwar, S.H., LL.M
Dosen HTN FH UBB / Kader PWPM Babel

Pencegahan sejak dini atas penyebaran Virus Corona (Covid-19) diilakukan sejak awal virus ini masuk ke Indonesia pada trisemester tahun 2020. Dimulai dari kebijakan tentang menjaga kesehatan untuk dan bagi diri sendiri agar bisa memutus mata rantai penyebaran corona virus tersebut. Babak baru dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang diikuti oleh Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten. Salah satunya dengan membatasi kerumunan dan adanya protokol kesehatan yang wajib dilakukan di semua sektor yang berkaitan dengan public services atau khalayak umum dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Hal yang menjadi kekhawatiran bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) adalah munculnya cluster baru pasca berakhirnya libur natal dan akhir tahun. Tindakan sigap dan cepat dalam menentukan kebijakan tersebut mesti diapresiasi tinggi karena sebagai bentuk tanggung jawab negara melalui pemerintah pusat dalam menjaga kehidupan dan kesehatan masyarakatnya. Bahkan negara juga sedang menelisik adanya vaksin anti corona yang secara nyata sudah mempengaruhi semua lini sistem negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Negara hadir untuk memberikan jaminan kesehatan kepada warganya melalui tindakan nyata pencegahan corona ini. Dasar perlindungan atas kesehatan, diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperolah pelayanan kesehatan”. Diksi Pasal 28H ayat (1) secara nyata dan aktif negara wajib memberikan lingkungan yang sehat dan berhak atas pelayanan kesehatan. Karena kesehatan merupakan salah satu unsur hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara sebagai pelindung warga negaranya.

Dalam pelaksanaan di lapangan, Pemerintah Pusat menggunakan syarat khusus dalam pengendalian penyebaran covid-19 tersebut, yaitu dengan mengimbau agar tidak mengadakan acara yang mengundang massa atau munculnya kerumunan berpotensi munculnya cluster baru akibat melanggar protokol kesehatan tersebut. Berbagai wilayah di Indonesia dengan adanya imbauan, agar tidak melaksanakan kegiatan atau acara yang berkerumun ataupun yang memunculkan kerumunan. Pihak aparat penegak undang-undang dalam satuan tugas pencegahan covid-19 secara tegas dan jelas menindak apabila ada masyarakat yang tetap melakukan kegiatan berkerumun, bahkan sampai ke tingkat penanganan pidana oleh pihak kepolisian.

Salah satunya adalah adanya kerumunan pada saat acara bersama atau perayaan lain yang secara tidak langsung mengundang kerumunan masyarakat yang berkumpul. Dalam hal tersebut tersirat beberapa makna yang cukup ironis, diantaranya yaitu dari sisi kesehatan, berkaitan dengan pencegahan penyebaran Covid-19. Namun di sisi lainnya juga berkaitan dengan pola hubungan sosial (silaturahmi) yang secara tidak langsung terbentuk pada saat di undang dalam acara perayaan si tuan rumah. Hal tersebut saling bergesekan yang berujung pada hukum, yaitu disebabkan pelanggaran protokol kesehatan. Hal ini menjadi dilematis antara “sehat versus sehati” dalam hubungan interaksi sosial yang ada.

Batas pengertian “sehat versus sehati” ini ialah, bahwa dalam situasi dan kondisi wabah Covid-19, berbagai aturan dan imbauan telah dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencegahan dan penanggulangan wabah corona agar tidak menyebar luas di tengah masyarakat, dengan mengeluarkan protokol kesehatan (Prokes) yang merujuk pada pola pencegahan diri masing-masing terkait penyebaran corona virus tersebut. Salah satu pencegahan yang paling massif adalah dengan sosialisasi dan penindakan terkait dengan kerumunan massa. Hal ini secara prinsip merupakan bagian dari pencegahan penyebaran virus melalui kerumunan yang berpotensi besar mempercepat penularan Covid-19.

Menurut hemat penulis, hal tersebut merupakan bagian dari tindakan negara melalui pemerintahan pusat maupun derivasinya sampai ke jajaran setingkat RW maupun RT yang ada. Bila mencari konsep diksi Sehati, akan banyak makna yang muncul baik dalam kamus ataupun secara terminology. Akan tetapi dalam hal ini, sehati yang ingin ditampilkan adalah dalam perspektif simpul-simpul masyarakat yang secara tidak langsung menjelaskan berkaitan dengan pertautan atau pertalian hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat. Konsep sehati ini bersifat abstrak, namun daya trigger-nya cukup terasa, khususnya pada masyarakat yang masih memegang erat guyub rukun masyarakat atau sering disebut sebagai Gemeinschaft (bentuk kehidupan bersama yang anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alami dan kekal).

Hubungan antara sehat dengan sehati dimananya? Secara prinsip sangat bertautan sekali, dimana sebuah kerumunan dalam acara bersama atau perayaan merupakan tempat atau ajang hubungan silaturahmi kembali dibangun, kembali menjulang asa dan rasa keterikatan antar personal. Hubungan sehati ini dalam kondisi sekarang secara tidak langsung dibatasi sebagai langkah pencegahan masa pandemi. Sehingga kepada masyarakatpun juga harus disadari dan dipahami terkait dengan konsep kesehatan yang ada untuk melindungi kita dan keluarga. Oleh karenanya, hubungan antar satu orang dengan orang lain secara hati nurani menjadikan sebuah tanggungjawab bersama, sehingga timbul perasaan empati agar saling mendukung dan saling menjaga diri bersama. Dengan saling menjaga diri dalam lingkungan, akan membantu para tenaga medis, pihak keamanan, pemerintah bahkan negara untuk bisa bertindak pencegahan dalam situasi yang pandemi seperti sekarang ini.

Negara melakukan tindakan tersebut sebagai amanah dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diderivasikan dalam sebuah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang secara pokok isinya menjelaskan bahwa setiap manusia (individu, keluarga dan masyarakat) berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhinya hak hidup sehat setiap warga negara atau masyarakatnya. Konteks pola atau cara negara dalam bertanggungjawab diwujudkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merata, adil dan terjangkau bagi masyarakat. Hal ini penting untuk diutarakan karena posisi negara yang penting dalam penanganan pandemi tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Kesehatan, yang dimaksud dengan kesehatan adalah suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hal ini menunjukan bahwa kesehatan merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, negara ingin secara nyata melindungi masyarakatnya lebih banyak menyadarkan masyarakat terkait pemberlakukan New Normal dengan adanya Protokol Kesehatan yang menjadi tahapan penting dalam beraktivitas. Disini negara hadir memberikan berbagai kebijakan dan rencana strategis guna mengarah pada ketersediannya, sumber daya manusianya dan keterjangakauan biaya maupun lokasi pusat layanan kesehatan di Indonesia.

Permasalahan kesehatan warga negara secara dalam skala besar merupakan bagian dari tugas (kewajiban) negara terhadap masyarakatnya. Diperlukan koordinasi dan sinergitas antar semua sisi, baik berupa sisi peraturannya (regeling) maupun sisi administrarifnya (beschikking), merupakan tanggung jawab negara. Negara mengeluarkan peraturan perundang-undangan ataupun sebuah surat edaran yang pada dasarnya untuk melindungi masyarakat khususnya dari permasalahan penanganan Covid-19 pasca liburan. Negara melalui pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas kesehatan masyarakatnya yang secara konstitusional merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM).(***).

Diatas Footer
Light Dark